dasar hukum utama yang mengatur tentang keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ....

• undang-undang dasar 1945

• undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

• peraturan pemnerintah nomor 59 tahun 2015

• peraturan presiden tentang jabatan fungsional

dasar hukum utama yang mengatur tentang jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan adalah ?

• undang-undang dasar 1945

• undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

• undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

• peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

perubahan signifikan apa yang dibawa oleh revisi terakhir terhadap undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan?

• mempersempit ruang lingkup partisipasi masyarakat

• memperkuat peran lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan

• mempertegas prinsip kejelasan dan kepastian hukum

• mengurangi jumlah jenis peraturan perundang-undangan

manakah dari berikut ini yang merupakan tujuan utama amandemen undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ?

• mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan

• meningkatkan kualitas dan efektifitas peraturan perundang-undangan

• membatasi peran lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan

• mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan

perubahan paling signifikan yang dibawa oleh UU nomor 15 tahun 2019 adalah ....

• memperluas cakupan materi yang dapat diatur dalam peraturan pemerintah

• menghapus kewenangan DPR dalam mebentuk undang-undang

• memperkuat peran DPD dalam proses pembentukan undang-undang

• menghapus ketentuan mengenai naskah akademik

salah satu perubahan pentingdalam UU nomor 15 tahun 2019 terkait dengan prolegnas adalah ....

• prolegnas hanya disusun oleh pemerintah

• DPD dilibatkan dalam penyusunan prolegnas

• prolegnas hanya fokus pada RUU yang diajukan oleh DPR

• durasi prolegnas diperpendek menjadi 3 tahun

perubahan apa yang terjadi pada mekanisme uji materi terhadap undang-undang setelah berlakunya UU nomor 15 tahun 2019 ?

• uji materi hanya dapat dilakukan oleh MK

• uji materi dapat dilakukan oleh setiap warga negara

• persyaratan untuk mengajukan uji materi menjadi lebih ketat

• pengujian materi dilakukan secara terbuka untuk umum

manakah dibawah ini yang bukan merupakan dampak dari UU nomor 15 tahun 2019 terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan ?

• peningkatan partisipasi publik

• penguatan pengawasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan

• mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan

• meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan

salah satu tujuan utama dari perubahan UU PP melalui UU nomor 15 tahun 2019 adalah ....

• memusatkan kekuasaan pembentukan peraturan di tangan presiden

• memperkuat sistem checks and balances dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

• mengurangi peran lembaga negara lainya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan

• mempermudah perubahan undang-undang

asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk ...

• memastikan peraturan mudah dipahami oleh pembuatnya saja

• membuat peraturan sekompleks mungkin agar tidak mudah dilanggar

• menjamin peraturan mudah dipahami oleh semua pihak terkait

• membuat peraturan seunik mungkin dibandingkan peraturan lainya