Tata Urutan Perundangan RI & Aturannya

Berikut ini yang merupakan hukum tertulis adalah...

• UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Adat

• Undang - Undang dan Yurisprudensi

• Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

• Konvensi dan Kebiasaan Ketatanegaraan

Answer explanation

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali ditetapkan oleh?

• PPKI pada 18 Agustus 1945

• MPR pada 17 Agustus 1945

• DPR pada 18 Agustus 1945

• BPUPKI pada 17 Agustus 1945

Setiap negara memiliki konstitusi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan negara serta hak dan kewajiban warga negaranya. Berikut ini merupakan penggolongan hukum dari undang-undang dasar (UUD) yaitu sebagai hukum...

• nasional, acara, dan tertulis

• tidak tertulis, publik, dan acara

• privat, tidak tertulis, dan internasional

• tertulis, publik, dan nasional

1. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten

2. Undang - Undang

3. Peraturan Daerah Provinsi

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. UUD NRI Tahun 1945

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

8. Ketetapan Mpr

Urutan yang benar adalah ?

• 6,8,7,2,4,5,1,3

• 6,2,8,7,4,5,3,1

• 6,8,2,7,4,5,3,1

• Tidak ada yang benar

Negara monarki diatur oleh sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden

• Benar

• Salah

Hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan diatur dalam...

• Undang-Undang Dasar 1945

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

• Pancasila

• Deklarasi Hak Asasi Manusia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa...

• Pancasila menjadi dasar hukum tertinggi

• Pancasila hanya berlaku untuk pemerintah

• Pancasila adalah bentuk pemerintahan

• Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari

Pancasila hanya berfungsi sebagai dasar negara dan tidak memiliki nilai sosial

• Benar

• Salah

Siapa yang berwenang mengesahkan UU?

• Presiden

• DPR dan MA

• MK dan Presiden

• DPR dan Presiden

Apa peran Mahkamah Konstitusi (MK)?

• Membuat Undang-Undang

• Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

• Mengawasi pelaksanaan Peraturan Presiden

• Mengesahkan peraturan daerah