SOAL PPKN KELAS 10

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara ialah...

• Eksaminatif

• Moneter

• Konstitutif

• Legislatif

• Yudikatif

 Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah...

• pasal 17 UUD 1945

• pasal 18 UUD 1945

• pasal 19 UUD 1945

• pasal 20 UUD 1945

• pasal 21 UUD 1945

Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Luar Negeri

• Kementerian Pertahanan

• Kementerian Koordinator

• Kementerian Hukum dan HAM

Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ...

• Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi

• Gubernur dan Wakil Gubernur

• Gubernur dan Sekretariat Daerah

• Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah

• Gubernur/Wakil Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang...

• Kekuasaan legislatif

• Kekuasaan eksekutif

• Kekuasaan yudikatif

• Kekuasaan federatif

• Kekuasaan koordinatif

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah .....

• Menteri Keuangan RI

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Gubernur Bank Indonesia

• Badan Pemeriksa Keuangan

Menurut John Locke keuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu.....

• Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif

• Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter, kekuasaan federatif

• Kekuaasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif

• Kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif

• Kekuasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif.

Peraturan yang mengamandemen konstitusi 1945 ada di…

• Pasal 36 UUD 1945

• Pasal 35 UUD 1945

• Pasal 37 UUD 1945

• Pasal 27 UUD 1945

• Pasal 30 UUD 1945

Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan disebut….

• Partisipasi Sosial

• Partisipasi Budaya

• Partisipasi Ekonomi

• Partisipasi Politik

• Pastisipasi Keamanan

Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni..... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan

• Peraturan pemerintah

• Hukum laut

• Deklarasi djuanda

• UUD ri 25 a

• UU ri no. 32