Analisis Kebijakan Publik

1. Apa pengertian analisis kebijakan publik menurut Dye (1992)?

• A. Proses penyusunan undang-undang baru

• B. Apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan

• C. Hasil riset yang dilakukan oleh ilmuwan sosial

• D. Prosedur penyusunan anggaran negara

2. Salah satu fungsi utama analisis kebijakan publik adalah...

• A. Menghapus undang-undang lama

• B. Menyusun kampanye politik

• C. Memberikan solusi berdasarkan data dan bukti

• D. Mengontrol opini publik

3. Dalam analisis kebijakan, “dunia konseptual” merujuk pada...

• A. Peristiwa sehari-hari yang terjadi di lapangan

• B. Teori dan generalisasi dari fakta empiris

• C. Opini masyarakat terhadap kebijakan

• D. Laporan media tentang kebijakan

4. Seorang analis kebijakan publik harus mampu menggabungkan dua pendekatan, yaitu...

• A. Sosial dan politik

• B. Deduktif dan induktif

• C. Kualitatif dan kuantitatif

• D. Teoritis dan intuitif

5. Kebijakan yang dibuat hanya berdasarkan data tanpa analisis mendalam disebut...

• A. Research-Based Policy

• B. Science-Based Policy

• C. Evidence-Based Policy

• D. Predictive Policy

6. Manakah dari berikut ini yang merupakan tingkat tertinggi dalam pengambilan kebijakan berdasarkan bukti?

• A. Evidence-Based Policy

• B. Research-Based Policy

• C. Intuisi politik

• D. Science-Based Policy

7. Tahap pertama dalam siklus kebijakan menurut Dye (1992) adalah...

• A. Implementasi kebijakan

• B. Formulasi kebijakan

• C. Identifikasi masalah

• D. Evaluasi kebijakan

8. Apa perbedaan utama antara institusi formal dan informal dalam teori institusionalisme?

• A. Formal bersifat tertulis, informal tidak tertulis

• B. Formal berlaku di desa, informal di kota

• C. Formal bersifat teknis, informal bersifat politis

• D. Tidak ada perbedaan

9. Apa fungsi utama teori institusionalisme dalam analisis kebijakan?

• A. Menjelaskan hukum internasional

• B. Menjelaskan pengaruh lembaga terhadap perilaku individu dan kebijakan

• C. Menghapuskan pengaruh budaya lokal

• D. Menyederhanakan proses legislasi

10. Analisis kebijakan yang bersifat preskriptif bertujuan untuk...

• A. Menceritakan sejarah kebijakan

• B. Memberi resep solusi untuk masalah yang sama di masa depan

• C. Menyusun narasi kebijakan yang menarik

• D. Menghindari evaluasi kebijakan