Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Apa saja cakupan pilihan politik dalam mengelola negara?

• Bentuk Negara

• Sistem Pemerintahan dan Sistem Politik

• Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan

• Semua Jawaban Benar

Suatu proses untuk memformulasikan dan mengadministrasikan kebijakan publik yang umumnya dilakukan melalui interaksi antara kelompok sosial dan institusi politik atau diantara kepemimpinan politik dan pendapat publik merupakan pengertian dari . . .

• proses pemerintahan

• proses kebijakan

• proses politik

• semua jawaban salah

Adanya pemencaran kekuasaan dari pemerintah nasional kepada pemerintah subnasional, organisasi nonpemerintah, dan atau entitas otonom lainnya untuk menjalankan fungsi-fungsi publik merupakan . . .

• Intisari Otonomi Daerah

• Intisari Desentralisasi

• Intisari Dekonsentrasi

• Semua Jawaban Benar

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat atau kementerian pusat dengan pejabat-pejabatnya atau pejabat pusat yang ada di lapangan atau di wilayah merupakan pengertian dari . . .

• Dekonsentrasi

• Desentralisasi

• Otonomi Daerah

• Semua Jawaban Salah

Suatu kebijakan publik yang berisi filosofi, paradigma, arahan, maupun keputusan dalam menjalankan pemerintahan dengan menyerahkan sebagian kewenangan dari pemerintahan nasional kepada pemerintahan subnasional maupun entitas lainnya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan pengertian dari . . .

• Sistem Politik

• ruang lingkup politik

• ruang lingkup desentralisasi

• Politik desentralisasi

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang artinya, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan, aturan, dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing meruapkan pengertian dari . . .

• Desentralisasi

• Otonomi Daerah

• Dekonsentrasi

• Delegasi

Beberapa daerah yang diberikan kekhususan atau keistimewaan dalam menjalankan otonomi daerah meliputi . . .

• Papua, Aceh, dan Yogyakarta

• Aceh, Jakarta, dan Papua Pegunungan

• Papua, Papua Barat, dan Jakarta

• Semua Jawaban Benar

Urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup . . .

• 2 Urusan Pemerintahan, yaitu absolut dan konkuren

• 4 Urusan Pemerintahan, yaitu absolut, wajib, pilihan, dan pemerintahan umum

• 3 Urusan Pemerintahan ,yaitu absolut, konkuren, dan pemerintahan umum

• Semua Jawaban Salah

Daerah yang diberikan kekhususan/keistimewaan karena alasan konflik dan sparatisme ialah . . .

• Papua dan Aceh

• Papua Barat dan Yogyakarta

• Aceh dan Jakarta

• Semua jawaban salah

Falsafah mengelola negara secara efektif dan efisien dalam perspektif umum tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan dan kebijakan yang diambil oleh . . .

• Kelompok kepentingan

• Pendiri negara atau elit yang berkuasa

• Penguasa dan Warga Negara

• Pemangku Kebijakan