Wawasan Nusantara adalah konsep yang sangat penting dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan kepulauan. Wawasan Nusantara tidak hanya mencakup aspek geografis, tetapi juga aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Implementasi Wawasan Nusantara membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, termasuk sikap warga negara yang sadar akan pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana sikap warga negara dapat mendukung implementasi Wawasan Nusantara?

Dengan memelihara kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia

Dengan memperkuat dominasi satu pulau terhadap pulau lainnya.

Dengan memperkuat pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa negara kecil

Dengan memperkuat dominasi pemerintah pusat terhadap daerah-daerah

Dengan memperkuat hegemoni satu kelompok etnis terhadap yang lain

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Menyelaraskan hak atas pendidikan dengan prinsip-prinsip Pancasila adalah upaya untuk menjamin akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam konteks ini, penting bagi peserta didik untuk mengaitkan hak atas pendidikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara. Bagaimana hak atas pendidikan dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip Pancasila?

Dengan menjamin akses pendidikan yang adil dan merata untuk semua warga negara

Dengan membatasi akses pendidikan hanya untuk golongan tertentu

Dengan memberikan pendidikan yang bersifat diskriminatif

Dengan membatasi akses pendidikan berdasarkan perbedaan agama dan suku

Dengan meminggirkan hak atas pendidikan bagi kelompok minoritas

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan masalah serius yang harus ditangani dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak-hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, peserta didik perlu memahami bagaimana pelanggaran HAM dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip Pancasila?

Dengan mengabaikan keadilan dan persamaan hak di antara individu

Dengan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi

Dengan menekankan dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya

Dengan memperkuat diskriminasi berdasarkan suku dan agama

Dengan meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat

Demokrasi Pancasila merupakan fondasi utama sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini mengakar pada nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik. Pemerintahan Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang menggabungkan nilai-nilai universal demokrasi dengan kearifan lokal yang diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada asas musyawarah dan mufakat, menjadikannya unik dan khas sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Bagaimana sistem demokrasi Indonesia tercermin dalam praktik pemerintahan?

Dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan

Dengan mengesampingkan musyawarah dan mufakat

Dengan meniadakan kebebasan berpendapat

Dengan menerapkan pemerintahan otoriter

Demokrasi Pancasila, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak hanya menekankan pada proses demokrasi yang inklusif dan partisipatif, tetapi juga menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial negara. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik untuk memahami hubungan antara demokrasi Pancasila dan keadilan sosial dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial dapat mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila?

Dengan menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua

Dengan mengutamakan dominasi satu golongan atas golongan lain

Dengan mengabaikan hak-hak sosial dan ekonomi rakyat

Dengan membatasi partisipasi politik hanya untuk golongan tertentu

Sistem hukum dan peradilan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menetapkan peran dan fungsi yang berbeda antara pengacara dan lembaga kepolisian. Meskipun keduanya berada dalam ranah penegakan hukum, peran mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Memahami persamaan dan perbedaan antara pengacara dan lembaga kepolisian penting dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan dan proporsional di Indonesia. Apa yang menjadi perbedaan utama antara pengacara dan lembaga kepolisian dalam konteks penegakan hukum di Indonesia ?

Perbedaan dalam tugas pokok dan fungsi

Perbedaan dalam penanganan tindak pidana

Perbedaan dalam kewenangan dalam proses peradilan

Perbedaan dalam penerapan sanksi hukum

Perbedaan dalam koordinasi dengan instansi lain

Penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini, penting bagi peserta didik untuk dapat menganalisis tindakan pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Kemampuan untuk mengidentifikasi tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut adalah kunci dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan di negara demokratis seperti Indonesia. Bagaimana konsekuensi hukum bagi tindakan pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara?

Dapat dihukum dengan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku

Dapat dihukum dengan sanksi administratif

Tidak ada konsekuensi hukum yang diberikan

Dapat diberhentikan dari jabatannya

Dapat diberikan penghargaan atas tindakannya

Peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah salah satu aspek penting dalam diplomasi internasional yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan internasional menjadi landasan bagi negara-negara untuk membangun kerja sama, menjaga perdamaian, dan menyelesaikan konflik secara diplomatik. Memahami makna dari hubungan internasional penting dalam mengevaluasi dan menganalisis peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Bagaimana makna hubungan internasional bagi komunitas internasional secara luas?

Sebagai mekanisme untuk membangun kerja sama, memperkuat perdamaian, dan menyelesaikan konflik secara diplomatis

Sebagai sarana untuk memperkuat konflik antarnegara

Sebagai alat untuk membatasi partisipasi dalam organisasi internasional

Sebagai upaya untuk memperjuangkan hegemoni politik suatu negara

Sebagai strategi untuk memperkuat isolasi diplomatik dalam konteks persaingan global

Penerapan asas hukum internasional dalam menjalin hubungan internasional menjadi landasan penting dalam diplomasi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas-asas hukum internasional seperti prinsip keadilan, kedaulatan negara, perdamaian dunia, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, menjadi pijakan bagi Indonesia dalam menentukan kebijakan luar negeri dan kerja sama internasionalnya. Memahami penerapan asas hukum internasional adalah kunci dalam menganalisis dinamika peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia dan memperkuat hubungan internasional. Bagaimana peran asas hukum internasional dalam menjaga perdamaian dunia menurut perspektif Indonesia?

Sebagai pijakan untuk memperjuangkan perdamaian dunia dan menjaga stabilitas global.

Sebagai alat untuk memperkuat konflik antarnegara

Sebagai instrumen untuk mengesampingkan hak asasi manusia

Sebagai landasan untuk membangun hegemoni politik di kawasan

Sebagai alat untuk memaksakan kehendak nasional tanpa memperhatikan norma-norma internasional

Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia dihadapkan pada berbagai ancaman yang mengancam stabilitas ideologi negara. Ancaman ini dapat mencakup isu-isu seperti radikalisme, ekstremisme, intoleransi, dan penyebaran paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Memahami ancaman-ancaman ideologi ini adalah langkah awal dalam mengatasi dan melindungi ideologi Pancasila sebagai landasan negara. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi serta menjelaskan berbagai ancaman di bidang ideologi guna memperkuat semangat kebhinekaan dan persatuan bangsa. Apa yang dimaksud dengan ancaman di bidang ideologi dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika?

Penyebaran paham radikal dan ekstremisme

Penyebaran nilai-nilai demokrasi

Penolakan terhadap pluralitas budaya

Promosi nilai-nilai persatuan dan kesatuan

Pengembangan semangat toleransi dan keragaman

Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia dihadapkan pada berbagai ancaman yang meliputi berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Ancaman tersebut dapat merusak stabilitas dan kemajuan negara jika tidak ditangani dengan tepat. Salah satu aspek yang perlu dianalisis adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, yang merupakan bagian integral dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Memahami strategi ini adalah langkah penting dalam menjaga keutuhan negara dan memajukan pembangunan yang berkelanjutan. Mengapa penting bagi Indonesia untuk menganalisis strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi?

Untuk menjaga stabilitas ideologi Pancasila sebagai landasan negara

Untuk memperkuat hegemoni politik negara

Untuk mengukuhkan dominasi ideologis tertentu

Untuk membangun kediktatoran ideologis di negeri ini

Untuk menghilangkan keragaman budaya di masyarakat

Dalam proses persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong serta menghambat proses tersebut. Memahami faktor-faktor ini menjadi penting dalam upaya memperkuat kesatuan dan persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor pendorong bisa memperkuat semangat persatuan, sementara faktor penghambat dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan bersama. Peserta didik diharapkan mampu mengaitkan faktor-faktor tersebut dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tepat. Bagaimana peserta didik dapat mengaitkan faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat?

Dengan mempertimbangkan implikasi dari keragaman budaya terhadap pembangunan nasional

Dengan mengidentifikasi peran penting keadilan dalam mengatasi ketimpangan sosial

Dengan menganalisis dampak globalisasi terhadap keberagaman budaya di Indonesia

Dengan mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperkuat persatuan bangsa

Dengan mengadopsi nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari

Dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor yang bisa menjadi penghambat dalam proses tersebut. Identifikasi faktor-faktor ini memungkinkan kita untuk mengatasi tantangan dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pemahaman akan faktor-faktor penghambat ini sangatlah penting dalam upaya membangun Indonesia yang lebih kokoh dan bersatu. Bagaimana peserta didik dapat mengaitkan faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan kebijakan sosial yang diimplementasikan oleh pemerintah?

Dengan mengevaluasi efektivitas kebijakan sosial dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Dengan menyelidiki dampak kebijakan sosial terhadap persatuan bangsa

Dengan menafsirkan tujuan pemerintah dalam kebijakan sosial terkait dengan persatuan

Dengan menyoroti kebijakan sosial yang menekankan dominasi budaya tertentu

Dengan mengabaikan peran kebijakan sosial dalam membangun persatuan dan kesatuan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menegaskan pentingnya menghormati hak-hak dan kewajiban setiap warga negara. Namun, dalam kenyataannya, masih terjadi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menganalisis kasus-kasus tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila membantu memahami dampak dan implikasi dari tindakan tersebut terhadap stabilitas dan harmoni masyarakat. Berdasarkan analisis peserta didik terhadap kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, bagaimana dampaknya terhadap kestabilan dan harmoni masyarakat?

Munculnya ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah dan hukum

Terjadi peningkatan toleransi dan keberagaman dalam masyarakat

Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Menurunnya partisipasi politik dan kepedulian sosial di kalangan masyarakat

Meningkatnya rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan nilai-nilai universal, termasuk hak asasi manusia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, penting bagi warga negara untuk memahami jenis hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Kemampuan untuk menguraikan hak dan kewajiban ini secara tepat akan membantu memperkuat kesadaran hukum dan moral dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan peserta didik tentang kewajiban warga negara yang terkait dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat?

Menurunnya toleransi dan keberagaman dalam masyarakat

Meningkatnya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya

Terjadi peningkatan solidaritas dan empati antarindividu

Berkurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan

Munculnya konflik dan diskriminasi berbasis identitas dalam masyarakat

Analisis terhadap kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara merupakan bagian penting dalam memahami implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemampuan menganalisis kasus-kasus ini memungkinkan peserta didik untuk memahami dampaknya terhadap stabilitas, keadilan, dan harmoni dalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran hukum dan moral di kalangan warga negara. Berdasarkan analisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, bagaimana implikasinya terhadap kestabilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah?

Meningkatnya ketidakstabilan sosial karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah

Terjadinya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena pemerintah menjadi lebih transparan

Berkurangnya peran masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka karena kepercayaan terhadap pemerintah

Terjadinya peningkatan kewaspadaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah

Meningkatnya kewibawaan pemerintah karena masyarakat memahami bahwa pelanggaran hak adalah hal yang biasa terjadi

Pemahaman terhadap praktik perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dalam menjaga keadilan dan kedamaian dalam suatu masyarakat. Melalui analisis yang cermat terhadap upaya-upaya tersebut, peserta didik dapat menilai efektivitasnya dalam menjamin hak-hak warga negara serta memelihara ketertiban dan perdamaian. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, praktik perlindungan dan penegakan hukum merupakan fondasi yang penting untuk menjaga keadilan dan kedamaian. Melalui analisis yang cermat terhadap upaya-upaya ini, kita dapat memahami efektivitas sistem hukum dalam menjaga hak-hak warga negara serta memelihara ketertiban sosial. Berdasarkan analisis terhadap upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam suatu masyarakat, bagaimana implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum?

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum karena adanya penegakan hukum yang konsisten

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum karena adanya praktik diskriminasi dalam penegakan hukum

Tidak ada korelasi antara praktik penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum

Meningkatnya ketidakpastian dalam masyarakat karena kurangnya transparansi dalam penegakan hukum

Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga hukum

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia menjadi landasan utama dalam menjaga keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Melalui telaah yang cermat terhadap praktik-praktik ini, peserta didik dapat memahami peran serta sistem hukum dalam menjaga kestabilan dan keadilan bagi semua warga negara. Dalam menjaga keadilan dan kedamaian, penting bagi sebuah negara untuk memiliki praktik perlindungan dan penegakan hukum yang efektif. Praktik ini menjadi tulang punggung dalam menjaga ketertiban, memastikan hak-hak warga negara terlindungi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Bagaimana peserta didik dapat menelaah pentingnya perlindungan hukum di Indonesia?

Dengan mengevaluasi sejauh mana hukum ditegakkan dalam kasus-kasus pelanggaran

Dengan mengabaikan peran lembaga hukum dalam menjaga keadilan

Dengan menekankan dominasi kekuasaan dalam sistem hukum

Dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dalam analisis

Dengan menyalahkan pemerintah atas kegagalan sistem hukum

Peran Lembaga Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian menjadi bagian penting dalam pemahaman sistem hukum suatu negara. Dalam analisis ini, peserta didik diharapkan mampu mengenali dan mengevaluasi kontribusi serta kinerja Lembaga Kepolisian dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Bagaimana peserta didik dapat menganalisis kontribusi Lembaga Kepolisian dalam menjaga keadilan dan kedamaian?

Dengan memperhatikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Kepolisian

Dengan mengabaikan peran Lembaga Kepolisian dalam masyarakat

Dengan mengevaluasi seberapa sering Lembaga Kepolisian terlibat dalam tindakan kriminal

Dengan menekankan keberhasilan Lembaga Kepolisian dalam menangkap pelaku kejahatan

Dengan mengabaikan laporan kejahatan yang diterima oleh Lembaga Kepolisian

Kasus pelanggaran hukum di lingkungan sekolah menjadi landasan penting dalam mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjaga keadilan dan kedamaian. Melalui analisis kasus tersebut, peserta didik diharapkan mampu memahami pentingnya penerapan hukum dalam konteks pendidikan dan dampaknya terhadap lingkungan belajar. Apa implikasi dari analisis kasus pelanggaran hukum di lingkungan sekolah terhadap praktik perlindungan dan penegakan hukum?

Meningkatnya kepatuhan siswa terhadap aturan sekolah

Meningkatnya ketidakpercayaan siswa terhadap aturan sekolah

Berkurangnya kebutuhan untuk menegakkan hukum di lingkungan sekolah

Berkurangnya peran sekolah dalam menangani pelanggaran hukum

Meningkatnya ketegangan antara siswa dan staf pengajar di sekolah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi suatu negara. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik diharapkan dapat memahami bahwa kemajuan IPTEK tidak selalu membawa dampak positif, terutama dalam bidang ekonomi. Melalui analisis terhadap pengaruh negatif perkembangan IPTEK, peserta didik akan dapat mengevaluasi dampaknya terhadap negara secara menyeluruh. Apa yang dapat diambil sebagai pelajaran dari analisis pengaruh negatif perkembangan IPTEK dalam bidang ekonomi?

Bahwa kemajuan IPTEK dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi

Bahwa perkembangan IPTEK selalu menguntungkan ekonomi

Bahwa ekonomi tidak dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK

Bahwa negara harus menghentikan perkembangan IPTEK untuk memperbaiki ekonomi

Bahwa IPTEK tidak relevan dalam konteks pembangunan ekonomi

Pengaruh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terhadap sebuah negara tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi bidang sosial dan budaya. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi contoh sikap selektif yang mungkin muncul dalam menghadapi kemajuan IPTEK di bidang sosial dan budaya. Analisis ini akan memperkaya pemahaman tentang dampak IPTEK terhadap keragaman dan persatuan dalam masyarakat. Berikut adalah contoh sikap selektif dalam menghadapi kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya, KECUALI.

Menerima semua jenis teknologi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap budaya dan kehidupan masyarakat

Memilih untuk menggunakan teknologi tertentu yang sesuai dengan nilai dan kepercayaan pribadi

Menolak sepenuhnya segala bentuk teknologi baru yang muncul

Memilih untuk tetap menggunakan cara-cara tradisional dalam kehidupan sehari-hari

Menggunakan teknologi secara selektif tergantung pada konteks dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tingg

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memiliki dampak yang luas terhadap Negara, tidak hanya dalam hal ekonomi dan teknologi, tetapi juga terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi, termasuk nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, kemajuan IPTEK yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan menguatkan landasan keberagaman dan persatuan bangsa. Melalui analisis ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengaruh positif IPTEK yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Apa implikasi dari analisis kemajuan IPTEK yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terhadap keberagaman dan persatuan bangsa?

Menguatnya keberagaman dan persatuan bangsa sebagai akibat kemajuan IPTEK

Menurunnya keberagaman budaya dalam masyarakat

Berkurangnya persatuan bangsa karena perbedaan dalam penerimaan IPTEK

Meningkatnya ketegangan antarbudaya karena kemajuan IPTEK

Berkurangnya pengakuan terhadap nilai-nilai Pancasila akibat kemajuan IPTEK

Dalam era globalisasi, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memiliki dampak yang signifikan terhadap bangsa dan negara, termasuk Indonesia. Penting bagi peserta didik untuk dapat membedakan aspek positif dan negatif dari kemajuan IPTEK terhadap negara dalam konteks keberagaman dan persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pemahaman yang mendalam, peserta didik dapat mengidentifikasi implikasi yang relevan dan menjawab tantangan masa depan dengan bijak. Mengapa penting bagi peserta didik untuk membedakan segi positif dan negatif perkembangan IPTEK bagi bangsa Indonesia?

Agar mereka dapat memperluas wawasan tentang manfaat dan risiko dari kemajuan IPTEK

Agar mereka dapat menilai apakah IPTEK benar-benar bermanfaat bagi negara

Untuk memperkuat persaingan dengan negara-negara lain dalam hal teknologi

Agar mereka dapat menyadari bahwa IPTEK hanya membawa dampak negatif bagi negara

Untuk menghindari implikasi buruk dari perkembangan IPTEK yang tidak terkendali

Dalam menghadapi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, pemahaman akan kebijakan politik, terutama dalam masa reformasi, menjadi penting. Perubahan-perubahan politik yang terjadi dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana negara mengelola persatuan dan kesatuan di tengah beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh konkret dari kebijakan politik yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu contoh kebijakan politik dalam masa reformasi yang memperkuat persatuan dan kesatuan adalah

Kebijakan pengakuan dan perlindungan terhadap keberagaman budaya

Kebijakan penghapusan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi

Kebijakan pelarangan kegiatan kebudayaan lokal

Kebijakan pembatasan kebebasan beragama

Kebijakan penghapusan sistem demokrasi

Sebagai negara yang beragam, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu tantangan utama bagi Indonesia. Dalam sejarahnya, masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang seringkali mempengaruhi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa tersebut, sehingga dapat mengambil hikmah dan pembelajaran bagi masa depan. Kesimpulan dampak dari kebijakan penyimpangan pada masa Orde Baru terhadap dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah

Melemahnya integrasi sosial dan kohesi nasional

Meningkatnya toleransi antaragama dan antarsuku’

Menguatnya semangat kebangsaan dan persatuan

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

Terjaminnya hak asasi manusia dan kebebasan sipil

Dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat sangatlah penting. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Melalui pemahaman akan peran warga negara dalam konteks ini, peserta didik diharapkan dapat mengenali berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara NKRI. Apa yang dimaksud dengan peran warga negara dalam menjaga dan mempertahankan NKRI?

Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya

Menjadi pemimpin dalam proses pembangunan negara

Memberikan sumbangan finansial kepada pemerintah

Melakukan protes dan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah

Menghindari kewajiban membayar pajak kepada negara

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan fondasi utama dalam membangun negara yang kuat dan stabil. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, baik dari segi budaya, sosial, maupun politik. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi hal-hal tersebut sebagai bagian dari pemahaman mereka dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Apa yang menjadi salah satu faktor penting yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia

Keragaman agama dan kepercayaan

Ketidaksetaraan dalam pemerataan ekonomi

Persaingan antar etnis dan suku

Konflik bersenjata antara daerah-daerah

Kesenjangan sosial yang semakin melebar

USBK PPKN KLS 12

Authored by Rifandi undefined

Social Studies

12th Grade

Used 1+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

40 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Sebagai warga negara yang baik, memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks praktik penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan hal yang sangat penting. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencakup lima nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan.
Dalam konteks pemerintahan negara, bagaimana peran nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial?

Dengan menciptakan ketidakadilan

Dengan memperkuat polarisasi masyarakat

Dengan mengabaikan keadilan

Dengan membangun kebersamaan dan persatuan

Dengan meningkatkan ketidaksetaraan sosial

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Sebagai warga negara yang hidup di bawah payung hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat penting bagi kita untuk memahami hak-hak yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, dalam realitasnya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Menganalisis pelanggaran hak warga negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945 merupakan tindakan yang penting dalam menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, pelanggaran terhadap hak warga negara terkait pekerjaan dan penghidupan layak dapat terjadi jika :

Warga negara tidak memiliki akses terhadap pendidikan

Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada warga negara

Warga negara memiliki pekerjaan tetapi tidak mendapat upah

Warga negara memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat

Pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada warga negara

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Kehadiran lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan suatu negara sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan penyelenggaraan negara yang baik. Di dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, lembaga-lembaga negara memiliki fungsi dan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu nilai yang sangat penting dalam praktik penyelenggaraan negara adalah kejujuran. Kejujuran menjadi landasan integritas dalam mengemban tugas-tugas negara untuk kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan.
Bagaimana nilai-nilai kejujuran tercermin dalam praktik penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Dengan mengabaikan kepentingan rakyat

Dengan melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

Dengan memperhatikan keadilan dan kepentingan bersama

Dengan memprioritaskan kepentingan golongan tertentu

Dengan melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga negara

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan ini mencakup pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien. Memahami kedudukan dan fungsi pemerintah pusat serta daerah merupakan hal yang penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan terpadu di Indonesia.
Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat ?

Mengatur kebijakan nasional

Menerima pengawasan langsung dari pemerintah pusat

Mengelola keuangan negara secara umum

Melaksanakan kebijakan dan program nasional di tingkat lokal

Mengambil keputusan terkait politik luar negeri

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia merupakan hal yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan dan peran masing-masing entitas pemerintahan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan, koordinasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan negara. Memahami peran serta kedudukan pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.
Bagaimana peran kewenangan dan otonomi daerah dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah?

Untuk meningkatkan sentralisasi kekuasaan di tingkat pusat

Untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara efisien di tingkat lokal

Untuk membatasi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan pusat.

Untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat

Untuk memperkuat hegemoni pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang sangat penting dalam mempertahankan integritas nasional Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda namun tetap satu", menjadi landasan bagi keberagaman budaya, agama, suku, dan etnis di Indonesia. Sikap dan tindakan warga negara sangat berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang merupakan faktor penting pembentukan integrasi nasional.
Bagaimana partisipasi aktif dalam kegiatan kebangsaan dapat menjadi contoh sikap warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa?

Dengan menyebarkan ujaran kebencian

Dengan mengabaikan perbedaan budaya

Dengan menghargai dan merayakan keberagaman

Dengan memisahkan diri dari kegiatan kebangsaan

Dengan mendiskriminasi suku atau agama tertentu

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan kesatuan bangsa. Salah satu bidang yang rentan terhadap ancaman adalah politik, di mana berbagai konflik dan perbedaan pandangan sering muncul. Contoh konkret ancaman di bidang politik adalah polarisasi politik yang memecah belah masyarakat dan mengganggu proses demokrasi. Dalam menghadapi ancaman tersebut, penting bagi warga negara Indonesia untuk menganalisis dan mencari solusi yang sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Bagaimana peran warga negara dalam mengatasi ancaman di bidang politik sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika?

Dengan memperkuat polarisasi politik di masyarakat

Dengan mengabaikan perbedaan pendapat di antara sesama

Dengan memperkuat dialog dan toleransi antar kelompok

Dengan menguatkan posisi politik kelompok tertentu

Dengan memicu konflik antar suku dan agama

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

40 questions

PERSIAPAN PAT

Quiz

•

9th - 12th Grade

35 questions

The Cold War

Quiz

•

9th - 12th Grade

35 questions

PPkN S2 kls 5

Quiz

•

5th Grade - University

40 questions

ULANGAN HARIAN BAB 1

Quiz

•

7th Grade - University

40 questions

Latihan soal Ujian Sekolah Pendidikan Pancasila Materi Kelas 11

Quiz

•

12th Grade

40 questions

UJIAN SEKOLAH - EKONOMI

Quiz

•

12th Grade

40 questions

Latihan Ujian Sekolah PPKN SMA

Quiz

•

12th Grade

40 questions

Pendalaman Materi Informatika 7

Quiz

•

12th Grade

Popular Resources on Wayground

7 questions

History of Valentine's Day

Interactive video

•

4th Grade

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

15 questions

Valentine's Day Trivia

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

Discover more resources for Social Studies

16 questions

USHC 4.8 Immigration and Urbanization

Quiz

•

9th - 12th Grade

15 questions

Renaissance & Reformation Benchmark

Quiz

•

9th - 12th Grade

18 questions

French Revolution

Quiz

•

8th - 12th Grade

64 questions

USHC 4 Key Terms 22-23

Quiz

•

11th Grade - University

25 questions

Enlightenment and Revolution review

Quiz

•

9th - 12th Grade

7 questions

World Civ Unit 5 Vocab

Quiz

•

12th Grade

60 questions

Unit 11 Imperialism

Quiz

•

8th - 12th Grade

20 questions

USHC 4.3 Labor Unions to Populist Movement

Quiz

•

9th - 12th Grade