Pernyataan yang tepat sesuai gambar di atas adalah ….

Saling membantu dan bekerja sama sebagai bentuk pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di sekolah

Kerja kelompok secara individual untuk menyelesaikan tugas sebagai bentuk pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di sekolah

Bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru yang disegani sebagai bentuk pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di sekolah

Berupaya menyelesaikan tugas tepat waktu sebagai bentuk pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di sekolah

Bacalah wacana berikut untuk menjawab soal nomor 14, 15 dan 16! Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution dan bahasa Belanda Constitutie yang memiliki pengertian hukum dasar atau Undang- Undang Dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di samping itu, terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN. Pengertian konstitusi yang tepat sesuai wacana di atas adalah ….

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar (UUD)

Konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution dan bahasa Belanda Constitutie

Konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara

Bacalah wacana berikut untuk menjawab soal nomor 14, 15 dan 16! Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution dan bahasa Belanda Constitutie yang memiliki pengertian hukum dasar atau Undang- Undang Dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di samping itu, terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN. Contoh konstitusi tidak tertulis yang tepat sesuai wacana di atas adalah ….

Pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna DPR sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN

Pada masa persidangan BPUPK yang pertama tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, agenda yang dibahas adalah ….

Pembahasan tentang dasar negara

Pembahasan tentang bentuk negara

Pembahasan tentang wilayah negara

Pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan

Penyusunan rancangan sila-sila Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 oleh Panitia Sembilan merupakan agenda sidang BPUPK pada masa ….

Masa Reses (2 Juni-9 Juli 1945)

Masa sidang I (29 Mei-1 Juni 1945)

Masa sidang II (10 Juli-17 Juli 1945)

Masa Reses (2 Juni-10 Juli 1945)

Bacalah wacana berikut untuk menjawab soal nomor 19 dan 20! Pembahasan rumusan Undang-Undang Dasar mulai dilakukan setelah sidang BPUPK yang pertama dengan dibentuknya Panitia Kecil oleh Ir. Sukarno. Tugas Panitia Kecil ini adalah menampung dan menginventarisasi rumusan dasar negara dari para anggota BPUPK. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan naskah “Piagam Jakarta” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Jakarta Charter”. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang- Undang Dasar. Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 terjadi pada sidang BPUPK kedua yang berlangsung pada tanggal 10–17 Juli 1945 dan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Proses perumusan UUD tersebut baru dimulai setelah para anggota BPUPK menyepakati rancangan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh Panitia Sembilan selama masa reses sidang BPUPK. Panitia Sembilan merupakan sekelompok tokoh nasional yang melakukan penyusunan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) atau Piagam Jakarta. Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 sesuai wacana di atas terjadi pada ….

Sidang kedua BPUPK (10 Juli-17 Juli 1945)

Sidang reses BPUPK (2 Juni-10 Juli 1945)

Sidang pertama BPUPK (29 Mei-1 Juni 1945)

Sidang Reses BPUPK (2 Juni-9 Juli 1945)

Bacalah wacana berikut untuk menjawab soal nomor 19 dan 20! Pembahasan rumusan Undang-Undang Dasar mulai dilakukan setelah sidang BPUPK yang pertama dengan dibentuknya Panitia Kecil oleh Ir. Sukarno. Tugas Panitia Kecil ini adalah menampung dan menginventarisasi rumusan dasar negara dari para anggota BPUPK. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan naskah “Piagam Jakarta” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Jakarta Charter”. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang- Undang Dasar. Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 terjadi pada sidang BPUPK kedua yang berlangsung pada tanggal 10–17 Juli 1945 dan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Proses perumusan UUD tersebut baru dimulai setelah para anggota BPUPK menyepakati rancangan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh Panitia Sembilan selama masa reses sidang BPUPK. Panitia Sembilan merupakan sekelompok tokoh nasional yang melakukan penyusunan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) atau Piagam Jakarta. Berdasarkan wacana di atas Panitia Sembilan merupakan ….

Sekelompok tokoh nasional yang melakukan penyusunan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Suatu kelompok yang dibentuk Ir. Soekarno untuk menampung dan menginventarisasi rumusan dasar negara dari para anggota BPUPK

Panitia yang diberikan tanggung jawab untuk merumuskan dasar negara dan Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Suatu kelompok yang bertugas sebagai perumus dan penyusun dasar negara dan Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Bacalah wacana berikut untuk menjawab soal nomor 21 dan 22! Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada pagi tanggal 18 Agustus 1945 oleh Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam, kalimat dalam rancangan pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya perubahan tersebut, pasal-pasal dalam rancangan ketiga batang tubuh UUD yang mengandung syariat Islam pun mengalami perubahan, misalnya pada pasal berikut. Pertama , Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi “ Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam ” berubah menjadi “ Presiden ialah orang Indonesia asli ”. Kedua , Pasal 29 ayat (1) yang semula berbunyi “ Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi pemeluknya ” berubah menjadi “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan berikut: 1) Mengesahkan UUD 1945 2) Menetapkan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia 3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Pernyataan yang tidak sesuai dengan wacana di atas adalah ….

Kalimat dalam rancangan pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pasal-pasal dalam rancangan ketiga batang tubuh UUD yang mengandung syariat Islam tidak mengalami perubahan

Sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan tiga sampai empat keputusan

Rapat dilaksanakan pada pagi tanggal 8 Agustus 1945 oleh Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam

Bacalah wacana berikut untuk menjawab soal nomor 21 dan 22! Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada pagi tanggal 18 Agustus 1945 oleh Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam, kalimat dalam rancangan pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya perubahan tersebut, pasal-pasal dalam rancangan ketiga batang tubuh UUD yang mengandung syariat Islam pun mengalami perubahan, misalnya pada pasal berikut. Pertama , Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi “ Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam ” berubah menjadi “ Presiden ialah orang Indonesia asli ”. Kedua , Pasal 29 ayat (1) yang semula berbunyi “ Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi pemeluknya ” berubah menjadi “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan berikut: 1) Mengesahkan UUD 1945 2) Menetapkan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia 3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Hasil Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tidak sesuai wacana di atas adalah ….

Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia

UUD NRI Tahun 1945 memiliki sifat supel atau luwes yaitu ….

UUD NRI Tahun 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman

UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja

UUD NRI Tahun 1945 dapat melewati ujian dan cobaan sampai sekarang

UUD NRI Tahun 1945 dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan lain

UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai penentu yaitu ….

UUD NRI Tahun 1945 menjadi pedoman dalam menentukan hak dan kewajiban negara, warga negara dan pemerintah

UUD NRI Tahun 1945 berperan untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

UUD NRI Tahun 1945 mengecek dan menguji peraturan perundangan di bawahnya.

UUD NRI Tahun 1945 menegakkan hukum secara adil dan tegas tanpa pandang bulu

Salah satu upaya dalam menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan keluarga adalah ….

Menerapkan musyawarah untuk memutuskan permasalahan dengan anggota keluarga

Saling menghormati dan menyayangi antaranggota keluarga saja

Menjaga keamanan dan tidak mengikuti aturan yang berlaku di rumah

Bersikap sopan dan tidak santun kepada anggota keluarga dan dengan tetangga sekitar

Salah satu bentuk pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan sekolah adalah ….

Mengikuti upacara bendera setiap hari senin maupun upacara hari besar nasional

Melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di Masjid sekolah dengan terburu-buru

Melaksanakan tugas piket dengan baik dan penuh tanggung jawab jika dipantau guru

Mengerjakan tugas kelompok secara mandiri dan tidak berbagi dengan anggota kelompok lain

Setiap tempat tinggal memiliki peraturan yang berbeda-beda sesuai kesepakatan bersama antar warga yang ada disekitar tempat tinggal tersebut. Arti penting adanya peraturan di lingkungan tempat tinggal yang tidak tepat adalah ….

Peraturan mampu memberikan perlindungan bagi warga tertentu dalam setiap aktivitasnya

Peraturan mampu mewujudkan warga yang tidak tertib menjadi tertib

Peraturan mampu menjadikan lingkungan tempat tinggal terkelola dengan baik

Peraturan mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang penuh dengan keamanan dan keadilan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ….

UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undang- undang, Peraturan Daerah

UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah

UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah

Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ....

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing melalui beberapa tahapan. Dari pernyataan tersebut, tahapan yang tepat dalam mengeluarkan suatu Perda adalah ….

Perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan

Perencanaan dan penyusunan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan, pembahasan

Pembahasan, pengesahan dan pengundangan, perencanaan dan penyusunan, penyebarluasan

Perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan penyerbarluasan

Prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar adalah ….

Undang-Undang yang ada di tingkat bawah tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya

Peraturan perundang-undangan disahkan dan diundangkan

Peraturan perundang-undangan dilaksanakan, dibentuk, dan diawasi

Peraturan yang ada di tingkat provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di tingkat kabupaten

Implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan pada tahapan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menjalankan aturan yang berlaku. Tugas dari penegak hukum dilakukan oleh ….

Kepolisian, hakim, jaksa, dan pengadilan

Mahkamah Konstitusi (MK), Kepolisian, hakim, dan jaksa

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), POLRI, dan Kehakiman

Advokat, kepolisian, pengadilan dan menteri-menteri

Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat merupakan tujuan dari salah satu bentuk komitmen penerapan peraturan perundang-undangan yaitu ….

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala

Penyusunan RUU harus dilakukan secara tertutup dan partisipatif

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan dilakukan secara tegas

Quiz Pendidikan Pancasila

Authored by Ati Kusmiati

Other

8th Grade

Used 1+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

50 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Pancasila merupakan fundamen, filsafat, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai ….

Ideologi negara

Dasar negara

Pandangan hidup bangsa

Kepribadian bangsa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang terkecil. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai ….

