Quiz Tugas Polisi Pamong Praja

Berikut ini yang bukan merupakan tugas dari polisi pamong praja, yaitu.....

• melaksanakan penegakan peraturan daerah

• menyelenggarakan pelindungan masyarakat

• melaksanakan penegakan peraturan presiden

• menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman

• melaksanakan penegakan peraturan yang dibuat gubernur dan bupati

Status kepegawaian yang dimiliki oleh polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah....

• aparat pemerintah daerah.

• aparat pemerintah pusat

• aparat pemerintah daerah yang diperbantukan di pusat

• aparat pemerintah pusat yang diperbantukan di daerah.

• aparat pemerintah pusat yang digaji melalui APBN

Polisi pamong praja memiliki standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. Adapun tujuan dibuatnya standar operasional prosedur, yaitu....

• sebagai pedoman polisi pamong praja agar cepat naik pangkat.

• sebagai pedoman bagi kepala polisi pamong praja dalam menerima perintah dari bupati dan gubernur.

• sebagai pedoman polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur.

• sebagai pedoman polisi pamong praja dalam meningkatkan angka kredit.

• sebagai pedoman polisi pamong praja dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

Berdasarkan laporan masyarakat, terdapat sejumlah salon di Kabupaten A yang diduga menjadi salon plus-plus. Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A mengadakan operasi untuk membuktikan laporan masyarakat tersebut. Adapun setelah dilakukan penyelidikan, tidak ditemukan indikasi adanya usaha sampingan salon plus-plus sebagaimana laporan masyarakat. Namun, dari hasil penyelidikan ada empat salon yang tidak mengantongi izin gangguan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten A, sehingga pimpinan operasi memberikan penjelasan kepada pemilik salon untuk segera mengurus izin gangguan paling lambat lima belas hari, dan jika dalam batas waktu tersebut belum melaksanakan pengurusan izin gangguan tersebut, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan studi kasus tersebut, operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A termasuk kedalam....

• penindakan yustisial

• penindakan preventif non yustisial

• operasi gagak

• operasi situasional

• operasi kondisional non preventif

Dalam melaksanakan tugas untuk menegakan peraturan daerah, polisi pamong praja harus memperhatikan ketentuan umum berikut ini, kecuali....

• Tidak melanggar hak asasi manusia

• penindakan mempunyai landasan hukum

• tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.

• dilaksanakan sesuai prosedur

• pelaksanaan penindakan dengan seizin masyarakat/badan hukum setempat.

Dalam penindakan preventif non yustisial, para pelanggar peraturan daerah terlebih dahulu harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk menaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam 15 (lima belas hari) hari terhitung sejak penandatangan surat pernyataan tersebut. Adapun, apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dimaksud, maka.....

• dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

• diberikan surat peringatan pertama tenggat waktu 7 (tujuh) hari

• diberikan surat teguran pertama dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari;

• diberikan secara berturut-turut surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggat waktu total 12 (dua belas) hari;

• diberikan secara berturut-turut surat teguran pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggat waktu total 12 (dua belas) hari;

Urusan pemerintahan tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk kedalam klasifikasi.....

• urusan pemerintahan absolut.

• urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

• urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

• urusan pemerintahan konkuren pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

• urusan pemerintahan umum.

Pada Bulan Ramadhan, Satpol PP Kabupaten/Kota A akan melaksanakan kegiatan. pembinaan tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di tingkat Desa. Adapun peserta yang diundang adalah Para Kepala Desa, Ketua RW dan anggota linmas. Tindakan Satpol PP Kabupaten/Kota A tersebut, merupakan metode pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara....

• Refresif.

• Regulatif.

• Formal.

• Informal.

• Semi Formal.

Di suatu daerah x terdapat para pedagang liar yang berjualan dengan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satpol PP Kabupaten/Kota X telah memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada para pedagang liat tersebut. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah....

• memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar para pedagang liar tersebut menertibkan sendiri.

• memberikan surat pernyataan pertama dalam waktu 3 (tiga) hari agar pedagang liar tersebut memenuhi persyaratan izin yang diperlukan.

• memberikan surat teguran pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar pedagang liar tersebut mengintrospeksi kesalahannya.

• menertibkan secara paksa pedagang liar tersebut.

• memungut retribusi keamanan dan perizinan sesuai peraturan daerah dan peraturan kepala. daerah yang berlaku.

Perhatikan pernyataan berikut ini! A. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan. B. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat. C. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim) D. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban. E. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang merupakan standar operasional prosedur pra penertiban paksa?

• A, B, D

• A, B, D, E

• A, B, C

• A, B, C, D, E

• A, B, C, E