Peran Lembaga Negara dalam berbagai Bidang (seret)

Peran Lembaga Negara dalam Bidang Politik
Tugas DPR RI meliputi pembuatan ​ (a)   , pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta menetapkan ​ (b)   . DPR ialah salah satu lembaga Negara dalam bidang ​ (c)   .

• undang-undang
• APBN
• politik
• UUD
• RAPBN

Peran lembaga negara dalam bidang politik dapat dikategorikan sebagai berikut. a. Membentuk (a)   kenegaraan yang berupa (b)   atau produk hukum di bawah dasar negara. b. Melaksanakan norma atau ketentuan yang telah disepakati bersama. c. Menjalankan fungsi (c)   . d. Menumbuhkan kesiapan dalam menghadapi berbagai (d)   , tantangan, hambatan, dan gangguan. e. Menjalin (e)   baik dalam negeri atau luar negeri.

• norma-norma
• undang-undang
• pengawasan
• ancaman
• kerja sama
• legislasi
• anggaran
• UUD
• rintangan

Peran Lembaga Negara dalam Bidang Ekonomi

(a)   merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi utama berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai (b)   melalui pengelolaan bidang (c)   , Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan. Keberadaannya mampu menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri dengan mengatur dan memelihara nilai tukar ​ (d)   terhadap (e)   .

• Bank Indonesia
• rupiah
• Moneter
• mata uang asing
• Bank sentral
• dolar
• euro
• keuangan

Peran penting lembaga negara dalam bidang ekonomi dapat dikategorikan sebagai berikut. a. Menjalin (a)   , sinkornisasi, dan pengendalian urusan negara dalam bidang ekonomi. b. Mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pelaku ekonomi serta meningkatkan produktivitas perekonomian dengan skala kecil, menengah, dan nasional. c. Mengatur ​ (b)   serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat demi menciptakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. d. Mengatur ekonomi suatu negara dalam rangka menciptakan ​ (c)   dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks ini, lembaga negara berperan sebagai ​ (d)   dan pengawas kebijakan ekonomi yang diambil untuk memastikan kebijakan tersebut berada dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku secara global dan nasional. e. Bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan ekonomi yang diambil dapat mendorong ​ (e)   ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak, termasuk melindungi kepentingkan konsumen dan produsen dari praktik bisnis yang tidak fair.

• koordinasi
• distribusi
• stabilitas
• pertumbuhan
• regulator
• produksi
• pengatur
• perkembangan

Beberapa lembaga negara Indonesia yang memiliki peran penting di bidang ekonomi antara lain (a)   dibantu oleh (b)   (Pasal ​ (c)   UUD NRI Tahun 1945) dalam menyusun kebijakan moneter; (d)   sebagai lembaga untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan (e)   sebagai lembaga untuk menyusun perencanaan dan pengkajian penanaman modal nasional.

• Presiden
• Menteri-Menteri Negara
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Badan Koordinasi Penanaman Modal
• wakil presiden
• 17
• 4
• KPU
• BKM

Lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerja sama secara sinergis dan memastikan terciptanya koordinasi yang ​ (a)   dan ​ (b)   dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga negara harus bekerja secara ​ (c)   dan ​ (d)   untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang mengatur bidang ekonomi. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ​ (e)   .

• efektif
• efisien
• profesional
• transparan
• berkesinambungan
• efisiensi
• akuntabel
• berdampak
• baik

Negara Indonesia juga memiliki lembaga negara yang mengoordinir beberapa lembaga perekonomian yang ditugaskan kepada (a)   . Secara khusus, tugas dan kewenangannya diatur dalam (b)   tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai berikut. a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian. b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian. c. Pengelolaan dan penanganan ​ (c)   yang terkait dengan bidang perekonomian. d. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet. e. Penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar-Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud. f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan ​ (d)   kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. h. ​ (e)   atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
• Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020
• Menteri Ekonomi
• isu
• masalah
• administrasi
• material
• Pengawasan
• Pendampingan

Peran Lembaga Negara dalam Bidang Sosial

Dari pasal-pasal ​ (a)   UUD 1945, tergambarkan bahwa lembaga negara memainkan peran penting dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dan membutuhkan perlindungan dari negara seperti anak-anak, perempuan, orang dengan ​ (b)   , dan lansia. Untuk itu, peran lembaga negara dalam bidang sosial dapat dirumuskan sebagai bentuk kehadiran negara dalam upaya penjaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang meliputi jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan​ (c)   tanpa membedakan suku, ras, agama dan antargolongan. Beberapa lembaga negara Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang sosial antara lain sebagai berikut. Kementerian Sosial sebagai pembantu Presiden dalam mengupayakan amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam bidang sosial, ​ (d)   sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan serta mengakomodir jaminan sosial, Dinas ​ (e)   di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai fasilitator dan pemberdayaan bagi masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut bertugas untuk menyediakan layanan sosial, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan penanganan terhadap masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat. Melalui kegiatan sosial dan programprogram yang diselenggarakan, lembaga negara di bidang sosial berperan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat.

• 34
• 32
• disabilitas
• fakir miskin
• anak terlantar
• BPJS
• JKN
• Sosial
• Kesehatan

Peran Lembaga Negara dalam Bidang Budaya

Budaya bangsa Indonesia yang sudah ditemukan dan dikonsepsikan oleh negara ialah ”​ (a)   ”. Hal ini terungkap pada fakta sejarah proses pendirian negara Indonesia yang digagas oleh Presiden Pertama RI. Kebudayaan sendiri merupakan suatu atau semua hasil ​ (b)   , ​ (c)   , dan ​ (d)   masyarakat. Dalam arti bahwa karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan ​ (e)   (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat (Tjahyadi, 2019). Artinya, bahwa setiap kebudayaan akan menghasilkan warisan budaya yang memiliki sifat tak tentu dan akan hilang seiring waktu sesuai dengan perkembangan zaman

• gotong royong
• pancasila
• musyawarah
• karya
• rasa
• cipta
• pemikiran
• jasmaniah
• fisik

Lembaga negara memegang peran penting dalam pengembangan dan pelestarian (a)   di Indonesia. Hal itu sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, serta sebagai pengatur dan pemberi arahan dalam pembentukan (b)   budaya. Lembaga negara yang berperan dalam bidang budaya seperti (c)   , (d)   , (e)   .

• kebudayaan
• kebijakan
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Dewan Kesenian Jakarta
• Badan Pengembangan dan Pelestarian Bahasa
• peraturan
• Badan Bahas