Dasar negara

Pandangan hidup bangsa

Ideologi negara

Kepribadian bangsa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Menghormati orang tua
(2) Berdisiplin dalam beribadah
(3) Taat terhadap tata tertib sekolah
(4) Kerja sama dalam kegiatan OSIS.
Bentuk pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam lingkungan keluarga ditunjukkan nomor ….

1 dan 2

1 dan 3

2 dan 3

2 dan 4

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Memperlakukan teman sesuai dengan harkat dan martabat manusia, tidak mengejek dan mengucilkan teman dalam pergaulan sehari-hari merupakan contoh bentuk pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan ….

Keluarga

Sekolah

Masyarakat

Bangsa dan Negara

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Bacalah wacana berikut ini!
Pada sebuah rukun tetangga terdapat aturan dilarang menyalakan musik atau sejenisnya dengan suara nyaring, apalagi pada malam hari, agar tidak mengganggu tetangga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Namun, ada seorang warga yang terbiasa menyalakan musik dengan suara nyaring. Akibatnya, tetangga sebelah rumahnya merasa terganggu.
Tawaran solusi yang tepat berdasarkan wacana di atas adalah ….

Mengumpat warga yang tidak taat aturan dilarang menyalakan musik atau sejenisnya dengan suara nyaring

Menasehati tetangga yang merasa terganggu dengan suara nyaring dari musik yang dinyalakan salah satu warga

Menegur secara baik-baik seorang warga yang terbiasa menyalakan musik dengan suara nyaring dan memintanya untuk menyalakan musik dengan pelan atau lembut sehingga warga tidak ada yang merasa terganggu

Menegur dengan tegas dan tidak ada ampun bagi warga yang melanggar aturan di lingkungan rukun tetangga tersebut.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ….

Dasar negara

Pandangan hidup bangsa

Ideologi negara

Kepribadian bangsa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Bentuk pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam lingkungan keluarga ditunjukkan nomor ….

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

50 questions

UJIAN PRAMUKA SEMESTER GANJIL 2024/2025

Quiz

•

6th - 8th Grade

50 questions

Pengolahan bahan serealia, umbi dan kacang-kacangan

Quiz

•

8th Grade

50 questions

Bhineka Tunggal Ika

Quiz

•

7th - 9th Grade

50 questions

KESALAHAN EJAAN

Quiz

•

7th - 12th Grade

51 questions

X Bahasa Indonesia

Quiz

•

1st - 10th Grade

50 questions

ATS Prakarya Kelas VIII SMT 1

Quiz

•

8th Grade

50 questions

Teks Persuasif

Quiz

•

8th Grade

50 questions

hematologi kls XI

Quiz

•

1st - 10th Grade

Popular Resources on Wayground

8 questions

Spartan Way - Classroom Responsible

Quiz

•

9th - 12th Grade

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

14 questions

Boundaries & Healthy Relationships

Lesson

•

6th - 8th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

3 questions

Integrity and Your Health

Lesson

•

6th - 8th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

9 questions

FOREST Perception

Lesson

•

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Other

14 questions

Boundaries & Healthy Relationships

Lesson

•

6th - 8th Grade

3 questions

Integrity and Your Health

Lesson

•

6th - 8th Grade

7 questions

SMS Playground Expectations Quiz

Quiz

•

6th - 8th Grade

16 questions

Mario Trivia Challenge

Quiz

•

6th - 8th Grade

14 questions

SMS Car & Bus Expectations Quiz

Quiz

•

6th - 8th Grade

20 questions

Scatter Plots and Line of Best Fit

Quiz

•

8th Grade

12 questions

8th U6 L4 - Fitting a Line to Data

Quiz

•

8th Grade

22 questions

Phases of the moon

Quiz

•

8th Grade

Quiz Pendidikan Pancasila

Pancasila merupakan fundamen, filsafat, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai ….

Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang terkecil. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai ….

Perhatikan pernyataan berikut ini!(1) Menghormati orang tua(2) Berdisiplin dalam beribadah(3) Taat terhadap tata tertib sekolah(4) Kerja sama dalam kegiatan OSIS.Bentuk pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam lingkungan keluarga ditunjukkan nomor ….

Memperlakukan teman sesuai dengan harkat dan martabat manusia, tidak mengejek dan mengucilkan teman dalam pergaulan sehari-hari merupakan contoh bentuk pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan ….

Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ….

Bentuk pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam lingkungan keluarga ditunjukkan nomor ….

Pernyataan yang tepat sesuai gambar di atas adalah ….

Ketika ada kematian seorang warga, warga lainnya berkumpul di rumah warga yang berduka untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini merupakan bentuk pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan

Pancasila memiliki kedudukan sebagai ….

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Other

Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Menghormati orang tua
(2) Berdisiplin dalam beribadah
(3) Taat terhadap tata tertib sekolah
(4) Kerja sama dalam kegiatan OSIS.
Bentuk pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam lingkungan keluarga ditunjukkan nomor ….