TRY OUT SKB

Produk hukum daerah yang utama meliputi:

• a. Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Camat

• b. Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan Lurah

• c. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
  

• d. Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah
  

• e. Surat Edaran Kepala Daerah

Apa tujuan utama pembentukan produk hukum daerah menurut Permendagri 121 Tahun 2018?

• a. Mengatur hubungan antarwilayah dalam daerah
  

• b. Menjamin terwujudnya pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab
  

• c. Mengendalikan konflik sosial di masyarakat

• d. Meningkatkan kesejahteraan perangkat daerah

• e. Membantu pengelolaan keuangan daerah

Tahapan pertama dalam proses pembentukan Perda adalah:

• a. Penetapan rancangan Perda

• b. Sosialisasi kepada masyarakat
  

• c. Penyusunan rancangan Perda

• d. Pembahasan di DPRD

• e. Pengundangan Perda

Dokumen analisis yang wajib disiapkan dalam penyusunan Perda disebut:

• a. Kajian yuridis

• b. Naskah akademik

• c. Peraturan turunan

• d. Evaluasi dampak sosial

• e. Pendapat hukum DPRD

Prinsip utama kode etik Satpol PP adalah:

• a. Kekuatan dan dominasi penuh

• b. Profesional, transparan, dan humanis

• c. Ketat, represif, dan koersif

• d. Cepat, tanggap, dan memaksa

• e. Adil, pasif, dan persuasif

Pelanggaran kode etik Satpol PP dapat berakibat:

• a. Pemecatan langsung tanpa peringatan

• b. Penurunan pangkat atau sanksi administratif

• c. Penghapusan kewajiban bertugas

• d. Pembatalan status kepegawaian

• e. Denda keuangan kepada pemerintah

Tindakan berikut merupakan pelanggaran berat kode etik Satpol PP, kecuali:

• a. Penyalahgunaan wewenang

• b. Kekerasan berlebihan dalam tugas

• c. Tidak hadir tanpa keterangan dalam kegiatan resmi

• d. Melanggar norma hukum dalam pelaksanaan tugas

• e. Memberikan informasi rahasia kepada pihak luar

Sanksi ringan atas pelanggaran kode etik Satpol PP berupa:

• a. Pemberhentian sementara

• b. Pemotongan gaji bulanan

• c. Teguran lisan atau tertulis

• d. Pemindahan tugas ke lokasi baru

• e. Penurunan pangkat

Pelindungan masyarakat oleh Satpol PP mencakup:

• a. Pemantauan kegiatan ekonomi masyarakat

• b. Penanganan konflik sosial dan bencana

• c. Penegakan hukum perdata di daerah

• d. Pembangunan infrastruktur wilayah

• e. Pemungutan pajak daerah

Satpol PP wajib berkoordinasi dengan instansi berikut dalam pelindungan masyarakat, kecuali:

• a. Kepolisian

• b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

• c. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

• d. Dinas Sosial

• e. DPRD