peran lembaga negara dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa

Lembaga negara yang memiliki peran utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah

• Kementerian Perdagangan
• Kementerian Pendidikan
• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Kesehatan

Salah satu tugas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui pengawas ketenagakerjaan adalah

• Menyusun peraturan ketenagakerjaan.
• Memberikan pelatihan kepada pekerja.
• Mengelola dana pensiun pekerja.
• Mengawasi pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan.

Jika mediasi dan konsiliasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, perselisihan hubungan industrial dapat diajukan ke

• Pengadilan Umum
• Pengadilan Hubungan Industrial
• Mediasi Lanjutan
• Konsiliasi Lanjutan

Lembaga yang berperan sebagai perpanjangan tangan Kemnaker di daerah adalah

• Dinas Kesehatan
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
• Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
• Kementerian Pendidikan

Berikut ini yang BUKAN merupakan jenis perselisihan yang ditangani oleh PHI

• Perselisihan sosial
• Perselisihan industrial
• Perselisihan perdata
• Perselisihan administratif

Forum komunikasi dan dialog antara unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh disebut

• Bipartite Council
• Labor Union Assembly
• Government Business Forum
• Tripartite Forum

Tujuan utama dibentuknya Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) adalah

• Meningkatkan keuntungan perusahaan semata.
• Mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi.
• Meningkatkan persaingan antar pekerja.
• Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang difasilitasi oleh Kemnaker dan Disnaker adalah

• Mediasi atau konsiliasi.
• Negosiasi
• Arbitrase
• Litigasi

Selain Kemnaker, lembaga negara lain yang dapat berperan dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, khususnya kasus pidana adalah

• Badan Pusat Statistik
• Dinas Kesehatan
• Kepolisian dan Kejaksaan
• Kementerian Pendidikan

Peran lembaga negara dalam pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat preventif adalah

• Melakukan sosialisasi dan pelatihan serta inspeksi untuk mencegah pelanggaran ketenagakerjaan.
• Membuat peraturan baru tanpa sosialisasi kepada pekerja.
• Mengatur jam kerja tanpa memperhatikan keselamatan.
• Menyediakan dana untuk pekerja yang terkena PHK.