Pendidikan Pancasila

Pancasila sebagai Idiologi Bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur dan menadalam. Yang menjadi pandangan hidup  bangsa adapun nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu Nilai Ideal, nilai Instrumental dan nilai Praksis. Makna dari Nilai Intrumental adalah

• nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

  
  

• nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari

  
  

• nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural

  
  

• nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia

  
  

• nilai yang membudaya dan melekat pada masyarakat Indonesia

  
  

Ketentuan tentang wilayah NKRI secara konstitusional diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu

• Pasal 21

  
  

• Pasal 22 A

  
  

• Pasal 22 B

  
  

• Pasal 25

  
  

• Pasal 25 A

  
  

Pengadilan yang menyelenggarakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, infak, sodaqoh dan ekonomi syariah  adalah 

• Pengadilan Agama

• Penadilan tinggi

• Pengadilan negeri

• Pengadilan militer

• Pengadilan tata usaha negara

Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah 

• menghormati perayaan hari besar umat agama lainnya

  
  

• ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain

  
  

• tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah

  
  

• berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan

  
  

• menetapkan hari-hari besar keagamaan

  
  

Sudah sepatutnya sebagai warga negara yang mengerti akan pentingnya hukum kita wajib melaksanakan segala peraturan yang berlaku di Indonesia, namun pada kenyataannya konflik antar suku dan tawuran antar pelajar masih kerap terjadi. Hal tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila yaitu sila ke

• Sila ke-1

• Sila ke-2

• Sila ke-3

• Sila ke-4

• Sila ke-5

Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945

• Warga Negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia.

• Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga Negara Indonesia.

• Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan Undang-Undang.

• Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia.

• Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal, yaitu 

• 30 ayat (1)

• 30 ayat (2)

• 30 ayat (3)

• 30 ayat (4)

• 30 ayat (5)

Dalam memutuskan suatu perkara terkadang hakim dihadapkan pada kurang atau tidak jelasnya suatu ketentuan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Untuk mengatasi hal tersebut hakim menggunakan suatu yurisprudensi dengan melakukan berbagai teknik penafsiran. Salah satu bentuk penafsiran yang dapat dilakukan hakim adalah penafsiran sosiologis,  dimana hakim menafsirkan hukum berdasarkan pada 

• pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum

• sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri

• situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya

• isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut.

• pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat

Pemerintah daerah dalam membuat peraturan harus mampu mewujudkan kepentingan rakyat sehingga menimbulkan rasa keadilan sosial. Salah satu contoh perwujudan keadilan sosial adalah 

• membangun penyediaan fasilitas umum di setiap pemukiman

• memperoleh kesempatan sama untuk mengembangkan agama

• jaminan kebebasan dalam memberikan hak suara di pilkada

• menghargai kebebasan untuk menyalurkan bakat dan minat diri

• kebebasan mementukan cara dalam memilih kebutuhan kehidupan

Negara berkewajiban melindungi kekebasan beragama setiap warga negaranya. Berkaitan dengan hal, tersebut Pemerintah RI Bersama DPR RI pada tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.  Pasal 18 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, kebebasan beragama yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah 

• bebas untuk mengajak orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya

• bebas untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing

• bebas untuk mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama dan keyakinannya

• bebas untuk tidak mengikuti ajaran agama yang dianut oleh orang tua

• bebas untuk tidak memeluk agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah