UTS SOSIOLOGI HUKUM

Kasus: Pada Maret 2024, media Kompas melaporkan mengenai konflik sosial di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, di mana masyarakat adat menolak relokasi yang dilakukan atas nama pembangunan kawasan industri strategis nasional. Berdasarkan teori Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), fenomena di atas menunjukkan bahwa...

• Hukum selalu mampu menjadi sarana efektif dalam menjalankan pembangunan ekonomi nasional.

• Penolakan masyarakat terhadap relokasi menunjukkan lemahnya legitimasi hukum secara formil.

• Ketidaksesuaian antara hukum negara dan nilai-nilai lokal dapat menjadi hambatan rekayasa sosial yang berhasil.

• Penerapan hukum harus diutamakan meskipun harus mengorbankan hak-hak komunitas adat.

• Keputusan relokasi dapat dibenarkan karena sudah sesuai prosedur administratif pemerintahan.

Kasus: Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan ke pihak berwajib. Fenomena di atas menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam melindungi korban KDRT dipengaruhi oleh...

• Ketersediaan aparat penegak hukum yang profesional.

• Kesadaran hukum masyarakat dan norma sosial yang berlaku.

• Jumlah lembaga bantuan hukum yang tersedia.

• Sanksi hukum yang berat bagi pelaku.

• Kampanye pemerintah tentang bahaya KDRT.

Kasus: Pemerintah menerapkan kebijakan tilang elektronik (e-tilang) untuk menegakkan disiplin berlalu lintas. Perilaku pengendara yang menutupi plat nomor untuk menghindari tilang menunjukkan bahwa...

• Sistem e-tilang belum efektif dalam menegakkan hukum.

• Masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

• Sanksi hukum yang diberikan terlalu ringan.

• Pengawasan dari aparat penegak hukum kurang maksimal.

• Teknologi e-tilang belum tersebar merata.

Kasus: Seorang pejabat publik terlibat dalam kasus korupsi besar, namun mendapatkan vonis yang ringan dibandingkan dengan pelaku kejahatan kecil lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik hukum di masyarakat terdapat...

• Keadilan yang merata bagi semua warga negara.

• Penerapan hukum yang konsisten dan tegas.

• Ketimpangan dalam penegakan hukum berdasarkan status sosial.

• Sistem hukum yang bebas dari intervensi.

• Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Kasus: Masyarakat adat di suatu daerah menolak pembangunan tambang yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penolakan masyarakat adat terhadap pembangunan tambang tersebut menunjukkan pentingnya...

• Mengutamakan investasi asing untuk pertumbuhan ekonomi.

• Mengabaikan hak-hak masyarakat lokal demi pembangunan.

• Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan hukum.

• Menyerahkan urusan tanah adat kepada pemerintah pusat.

• Menjamin investor tidak mengalami kerugian secara ekonomi.

Pada 2024, viral di media sosial seorang mahasiswa hukum dari daerah menolak membayar uang kuliah karena merasa kampus telah menyalahi aturan subsidi dari pemerintah. Mahasiswa tersebut menggugat secara hukum, tetapi kampus berdalih kebijakan itu sudah berlaku secara internal. Kasus di atas mencerminkan adanya ketegangan antara...

• Otonomi kelembagaan dan supremasi hukum

• Hak individu dan kewajiban sosial

• Struktur kekuasaan dan hukum pidana

• Norma akademik dan adat local

• Ketertiban sosial dan keadilan distributive

Kompas TV memberitakan bahwa sejumlah warga menolak penggusuran pemukiman mereka di pinggiran rel kereta, meskipun proyek tersebut legal dan bertujuan menertibkan kawasan. Mereka berdalih bahwa mereka telah tinggal di sana lebih dari 30 tahun dan memiliki bukti pembayaran PBB. Jika dianalisis dengan pendekatan hukum menurut Eugen Ehrlich (hukum sebagai living law), maka tindakan warga tersebut menunjukkan bahwa...

• Hukum formal harus mengalahkan praktik sosial.

• Norma yang hidup di masyarakat dapat berbeda dari hukum tertulis

• Proyek pemerintah harus dijalankan tanpa hambatan

• Hukum pidana bisa diterapkan pada warga penolak proyek

• Legalitas lebih penting daripada legitimasi

Pada tahun 2024, banyak aktivis mengkritik Undang-Undang ITE karena sering digunakan untuk membungkam kritik masyarakat terhadap pejabat publik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa netizen dilaporkan karena menyampaikan pendapat tentang pelayanan publik yang buruk. Jika dianalisis dari sudut pandang sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan...

• Hukum berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat

• Hukum berperan sebagai sarana perlindungan terhadap pejabat

• Hukum mengalami ketidakseimbangan antara fungsi kontrol dan kebebasan

• Masyarakat belum siap mematuhi norma digital

• Sosiologi hukum tidak dapat digunakan dalam dunia maya

Pasca pandemi COVID-19, banyak konflik terjadi antara pemilik usaha kecil dan aparat penertiban yang memaksa penutupan usaha dengan alasan belum memiliki izin formal, meski usaha tersebut dibutuhkan warga sekitar. Menurut konsep Max Weber tentang rasionalisasi hukum, tindakan aparat tersebut mencerminkan...

• Penegakan hukum material demi keadilan sosial.

• Pendekatan formal legal yang mengabaikan kebutuhan sosial

• Penggunaan hukum adat sebagai pendekatan restorative

• Pelaksanaan hukum pidana secara adil

• Upaya sistematis dalam penyelesaian konflik bisnis

Dalam pemberitaan Kompas, di beberapa daerah Indonesia masih ditemukan praktik pernikahan anak yang didukung oleh adat dan tokoh masyarakat, meskipun bertentangan dengan UU Perlindungan Anak dan batas usia minimal perkawinan. Berdasarkan pendekatan Sosiological Jurisprudence, fenomena ini menunjukkan bahwa...

• Hukum formal lebih penting dari adat

• Perubahan hukum tidak perlu mempertimbangkan budaya local

• Efektivitas hukum tergantung pada penerimaannya dalam masyarakat

• Adat harus segera dihapus demi hukum nasional

• UU perlindungan anak tidak memiliki dasar legalitas