Sanksi ringan atas pelanggaran kode etik Satpol PP berupa:

d. Pemindahan tugas ke lokasi baru

Pelindungan masyarakat oleh Satpol PP mencakup:

b. Penanganan konflik sosial dan bencana

a. Pemantauan kegiatan ekonomi masyarakat

c. Penegakan hukum perdata di daerah

d. Pembangunan infrastruktur wilayah

Satpol PP wajib berkoordinasi dengan instansi berikut dalam pelindungan masyarakat, kecuali:

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

c. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Langkah pertama Satpol PP dalam menangani konflik sosial adalah:

b. Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat

a. Melibatkan aparat TNI untuk penyelesaian konflik

c. Menghukum pihak yang terlibat konflik

d. Membentuk tim penyelesaian sengketa hukum

e. Mengalihkan tanggung jawab kepada kepala daerah

Apa fokus utama penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum menurut Permendagri 26 Tahun 2020?

c. Mengurangi gangguan keamanan dan konflik di wilayah daerah

a. Menjaga kebersihan lingkungan

b. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat

d. Menyelesaikan kasus-kasus kriminal

e. Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat

Satpol PP bertanggung jawab terhadap upaya berikut, kecuali:

a. Penanganan pelanggaran Perda

c. Pemeliharaan ketenteraman umum

d. Perlindungan masyarakat dari ancaman bahaya

e. Penertiban fasilitas umum yang digunakan tidak sesuai fungsi

Satpol PP dalam tugasnya harus berkoordinasi dengan:

c. Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI

a. Lurah dan kepala desa secara langsung

b. DPRD untuk menyusun kebijakan keamanan

d. Perusahaan swasta untuk bantuan anggaran

e. Masyarakat sipil tanpa melibatkan pemerintah

Fungsi sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan ketenteraman umum adalah untuk:

c. Menjaga konsistensi langkah dalam penanganan gangguan ketertiban

a. Membagi tanggung jawab kepada masing-masing pihak

b. Menentukan siapa yang lebih berwenang

d. Mengurangi jumlah tugas yang dibebankan kepada Satpol PP

e. Memberikan tugas kepada pihak swasta

Dalam penertiban fasilitas umum, Satpol PP berwenang untuk:

c. Memberikan teguran kepada pelanggar sesuai aturan yang berlaku

a. Melakukan penggusuran secara langsung

b. Mengeluarkan sanksi pidana tanpa pengadilan

d. Mengalihkan tugas ke pihak kepolisian

e. Menentukan keputusan sepihak

Peran masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban umum adalah:

b. Membantu aparat dalam menjaga ketertiban lingkungan

a. Memberikan laporan kepada DPRD

c. Mengambil alih tugas penegakan hukum lokal

d. Menyediakan anggaran tambahan untuk operasi Satpol PP

e. Menyusun peraturan baru secara mandiri

Prinsip utama dalam pengelolaan keamanan daerah adalah:

a. Efektivitas, efisiensi, dan humanisme

b. Penguasaan penuh oleh kepala daerah

c. Pendekatan koersif untuk setiap konflik

d. Pemanfaatan teknologi tanpa melibatkan masyarakat

e. Sentralisasi penuh pengelolaan oleh pemerintah pusat

Kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan keamanan mencakup:

d. Mengintegrasikan peran Satpol PP dengan instansi terkait

a. Menyediakan infrastruktur penegakan hukum

b. Melakukan penertiban massal tanpa analisis dampak sosial

c. Membentuk tim keamanan independen

e. Mengurangi tanggung jawab pemerintah pusat

Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola konflik masyarakat?

c. Mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog

a. Meningkatkan intensitas patroli aparat keamanan

b. Melakukan pemantauan melalui teknologi digital

d. Mengarahkan konflik ke pengadilan langsung

e. Menyerahkan kasus kepada aparat penegak hukum pusat

Dalam situasi krisis keamanan, prioritas utama Satpol PP adalah:

b. Memastikan keselamatan masyarakat dan pemulihan ketertiban

a. Melakukan penegakan hukum represif

c. Mengelola anggaran operasional tambahan

d. Memberikan laporan langsung ke kementerian

e. Melakukan operasi penertiban tanpa prosedur

Evaluasi pengelolaan keamanan daerah dilakukan oleh:

b. Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah

d. Satuan independen yang dibentuk kepala daerah

e. Lembaga internasional yang relevan

Tujuan utama evaluasi dalam pengelolaan keamanan daerah adalah:

a. Mengidentifikasi kelemahan sistem keamanan

b. Memberikan penghargaan kepada Satpol PP

c. Menyusun Peraturan Daerah baru

d. Menyerahkan kewenangan kepada pemerintah pusat

e. Mengurangi jumlah personel di lapangan

Salah satu syarat harmonisasi rancangan produk hukum daerah adalah:

c. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

a. Harus sesuai dengan kebijakan daerah sebelumnya

b. Mengikuti arahan langsung kepala daerah tanpa konsultasi

d. Hanya melibatkan DPRD dalam pembahasannya

e. Meningkatkan potensi ekonomi daerah secara langsung

Rancangan Perda yang telah disahkan wajib diundangkan melalui:

e. Pengumuman langsung oleh kepala daerah

Tahapan sosialisasi produk hukum daerah melibatkan:

b. Aparatur Sipil Negara dan masyarakat umum

c. Media massa dan aparat keamanan

d. Organisasi masyarakat dan pemerintah pusat

Dalam pelaksanaan kode perilaku, Satpol PP harus menghindari tindakan:

a. Kekerasan fisik tanpa dasar hukum

b. Penegakan aturan secara persuasif

c. Memberikan teguran kepada pelanggar Perda

d. Mendokumentasikan pelanggaran aturan

e. Koordinasi dengan aparat keamanan lainnya

Salah satu indikator keberhasilan penerapan kode etik Satpol PP adalah:

b. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP

a. Tingginya jumlah pelanggaran yang ditindak

c. Penurunan jumlah personel dalam operasi

d. Bertambahnya tugas baru dari kepala daerah

e. Terbentuknya tim internal pengawas kode etik

Pengawasan kode etik Satpol PP dilakukan oleh:

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pembinaan kode etik ditujukan untuk:

c. Meningkatkan profesionalisme dan moral personel

a. Menambah jumlah personel Satpol PP

b. Menekan anggaran pelaksanaan penegakan hukum

d. Memberikan sanksi berat kepada pelanggar

e. Mengganti kode etik dengan yang baru

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pelindungan lingkungan adalah:

c. Membantu memberikan informasi kepada Satpol PP terkait ancaman keamanan

a. Membuat aturan sendiri tanpa melibatkan pemerintah

b. Melakukan kerja bakti tanpa izin pemerintah daerah

d. Menjadi sukarelawan tetap Satpol PP

e. Mengganti tugas aparat dalam operasi lapangan

Masyarakat wajib diberikan edukasi terkait pelindungan keamanan melalui:

c. Pelatihan dan sosialisasi dari Satpol PP

a. Forum diskusi terbuka yang diadakan oleh kepala daerah

b. Media sosial milik pemerintah pusat

e. Kebijakan internal perangkat desa

Satpol PP berwenang menertibkan aset daerah yang digunakan tidak sesuai aturan, seperti:

b. Pasar yang digunakan untuk kegiatan ilegal

a. Gedung sekolah yang ditinggalkan

c. Rumah pribadi yang dikelola oleh kepala desa

d. Kantor pemerintah yang kosong

e. Jalan desa yang tidak dilengkapi penerangan

Penertiban fasilitas umum harus memenuhi syarat berikut, kecuali:

d. Memprioritaskan tindakan represif

a. Dilakukan dengan pendekatan persuasif terlebih dahulu

b. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Perda

c. Melibatkan tokoh masyarakat setempat

e. Mendapat persetujuan kepala daerah

Evaluasi tugas ketertiban umum bertujuan untuk:

c. Menyesuaikan metode kerja dengan situasi terkini

a. Meningkatkan jumlah sanksi yang diberikan

b. Menambah jumlah peraturan daerah baru

d. Memindahkan tanggung jawab ke pemerintah pusat

e. Mengurangi beban kerja Satpol PP

Sebuah kabupaten menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemanfaatan lahan kosong untuk kegiatan ekonomi lokal. Namun, rancangan Perda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lebih tinggi. Apa langkah yang harus diambil oleh tim penyusun produk hukum daerah?

b. Mengharmonisasi isi rancangan Perda agar sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup

a. Melanjutkan pembahasan rancangan Perda karena menyasar kesejahteraan ekonomi masyarakat

c. Membatalkan seluruh rancangan Perda dan menyusun ulang dari awal

d. Meminta persetujuan langsung dari kepala daerah tanpa perubahan isi

e. Mengajukan permohonan pengecualian kepada Kementerian Dalam Negeri

Setelah sebuah Perda disahkan oleh DPRD dan kepala daerah, ditemukan bahwa Perda tersebut belum diundangkan dalam Lembaran Daerah. Apa implikasinya?

b. Perda tidak dapat diberlakukan karena belum diundangkan

a. Perda tetap sah meskipun belum diundangkan

c. Perda dapat diberlakukan jika sudah ada sosialisasi

d. Perda otomatis batal demi hukum

e. Perda harus disahkan ulang oleh DPRD

Seorang anggota Satpol PP menggunakan kekerasan fisik kepada seorang pedagang kaki lima yang melanggar aturan Perda tentang lokasi berdagang. Pedagang tersebut mengalami luka ringan, dan tindakan ini terekam oleh masyarakat hingga viral di media sosial. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh pimpinan Satpol PP setempat?

c. Menjalankan pemeriksaan internal dan menindaklanjuti sesuai prosedur kode etik

a. Membela tindakan anggota karena pelanggar Perda harus ditindak tegas

b. Memberikan sanksi langsung berupa pemecatan kepada anggota tersebut

d. Mengabaikan laporan masyarakat karena Satpol PP bertindak sesuai tugas

e. Mengajukan permohonan maaf kepada media tanpa pemeriksaan

Dalam sebuah operasi penertiban, anggota Satpol PP bertindak di luar prosedur dengan merusak properti milik pelanggar Perda. Apa yang harus dilakukan kepala Satuan Polisi Pamong Praja?

a. Memberikan sanksi disiplin sesuai aturan kode etik

b. Meminta aparat lain untuk mengambil alih operasi

c. Mengabaikan tindakan anggota demi menjaga ketertiban

d. Mengganti kerugian tanpa memberikan sanksi

e. Menghapus laporan masyarakat terkait kasus tersebut

Di sebuah kecamatan, terjadi konflik antarwarga karena perebutan lahan yang sudah lama tidak terselesaikan. Konflik ini melibatkan tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Apa langkah pertama Satpol PP untuk menangani situasi ini?

b. Berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan situasi

a. Segera menangkap semua pihak yang terlibat konflik

c. Membiarkan konflik selesai secara alami oleh masyarakat setempat

d. Melaporkan situasi kepada DPRD untuk penyelesaian

e. Memberikan bantuan langsung kepada korban konflik

Satpol PP menerima laporan bahwa fasilitas umum berupa taman kota digunakan oleh sekelompok remaja untuk kegiatan ilegal. Apa yang harus dilakukan Satpol PP?

a. Segera menertibkan dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian

b. Menutup akses ke taman tanpa pemberitahuan

c. Memasang pengumuman larangan tanpa menindaklanjuti laporan

d. Mengabaikan laporan tersebut karena bukan pelanggaran Perda

e. Memberikan izin sementara jika tidak ada gangguan besar

Satpol PP diminta menertibkan bangunan liar di pinggir sungai yang melanggar aturan Perda. Warga setempat menolak penertiban dengan alasan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Apa langkah yang tepat dilakukan oleh Satpol PP?

c. Melibatkan pihak tokoh masyarakat untuk pendekatan persuasif

a. Melanjutkan penertiban karena melanggar aturan

b. Memberikan waktu tambahan kepada warga untuk pindah

d. Menunda penertiban hingga masyarakat tidak lagi menolak

e. Membatalkan operasi penertiban secara permanen

Dalam suatu acara besar di pusat kota, terjadi kerumunan yang mulai tidak terkendali, berpotensi menyebabkan kekacauan. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh Satpol PP?

b. Melibatkan pihak keamanan untuk mengatur lalu lintas massa

a. Membubarkan kerumunan dengan segera tanpa kompromi

c. Menghentikan acara tanpa berkonsultasi dengan panitia

d. Mengabaikan situasi hingga aparat keamanan lain tiba

e. Menunda penanganan hingga kepala daerah memberikan instruksi

Sebuah daerah kabupaten di luar ibukota menghadapi lonjakan pelanggaran ketertiban umum akibat meningkatnya urbanisasi. Pemerintah daerah berencana untuk mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan regulasi baru tentang pengaturan lokasi permukiman. Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah agar kebijakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

b. Menyusun peraturan daerah yang harus dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional

a. Mengeluarkan regulasi tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat karena merupakan kewenangan daerah

c. Mengajukan permohonan kepada DPRD pusat untuk memberikan izin pelaksanaan

d. Membatasi kewenangan dan penegakan hanya pada wilayah kabupaten tanpa melibatkan provinsi

e. Melaksanakan kebijakan dengan mengabaikan konsultasi apapun

Pemerintah daerah di sebuah kota mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah ketertiban umum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat yang tidak terdaftar secara resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, siapa yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi koordinasi antarinstansi untuk menangani masalah ini?

b. Pemerintah daerah melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan instansi sosial

a. Satpol PP sebagai instansi yang berwenang mengatasi masalah sosial tersebut

c. Masyarakat melalui forum yang dibentuk oleh kepala desa

d. DPRD yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara legislasi

e. Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan tindakan

Satpol PP di sebuah kota melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang melanggar Perda tentang tata ruang kota. Namun, pedagang tersebut merasa bahwa penertiban dilakukan secara berlebihan tanpa peringatan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan oleh Satpol PP untuk memastikan tindakan penertiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018?

b. Menyusun kembali prosedur penertiban agar melibatkan peringatan terlebih dahulu

a. Melanjutkan penertiban tanpa memperhatikan keluhan pedagang karena sudah sesuai prosedur

c. Mengabaikan pedagang yang melanggar dan memfokuskan pada penertiban pelanggar lainnya

d. Menghentikan penertiban dan mencari solusi lain tanpa memperhatikan aturan yang ada

e. Meminta pedagang untuk segera meninggalkan lokasi tanpa tindakan lebih lanjut

Seorang anggota Satpol PP ditugaskan untuk melakukan pengamanan selama sebuah kegiatan masyarakat berlangsung. Namun, ia merasa tugas tersebut bukan bagian dari wewenangnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Apa yang harus dilakukan anggota tersebut?

b. Menerima tugas tersebut karena pengamanan kegiatan adalah bagian dari penegakan ketertiban umum

a. Menolak menjalankan tugas dan mengusulkan agar polisi yang melakukan pengamanan

c. Mengabaikan tugas tersebut dan melanjutkan tugas lain yang sudah diberikan

d. Menyerahkan tugas tersebut kepada perangkat desa untuk diselesaikan

e. Melaporkan ketidaksesuaian tugas kepada atasan dan meminta penjelasan lebih lanjut

Satpol PP di sebuah kota besar diminta untuk menertibkan pelanggaran terkait kebersihan dan ketertiban di kawasan pasar tradisional. Anggota Satpol PP merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas ini karena kurangnya pelatihan tentang pengelolaan kebersihan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, apa yang harus dilakukan oleh Satpol PP dalam situasi ini?

c. Menyelenggarakan pelatihan bagi anggota Satpol PP agar memahami tugas dan standar yang sesuai

a. Menyerahkan sepenuhnya tugas kepada Dinas Kebersihan dan tidak melibatkan Satpol PP

b. Mengabaikan tugas tersebut karena tidak dilengkapi dengan pelatihan khusus

d. Membiarkan masalah kebersihan ditangani secara langsung oleh pedagang dan masyarakat

e. Menunggu perintah langsung dari kepala daerah untuk melaksanakan penertiban

Seorang anggota Satpol PP diminta untuk melakukan patroli di kawasan yang dikenal rawan pelanggaran sosial. Namun, anggota tersebut merasa tidak siap karena tidak memiliki keterampilan dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, apa yang seharusnya dilakukan oleh Satpol PP dalam hal ini?

