Soal PKN PSAJ 2024/2025

Menurut UUD 1945, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh....

• Presiden

• MA

• DPR

• MPR

• DPR dan MPR

Di bawah ini bukan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

penegakan hukum, kecuali…..

• Hukum itu sendiri

• Aparat penegak hukum

• Sarana atau fasilitas pendukung

• Hasil cipta rasa karsa manusia/kebudayaan

• Tingkat pendidikan masyarakat

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Hal ini berarti bahwa…

• tindakan penegakan hukum yang dilakukan didasarkan pada melindungi kepentingan pejabat negara

• upaya perlindungan hukum hanya diberikan kepada warga negara yang sudah berusia 17 tahun

• tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku

• tindakan warga negara didasarkan pada hukum yang hanya menguntungkan dirinya

• tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan didasarkan pada hukum yang menguntungkan pemerintah

Negara menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan yang diberikan negara antara lain dengan dibentuknya lembaga….

• Komisi Pendampingan Anak Indonesia

• Komisi Penddikan Anak Indonesia

• Komisi Pemberdayaan Anak Indonesia

• Komisi Perlindungan Anak Indonesia

• Komisi Pemantauan Anak Indonesia

Syarat perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dikatakan berkeadilan jika memenuhi beberapa kriteria. Berikut ini merupakan kriteria yang dimasksud adalah…..

• Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku

• Adanya persepsi masyarakat yang baik terhadap hukum

• Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum

• Banyaknya permasalahan hukum yang dapat diselesaikan

• adan yalembaga peradilanyang dibentuk pemerintah

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara dapat terlaksana dengan baik apabila diiringi kegiatan

…..

• kepastian hukum

• supremasi hukum

• tujuan hukum

• perdamaian hukum

• penegakanhukum

Pemerintah dalam melaksanakan upaya penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur penegakan hukum yatu ….

• Penafsiran hukum , keadilan dan supremasi hukum

• Kemanfaatan, kesadaran konstitusi dan kepastian hukum.

• Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

• Kepastian hukum, supremasi hukum dan kesadaran hukum

• Kepastian hukum, kemanfaatan dan kebermaknaan

Sikap positif warga negara yang mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan bernasyarakat berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut, kecuali….

• melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu

• mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

• memiliki sikap kesadaran berkonstitusi dalam kehidupan bernegara

• mendahulukan kepentingan yang menguntungkan diri sendiri

• menghormati dan menghargai keputusan yang telah dihasilkan Bersama

Upaya perlindungan dan penegakan hukum yang bersifat preventif yang dapat dilakukan untuk memberantas tindakan korupsi di negara Indonesia antara lain adalah…

• Menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor

• Membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

• Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan terhadap tindakan korupsi

• Menindak pelaku korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku

• Penyitaan harta kekayaan sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara

Alasan yang menyebabkan warga negara mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yaitu….

• Karena dalam berbagai hal warga negara tergantung pada keputusankeputusan pemerintah

• warga negara mempunyai hak dan kewajiban asasi yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa

• kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus tunduk kepada rakyat

• warga negara dikenakan kewajiban untuk membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan

• pemerintah mempunyai kekuasaan untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum