Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ...

• Parlementer

• Monarki

• Presidensial

• Trias Politica

• Koasi Parlementer

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal membuat perjanjian bilateral dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan menteri, menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang, menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan Rehabilitasi.

Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ...

• menentukan anggaran militer

• menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

• menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang

• melakukan impeachment

• menjalin kerja sama dengan negara lain

Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....

• mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif

• terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan

• terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif

• menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden

• memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 ialah ...

• pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

• pemerintahan daerah memiliki DPR Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah

• bupati walikoita tidak bertanggung jawab kepada gubermur/Presiden

• pemerintahan daerah adalah perwakilan pemerintahan pusat

• pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya Pemerintahan

Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pemah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?

• KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.

• Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang Independen dalam penyelesaiannya.

• Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945

• Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antar kontestan pemilu

• Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh....

• Badan Intelijen Negara

• Kejaksaan Agung

• Lembaga Ketahanan Nasional

• Badan Narkotika Nasional

• Aparat Kepolisian

Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa "NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota" Ungkapan dibagi atas.... (bukan terdiri atas) bermakna bahwa ...

• kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi

• otonomi daerah berada di kabupaten dan kota

• kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota

• kedaulatan negara berada di tangan pusat

• kabupaten

Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakanrrya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai nomor....

• 1, 2, dan 3

• 2, 4, dan 6

• 3, 4, dan 5

• 3, 4, dan 6

• 4, 5, dan 6

Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah ....

• Dewan Pertimbangan Agung

• Mahkamah Agung

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Badan Pengawas Keuangan

• Dewan Perwakilan Daerah