LATIHAN SOAL SAJ KELAS 10 DAN 12 (VERSI BU FISKA)

Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menyampaikan gagasannya mengenai konsep negara integralistik. Dalam pandangannya, hubungan antara agama dan negara di Indonesia sebaiknya ....

• Tidak dipisahkan secara mutlak, tetapi saling melengkapi
• Dipisahkan sepenuhnya agar negara bersifat sekuler
• Dilebur menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
• Dibatasi agar tidak saling memengaruhi dalam kebijakan negara
• Diterapkan hanya dalam aspek hukum tertentu

Salah satu tokoh yang menyampaikan pandangannya tentang hubungan antara negara dan agama dalam sidang BPUPKI adalah Mr. Soepomo. Menurut pandangannya, hubungan antara agama dan negara dalam konsep negara integralistik adalah ....

• Negara harus mengadopsi satu agama resmi sebagai dasar hukum
• Agama menjadi bagian integral dari kehidupan bernegara tanpa dipisahkan secara mutlak
• Agama dan negara harus sepenuhnya dipisahkan agar tidak terjadi konflik kepentingan
• Pemerintah harus membatasi pengaruh agama dalam kehidupan politik
• Agama hanya boleh diakui dalam aspek kebudayaan, bukan dalam pemerintahan

Saat acara peringatan hari jadi sekolah, pihak sekolah membagikan bingkisan kepada seluruh siswa sesuai jumlah di setiap kelas. Namun, di kelas XI-B terjadi keributan karena beberapa siswa berebut satu bingkisan yang seharusnya milik temannya yang absen karena alasan keluarga. Sikap para siswa tersebut tidak mencerminkan nilai Pancasila, terutama sila ....

• Ketuhanan yang Maha Esa
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
• Persatuan Indonesia
• Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
• Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Di sekolah, setiap siswa mendapatkan jatah konsumsi yang telah dibagikan secara merata oleh panitia. Namun, di kelas X-C, beberapa siswa mengambil lebih dari satu bagian tanpa memperhatikan temannya yang belum mendapatkan. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ....

• Ketuhanan yang Maha Esa
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
• Persatuan Indonesia
• Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
• Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Seorang siswa di SMK menghadapi dilema antara mengikuti tekanan kelompok teman-temannya untuk melakukan tindakan yang tidak etis atau tetap berpegang pada prinsip moral yang ia yakini. Bagaimana etika dapat membantu dalam mengambil keputusan dalam situasi seperti ini?

• Etika membantu siswa memahami konsekuensi moral dari setiap pilihan yang diambil.
• Etika selalu bersifat mutlak dan tidak bergantung pada konteks sosial.
• Mengikuti norma kelompok lebih penting daripada mempertimbangkan aspek etika.
• Keputusan yang diambil dalam situasi ini tidak memiliki konsekuensi moral.
• Dalam situasi seperti ini, etika tidak relevan karena norma sosial lebih dominan.

Dalam lingkungan sekolah, seorang siswa menghadapi konflik antara menaati aturan yang berlaku atau mengikuti kebiasaan teman-temannya yang melanggar aturan tersebut. Bagaimana pendekatan etika dalam menyelesaikan konflik norma ini?

• Etika menuntut siswa untuk selalu mengikuti kebiasaan kelompok agar tetap diterima secara sosial.
• Etika memungkinkan siswa untuk menganalisis dan memilih tindakan yang sesuai dengan nilai moral yang lebih tinggi.
• Dalam situasi ini, tidak ada prinsip etika yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
• Siswa harus mengabaikan pertimbangan etika dan lebih fokus pada kenyamanan pribadi.
• Mengikuti aturan sekolah tanpa mempertanyakan alasan di baliknya lebih penting daripada mempertimbangkan aspek etika.

Dasar hukum yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini adalah ....

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
• Tap MPR No. XX/MPRS/1966
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
• Tap MPR No. XX/MPRS/1967

Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang yang memberikan pedoman dalam pembentukan peraturan di berbagai tingkatan. Undang-Undang yang mengatur hierarki perundangan saat ini adalah ....

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
• Tap MPR No. XX/MPRS/1966
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
• Tap MPR No. XX/MPRS/1967

Dalam suatu kelompok masyarakat, identitas berperan penting dalam memperkuat ikatan antar anggota serta membangun loyalitas yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan individu. Identitas yang terbentuk berdasarkan kesamaan asal-usul, budaya, dan tradisi disebut sebagai identitas ....

• Alamiah
• Primordial
• Nasionalisme
• Sosial
• Yuridis

Dalam kehidupan sosial, identitas kelompok terbentuk untuk mempererat hubungan antaranggota dan membangun solidaritas. Jika identitas ini didasarkan pada faktor-faktor seperti kesamaan etnis, budaya, dan tradisi yang diwarisi secara turun-temurun, maka identitas tersebut disebut ....

• Identitas individu
• Identitas nasional
• Identitas primordial
• Identitas universal
• Identitas buatan