Kewenangan dan Kewajiban Pemeriksa Pajak

Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025, manakah yang BUKAN merupakan standar umum Pemeriksaan?

• Pemeriksa Pajak harus mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup

• Pemeriksa Pajak harus memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak

• Pemeriksa Pajak harus memiliki integritas dan independensi

• Pemeriksa Pajak harus merahasiakan informasi Wajib Pajak

• Pemeriksa Pajak harus mendokumentasikan pelaksanaan Pemeriksaan

Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025, apabila seorang Pemeriksa Pajak membocorkan informasi Wajib Pajak yang diperoleh dalam rangka Pemeriksaan kepada pihak yang tidak berhak, maka hal ini melanggar:

• Standar umum Pemeriksaan

• Standar pelaksanaan Pemeriksaan

• Standar pelaporan hasil Pemeriksaan

• Kewajiban Pemeriksa Pajak terkait rahasia jabatan

• Kode etik Pemeriksa Pajak mengenai kerahasiaan informasi

Mana di antara hal berikut yang BUKAN merupakan kewenangan Pemeriksa Pajak menurut PMK Nomor 15 Tahun 2025?

• Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen Wajib Pajak

• Mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik

• Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang yang dipandang perlu

• Melakukan penyitaan aset Wajib Pajak tanpa proses hukum

• Melakukan Penyegelan tempat atau ruangan tertentu

Dalam hal Pemeriksa Pajak merahasiakan kepada pihak yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui dari Wajib Pajak, hal ini termasuk dalam:

• Standar umum Pemeriksaan

• Standar pelaksanaan Pemeriksaan

• Standar pelaporan hasil Pemeriksaan

• Kewajiban Pemeriksa Pajak

• Hak Pemeriksa Pajak

Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025, manakah kewajiban Pemeriksa Pajak di bawah ini yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan dalam pemeriksaan?

• Memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan

• Melakukan Pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan

• Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dalam Pemeriksaan

• Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan bukti

Wajib Pajak memiliki hak-hak berikut dalam proses Pemeriksaan, KECUALI:

• Meminta Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan

• Menghadiri Pembahasan Temuan Sementara

• Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

• Menolak memberikan buku, catatan, dan dokumen yang diminta oleh Pemeriksa Pajak

• Mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

Dalam hal Pemeriksa Pajak melakukan Penyegelan, kemudian tanda segel rusak atau hilang, maka Pemeriksa Pajak wajib:

• Melakukan penyegelan ulang tanpa pelaporan

• Membatalkan Pemeriksaan

• Membuat berita acara dan melaporkannya kepada Kepolisian

• Mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan

• Melanjutkan Pemeriksaan tanpa tindakan lebih lanjut

Apa yang dapat dilakukan Pemeriksa Pajak jika Wajib Pajak menolak dilakukan Pemeriksaan?

• Menghentikan Pemeriksaan

• Melakukan penetapan pajak secara jabatan

• Mengenakan sanksi administrasi 50% dari pajak terutang

• Menerbitkan Surat Paksa

• Mencabut NPWP Wajib Pajak

Dalam hal Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan diterbitkan tanpa melalui Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka:

• SKP tetap sah dan tidak dapat dibatalkan

• SKP dapat dibatalkan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak

• SKP otomatis batal demi hukum

• Wajib Pajak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak

• Wajib Pajak harus membayar terlebih dahulu pajak terutang

Rahasia jabatan bagi Pemeriksa Pajak berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025 mengandung kewajiban untuk:

• Tidak membocorkan informasi kepada pihak yang tidak berhak

• Tidak memberitahukan hasil pemeriksaan kepada atasan

• Tidak menggunakan data Wajib Pajak untuk keperluan pemeriksaan

• Tidak menerima buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak

• Tidak memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak