UJIAN ADMINISTRASI PAJAK XII AKUNTANSI

Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) secara jabatan dimulai sejak …

• wajib pajak memiliki nomor pokok wajib pajak

• wajib pajak terdaftar di rektorat jenderal wajib pajak

• wajib pajak memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak

• wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai

  dengan ketentuan

• di lahirkan

Berikut dibawah ini adalah bukan merupakan bentuk dari bukti penerimaan Negara …

• Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking

• Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC

• Benar dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking

• Kuitansi bank untuk pembayaran melalui teller Bank/Pos persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB

• Faktur

Berikut adalah pernyataan yang benar terkait NPWP bendahara pengeluaran …

• Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak

• Apabila terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendara yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, harus mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP baru

• Persyaratan objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan dengan ketentuan

• Mengenal subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan

• Semua jawaban benar

Berikut adalah format NPWP ….

• Dua digit pertama adalah status wajib pajak

• Enam digit kedua adalah identitas wajib pajak

• Satu digit ketiga adalah nomor registrasi

• Tiga digit keempat adalah kode KPP

• Dua digit terakhir kode bank

Keterlambatan SPT masa pasal 21, oleh bendahara dapat dikenakan sanksi ..

• Rp.500.000,00

• Rp.50.000,00

• Rp.1.000.000,00

• Rp.100.000,00

• Rp.150.000,00

Berikut adalah unsur-unsur pajak ..

• Dipungut oleh negara berupa barang

• Ada jasa timbal balik secara langsung bagi penyetor pajak

• Dipungut berdasarkan undang-undang

• Digunakan untuk membiayai satker dimana bendahara menyetor pajak

• Mendapat imbalan secara langsung

Berikut adalah pernyataan yang benar terkait penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut bendahara …

• PPH pasal 21 dipotong, disetorkan dan dilaporkan setiap bulan

• PPH pasal 23 dipotong, disetorkan jika ada transaksi dan dilaporkan setiap bulan

• PPH pasal 22 dipungut, disetorkan jika ada transaksi dan dilaporkan setiap bulan

• PPN dipungut, disetorkan dan dilaporkan setiap bulan

• PPN dipungut, disetorkan dan dilaporkan setiap tahun

Sanksi yang dikenakan terhadap setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara diberikan sanksi seperti dibawah ini …

• Penjara paling singkat 6 bulan

• Penjara paling lama 6 tahun

• Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tid

• denda paling banyak 6 kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar

• denda Rp.1.000.000,00

Berikut jangka waktu pelaporan pajak terutang yang benar ..

• Pelaporan PPH pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berakhir

• Pelaporan PPH pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir

• Pelaporan pasal PPH pasal 23 tanggal 10 setelah masa pajak berakhir

• Pelaporan PPN selambat-lambatnya tanggal 14 setelah masa pajak berkahir

• akhir tahun

Berikut jangka waktu penyetoran pajak yang benar …

• Penyetoran PPH pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir

• Penyetoran PPH pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir

• Penyetoran PPH pasal 23 selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal pembayaran

• Penyetoran PPN selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir

• akhir tahun