Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 3 ) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan , sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf b U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% dan dibagi 12 dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak

Kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat ( 3 ) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan , sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf b U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa

Kenaikan sebesar 100% dari PPh yang t idak atau kurang didipotong atau dipungut

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat ( 3 ) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan , sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf b U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa

Kenaikan sebesar 75% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar

Kenaikan sebesar 50% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar

Kenaikan sebesar 100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat ( 3 ) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan , sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf b U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa

Kenaikan sebesar 75% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor

Kenaikan sebesar 50% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor

Kenaikan sebesar 100% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan terdapat PPN dan PPN BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% , sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf c U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa

Kenaikan sebesar 75% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar

Kenaikan sebesar 100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar

Kenaikan sebesar 50% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa

Kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa

Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut sebesar bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% dan dibagi 12

Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut sebesar bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12

Kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa

Kenaikan sebesar 75% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor

Kenaikan sebesar 50% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor

Kenaikan sebesar 100% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa

Kenaikan sebesar 75% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar.

Kenaikan sebesar 50% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar.

Kenaikan sebesar 100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan, PKP tidak melakukan penyerahan BKP / JKP atau Ekspor BKP/ JKP sementara kepadanya telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan , sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf f U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa

Kenaikan sebesar 100% dari PPN kurang dibayar

Kenaikan sebesar 75% dari PPN dari kurang dibayar.

Apabila Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat Faktur Pajak atau terlambat membuat faktur pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak

Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

Apabila Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap yang diatur dalam Pasal 13 ayat ( 3 ) dan ayat ( 6 ) U.U.PPN sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf e U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak

Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

Apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan , sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat ( 1 ) U .U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT

Ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut .

Ditambah sanksi administrasi berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

Ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari jumlah kekurangan pajak tersebut

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 17B ayat ( 4 ) U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Tidak diberi apabila atas kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat ( 3 ) U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Tetap diberi imbalan bunga bunga sebesar Tar if bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu

Tetap diberi imbalan bunga sebesar 2% per bulan

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 17B ayat ( 4 ) U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Tidak diberi apabila dilakukan penghentian penyidikan

Tetap diberi imbalan bunga bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu

Tetap diberi imbalan bunga sebesar 2% per

Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 9 ) U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Dalam hal WP mengajukan permohonan banding, berdasarkan dalam Pasal 25 ayat ( 10 ) U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan , sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat ( 9 ) tidak dikenakan

Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Dalam hal WP mengajukan permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 5d ) U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Dalam hal Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud atur dalam Pasal 27 ayat ( 5f ) U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan PK dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan PK dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan PK dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT , tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , didenda

Paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar , atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun

Paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar , dan dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun

Paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar , atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun sepanjang perbuatan tersebut setelah perbuatan pertama kali

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan hanya dilakukan dilakukan setelah WP atau melunasi sebagaimana dimaksud Pasal 44B U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 kali jumlah kerugian pada pendapatan Negara

Kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan Negara

Kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali jumlahkerugian pada pendapatan Negara

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan hanya dilakukan dilakukan setelah WP atau melunasi sebagaimana dimaksud Pasal 44B U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan Negara

Kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 kali jumlahkerugian pada pendapatan Negara

Kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali jumlahkerugian pada pendapatan Negara

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan hanya dilakukan dilakukan setelah WP atau melunasi sebagaimana dimaksud Pasal 44B U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan / pemotongan / setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan / pemotongan / setoran pajak

Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan / pemotongan / setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan / pemotongan / setoran pajak

Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan / pemotongan / setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan / pemotongan / setoran pajak

Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39A berdasarkan Pasal 44C U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan oleh terpidana

Dapat digantikan dengan pidana kurungan oleh terpidana

Dapat digantikan dengan pidana kurungan paling singkat 3 bulan serta melunasi 50% dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44C U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda

Jurusita DJP melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda

Hakim melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT , tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf c dan huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 3 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia , tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain ; memperlihatkan pembukuan , pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf f dan huruf g U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 3 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar

Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak , bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhakan sebagai PKP sebagaimana dimaksud Pasal 39 A U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak , bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak , bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak , bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak atau paling banyak 6 kali dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak , bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak , bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak dan paling banyak 3 kali dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak , bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak

Apabila Konsultan Pajak, Akuntan Publik yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti , atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat ( 1 ) U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.25 .000.000 berdasarkan Pasal 41A U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.25 .000.000 berdasarkan Pasal 41A U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.25 .000.000 berdasarkan Pasal 41A U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 41B U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.75.000.000

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.75 .000.000

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000

SOAL KUIS TAX KE2

Authored by Valencia W.

Other

University

Used 3+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

44 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan dengan kemauan sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat ( 2 ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar :

Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12

Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12

2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Masa dengan kemauan sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat ( 2a ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 1

Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12

2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam hal WP dengan kemauan sendiri melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan “ menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar “ walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaaan BUPER , sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat ( 3 ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12

Denda 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar , sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara RI

Denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam hal WP dengan kemauan sendiri melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan “ menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar “ walaupun Dirjen Pajak telah melakukan lakukan tindakan pemeriksaaan , sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat ( 5 ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12, dengan Syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan SKP

Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12, dengan syarat Dirjen Pajak belum menyampaikan SPHP

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam hal WP melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk suatu masa pajak setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat ( 2a ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12.

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12

Bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam hal WP melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat ( 2b ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12.

Bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat ( 3 ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga

Sebesar 2% per bulan

Sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12.

Sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

40 questions

Test Akhir KMD 2023

Quiz

•

University

45 questions

RBT T3 B1

Quiz

•

11th Grade - University

40 questions

Ujian Akhir Semester TCSP

Quiz

•

University

40 questions

Latihan Soal Tata Boga

Quiz

•

University

40 questions

UAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 11

Quiz

•

10th Grade - University

40 questions

SEJARAH SPM 2017

Quiz

•

4th Grade - University

40 questions

TUGAS ONLINE - PRAKARYA KELAS 9

Quiz

•

University

40 questions

Agilno upravljanje

Quiz

•

University

Popular Resources on Wayground

10 questions

5.P.1.3 Distance/Time Graphs

Quiz

•

5th Grade

10 questions

Fire Drill

Quiz

•

2nd - 5th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

15 questions

Hargrett House Quiz: Community & Service

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Inferences

Quiz

•

4th Grade

15 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

4th Grade

Discover more resources for Other

18 questions

Informative or Argumentative essay

Quiz

•

5th Grade - University

20 questions

Disney Trivia

Quiz

•

University

20 questions

8.II_Review_TEACHER

Quiz

•

University

39 questions

Unit 7 Key Terms

Quiz

•

11th Grade - University

20 questions

Subject verb agreement practice

Quiz

•

University

20 questions

Quadrilaterals

Quiz

•

KG - University

5 questions

Examining Theme

Interactive video

•

4th Grade - University

25 questions

WWI, Great Depression, WWII

Quiz

•

KG - University

SOAL KUIS TAX KE2

Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan dengan kemauan sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat ( 2 ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar :

Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Masa dengan kemauan sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat ( 2a ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

Dalam hal WP melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk suatu masa pajak setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat ( 2a ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Dalam hal WP melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat ( 2b ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat ( 3 ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan , terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf a U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Other