to 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.Dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang bersifat wajib. Menurut Undang-Undang tersebut, urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu urusan yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dalam konteks pengawasan, mana di antara pemyataan berikut yang paling tepat menggambarkan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar?

• Urusan yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah.

• Urusan yang menyangkut upaya peningkatan kualitas layanan administrasi di instansi pemerintah daerah.

• Urusan yang terkait dengan pemenuhan hak dasar warga negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

• Urusan yang bersifat teknis dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Urusan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah.

Salah satu peran penting Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dalam konteks evaluasi tersebut, PPUPD harus memastikan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Menurut Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui mekanisme berikut, kecuali:

• Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah daerah.

• Audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

• Pemantauan dan penilaian kinerja oleh PPUPD.

• Transparansi penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah daerah.

• Pemberian insentif kepada daerah dengan kinerja terbaik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), salah satu unsur penting dalam SPIP adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap pencapaian tujuan pemerintah. Di antara langkah-langkah berikut, manakah yang tidak termasuk dalam tahapan pengendalian risiko menurut PP 60/2008?

• Identifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

• Penilaian risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya.

• Pengambilan langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko.

• Penetapan kebijakan daerah yang bebas dari risiko.

• Pemantauan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko.

Dalam konteks Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat kewajiban bagi PPUPD untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri Dalam Negeri atau gubernur. Menurut ketentuan tersebut, kapan waktu yang tepat bagi PPUPD untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan?

• Setiap bulan sekali.

• Setiap triwulan sekali.

• Setiap tahun sekali.

• Setiap ada temuan khusus terkait penyimpangan.

• Setiap ada perubahan dalam kebijakan daerah.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), salah satu prinsip dasar dari manajemen ASN adalah sistem merit. Prinsip ini diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.Di antara pemyataan beı1kut, manakah yang paling tepat menggambarkan sistem merit dalam manajemen ASN?

• Pembei1an jabatan didasarkan pada senioritas dan masa kerja pegawai.

  
  

• Penempatan pegawai berdasarkan loyalitas terhadap pimpinan instansi.

  
  

• Promosi dan pengangkatan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.

  
  

• Pemindahan pegawai secara acak untuk memberikan pengalman baru.

• Peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan usulan dari serikat pegawai.

  
  

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah urusan yang sifatnya lintas kabupaten/kota.
Manakah dari urusan berikut ini yang termasuk dalam kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan PP 38/2007?

• Pengelolaan pendidikan dasar di kabupaten/kota.

• Pengelolaan lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

• Pengelolaan keuangan desa.

• Pembangunan infrastruktur jalan desa di daerah terpencil.

• Pengelolaan pasar tradisional di setiap kecamatan.

Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 mengatur tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBD Tahun 2021. Salah satu aspek penting dalam penyusunan APBD adalah pengalokasian anggaran berdasarkan pi1nsip money follows program.
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan prinsip money follows program?

• Penganggaran harus berdasarkan kebutuhan operasional rutin instansi pemerintah.

• Alokasi anggaran diutamakan pada program yang berdampak langsung pada pencapaian prioritas pembangunan daerah.

• Anggaran dialokasikan secara merata kepada setiap instansi pemei1ntah daerah.

• Setiap program harus mendapatkan alokasi anggaran yang sama.

• Penambahan anggaran hanya dilakukan untuk program yang telah berjalan selama lebih dai1 dua tahun.

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) yang diatur oleh PP 60 Tahun 2008, PPUPD harus memastikan bahwa setiap kebijakan di tingkat daerah telah melalui penilaian i1siko yang memadai. Salah satu risiko dalam penyelenggaraan pemei1ntahan adalah risiko fraud.Manakah dari pernyataan bei1kut ini yang paling sesuai dengan pengertian fraud dalam konteks SPIP?

• Kesalahan administrasi dalam laporan keuangan daerah.

• Penyimpangan prosedur yang tidak disengaja oleh ASN.

• Tindakan penipuan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara sengaja untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

• Ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan realisasi belanja daerah.

• Keterlambatan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan.

Menurut Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020, jabatan fungsional PPUPD memiliki angka kredit sebagai salah satu alat ukur kinerja. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh PPUPD harus dapat dinilai dan diakumulasi dalam bentuk angka kredit, yang akan menentukan kailr dan jenjang jabatan PPUPD.
Manakah di antara kegiatan bei1kut yang tidak termasuk dalam penilaian angka kredit PPUPD?

• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

• Menyusun laporan hasil pengawasan kepada pemerintah pusat.

• Mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait pengawasan daerah.

• Melakukan kegiatan administrasi rutin di kantor pemerintahan.

• Memberikan rekomendasi tindak lanjut dari hasi

Dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa salah satu pi1nsip dalam pembentukan perangkat daerah adalah asas efisiensi. Prinsip ini diterapkan untuk menghindai1 pemborosan dalam struktur organisasi pemerintahan daerah.Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling mencerminkan penerapan pi1nsip efisiensi dalam pembentukan perangkat daerah?

• Meningkatkan jumlah perangkat daerah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

• Menggabungkan perangkat daerah yang memiliki fungsi sejenis atau beirisan

• Mendii1kan perangkat daerah baru untuk menangani setiap urusan pemerintahan.

• Mempertahankan struktur perangkat daerah yang sudah ada meskipun tidak efektif.

• Membentuk satu perangkat daerah untuk menangani semua urusan pemei1ntahan.