UKT 2025 Perpajakan Unofficial

Pak Joko merupakan pengusaha sukses di Desa Margi Jaya, hal ini diketahui dari banyaknya usaha yang dimiliki Pak Joko mulai dari warung nasi kuning, laundry, warung kelontong sebanyak 10 cabang. Apa kewajiban yang harus dilakukan oleh Pak Joko sebagai Warga Negara Indonesia yang baik...

• Pak Joko harus berbagi sembako tiap bulan ke tetangga sekitar

• Pak Joko harus membagikan nasi kuning gratis kepada seluruh anak di bawah 18 tahun

• Pak Joko harus melaporkan seluruh tempat kegiatan usaha yang ia miliki untuk memperoleh NITKU

• Pak Joko harus mendaftarkan usahanya ke AHU agar lebih dikenal masyarakat Indonesia

Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif, penghapusan NPWP Wajib Pajak badan dan orang pribadi dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan...

• tidak mempunyai utang pajak

• tidak menghapus NPWP cabang

• akan diproses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan

• sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan

Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan melalui penelitian administrasi tidak dilakukan terhadap...

• PKP dengan status Wajib Pajak non-aktif

• PKP dengan status Wajib Pajak aktif

• PKP BUT yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia

• PKP orang pribadi telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan

Tuan Adrian bermaksud mendirikan sebuah Yayasan di bidang sosial dan kemanusiaan. Akte pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 2 Januari 2023 dengan nama Yayasan Solidaritas Indonesia. Yayasan tersebut baru benar-benar beroperasi secara aktif pada 14 Februari 2023. Kapan paling lambat Tuan Adrian mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bagi Yayasan tersebut?

• Paling lama akhir bulan berikutnya, yakni 28 Februari 2023

• Paling lama 1 (satu) bulan setelah usaha benar-benar dijalankan yakni 14 Maret 2023

• Paling lama 1 (satu) bulan setelah saat pendirian, yakni 2 Februari 2023

• Tidak wajib mendaftarkan diri

Terhadap permohonan penghapusan NPWP yang diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu...

• 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap

• 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap

• 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap

• 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap