Pokok-Pokok Agraria di Indonesia diatur oleh...

• UUPA Nomor 5 Tahun 1960

• UU Nomor 12 Tahun 2019

• UU Nomor 26 Tahun 2007

• Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021

• Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 18 Tahun 2021

Tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat di identifikasi lagi sehingga tidak dapat di fungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya merupakan...

• Tanah Negara

• Tanah Ulayat

• Tanah Musnah

• Tanah Terlantar

• Tanah Bekas Barat

Answer explanation

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Yang bukan merupakan dapat diberikan Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara ialah...

• Instansi Setempat

• BUMN/BUMD

• Instansi Pemerintah Pusat

• Badan Bank Tanah

• Masyarakat Hukum Adat

Answer explanation

Hak Pengelolaan dari Tanah Negara dapat diberikan kepada (sesuai PP 18 Tahun 2021):

1. Instansi Pemerintah Pusat

2. Pemerintah Daerah

3. BUMN/BUMD

4. Badan Bank Tanah

5. Badan Hukum yang ditunjuk pemerintah

Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah negara atau tanah ulayat ditetapkan berdasarkan...

• Keputusan Presiden

• Keputusan Tetua Adat untuk Tanah Ulayat

• Keputusan Gubernur

• Keputusan Bupati/Walikota

• Keputusan Menteri

Answer explanation

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Tanah yang dipunyai oleh pemegang Hak Atas Tanah dengan batas kedalaman disebut...

• Ruang bawah tanah dalam

• Ruang bawah tanah dangkal

• Struktur Ruang

• Tanah Negara

• Ruang Atas Tanah

Answer explanation

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021

Berikut merupakan pertimbangan ditetapkannya UUPA sebagai dasar pelaksanaan hukum agraria di Indonesia, kecuali...

• Hukum agraria sebelum UUPA bersifat dualisme

• Kehidupan rakyat masih bercorak agraris, sehingga hukum agraria memiliki fungsi yang penting untuk masyarakat adil & makmur

• Revolusi nasional di bidang hukum agraria telah lama tertunda dan harus disegerakan

• Hukum agraria sebelum UUPA disusun berdasarkan sendi-sendi pemerintah jajahan dan tidak menjamin kepastian hukum rakyat asli

• Banyak Aturan Pertanahan Yang saling Berbenturan

Dalam hal suatu bidang tanah yang diukur ulang sudah diterbitkan Sertipikat, selain dilakukan perubahan pada Gambar Ukur dan peta pendaftaran juga dilakukan perubahan pada...

• Surat Ukur

• Nomor Identifikasi Bidang

• Buku Tanah

• Peta Dasar

• Surat Ukur Sementara (SUS)

Penataan Ruang di Indonesia diatur pada...

• Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

• Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

• Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

• Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

• Undang-Undang No. 29 Tahun 2007

Peta Bidang Tanah merupakan kutipan dari...

• Peta Pendaftaran

• Gambar Ukur

• Surat Ukur

• Surat Ukur Sementara (SUS)

• Buku Tanah

Peta Bidang Tanah memuat bidang-bidang tanah dalam satu area atau blok dan Peta Foto dengan format kertas...

• A4 dan A3

• A0 dan A3

• Legal dan A3

• A4 dan A3

• F4 dan A3