b. Meminta pelatihan atau pendampingan dari aparat penegak hukum yang berkompeten dalam situasi berisiko tinggi

a. Menolak tugas tersebut dan meminta penggantian dengan anggota lain yang lebih berpengalaman

c. Menyerahkan tugas tersebut kepada petugas lain yang tidak terlatih

d. Mengabaikan risiko dan melanjutkan patroli dengan cara biasa

e. Melaporkan ke kepala daerah dan meminta perubahan tugas

TRY OUT SKB

Authored by zainul rokhim

Other

Professional Development

Used 7+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

99 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Produk hukum daerah yang utama meliputi:

a. Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Camat

b. Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan Lurah

c. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

d. Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah

e. Surat Edaran Kepala Daerah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Apa tujuan utama pembentukan produk hukum daerah menurut Permendagri 121 Tahun 2018?

a. Mengatur hubungan antarwilayah dalam daerah

b. Menjamin terwujudnya pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab

c. Mengendalikan konflik sosial di masyarakat

d. Meningkatkan kesejahteraan perangkat daerah

e. Membantu pengelolaan keuangan daerah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Tahapan pertama dalam proses pembentukan Perda adalah:

a. Penetapan rancangan Perda

b. Sosialisasi kepada masyarakat

c. Penyusunan rancangan Perda

d. Pembahasan di DPRD

e. Pengundangan Perda

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dokumen analisis yang wajib disiapkan dalam penyusunan Perda disebut:

a. Kajian yuridis

b. Naskah akademik

c. Peraturan turunan

d. Evaluasi dampak sosial

e. Pendapat hukum DPRD

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Prinsip utama kode etik Satpol PP adalah:

a. Kekuatan dan dominasi penuh

b. Profesional, transparan, dan humanis

c. Ketat, represif, dan koersif

d. Cepat, tanggap, dan memaksa

e. Adil, pasif, dan persuasif

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pelanggaran kode etik Satpol PP dapat berakibat:

a. Pemecatan langsung tanpa peringatan

b. Penurunan pangkat atau sanksi administratif

c. Penghapusan kewajiban bertugas

d. Pembatalan status kepegawaian

e. Denda keuangan kepada pemerintah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Tindakan berikut merupakan pelanggaran berat kode etik Satpol PP, kecuali:

a. Penyalahgunaan wewenang

b. Kekerasan berlebihan dalam tugas

c. Tidak hadir tanpa keterangan dalam kegiatan resmi

d. Melanggar norma hukum dalam pelaksanaan tugas

e. Memberikan informasi rahasia kepada pihak luar

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

100 questions

SOAL ERT TCMM 601 - 700

Quiz

•

Professional Development

100 questions

SOAL LATIHAN SENIOR AVSEC

Quiz

•

Professional Development

96 questions

Quiz Motivasi dan Aksi Sosial

Quiz

•

Professional Development

100 questions

PraUJK Desain Grafis Madya

Quiz

•

Professional Development

100 questions

Uji Coba Soal 100 PP dan ASB

Quiz

•

Professional Development

97 questions

Quiz Donor Darah

Quiz

•

Professional Development

100 questions

PFRC 1001-1100

Quiz

•

Professional Development

100 questions

TO TWK NASIONALISME

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

10 questions

5.P.1.3 Distance/Time Graphs

Quiz

•

5th Grade

10 questions

Fire Drill

Quiz

•

2nd - 5th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

15 questions

Hargrett House Quiz: Community & Service

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Inferences

Quiz

•

4th Grade

15 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

4th Grade

Discover more resources for Other

16 questions

Parallel, Perpendicular, and Intersecting Lines

Quiz

•

KG - Professional Dev...

35 questions

World War Two 8th G

Quiz

•

6th Grade - Professio...

7 questions

DOL REC: Solutions & Solubility Curves

Quiz

•

Professional Development

20 questions

Block Buster Movies

Quiz

•

10th Grade - Professi...

20 questions

NCAA Logo Quiz

Quiz

•

Professional Development