Hukuman Disiplin ASN

Berikut adalah dasar hukum ketentuan disiplin PNS

• PP Nomor 6 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 94 Tahun 2021

• PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2021

• PP Nomor 6 Tahun 2020 dan Perka BKN Nomor 94 Tahun 2022

• PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022

Berikut adalah jenis hukuman disiplin ringan

• teguran lisan

• teguran tertulis

• pernyataan tidak puas secara lisan

• pernyataan tidak puas secara tertulis

1. 1. Menghadiri dan mengucapkan

   sumpah/janji Jabatan

2. 2. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

   Pejabat Pemerintah yang berwenang

3. 3. Melaksanakan tugas kedinasan dengan

   penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran,

   dan tanggung jawab

4. 4. Menggunakan dan memelihara barang

   rekan kerja dengan sebaik-baiknya

Pada daftar di atas, yang termasuk kewajiban PNS adalah

• 1 dan 4

• 1, 3 dan 4

• 1, 2, dan 3

• semua benar

1. 1. Bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin/tanpa ditugaskan oleh PPK
   2. Melakukan pungutan di luar ketentuan
   3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk orang lain yang tidak merugikan negara
   4. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan
   Pada daftar di atas, yang merupakan larangan PNS adalah

• 1, 2, dan 4

• semua benar

• 1, 3, dan 4

• 3 dan 4

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang untuk menghukum

• PNS di lingkungan yang berada 1 tk di bawahnya (untuk hukdis sedang)

• PNS di lingkungan yang berada 1 tk di bawahnya (untuk hukdis ringan)

• PNS di lingkungan yang berada 2 tk di bawahnya (untuk hukdis berat)

• PNS di lingkungan yang berada 2 tk di bawahnya (untuk hukdis sedang)

Apabila PyB Menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, maka

• Atasan PyB Menghukum menjatuhkan Hukdis Berat dibandingkan PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin dan menjatuhkan Hukdis Ringan bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin

• Atasan PyB Mengukum menjatuhkan Hukdis yang lebih berat dibandingkan PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin dan PyB Menghukum tetap menjatuhkan Hukdis bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin

• Atasan PyB Menghukum menjatuhkan Hukdis yang lebih berat dibandingkan PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin dan menjatuhkan Hukdis bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin

• Atasan PyB Menghukum menjatuhkan Hukdis Sedang dibandingkan PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin dan menjatuhkan Hukdis Berat bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin

pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan dengan ketentuan

• Paling Lambat 7 Hari Kerja sebelum tanggal pemeriksaan

• Paling Lambat 5 Hari Kerja sebelum tanggal pemeriksaan

• Paling Lambat 7 Hari Kalender sebelum tanggal pemeriksaan

• Paling Lambat 5 Hari Kalender sebelum tanggal pemeriksaan

di bawah ini yang bukan merupakan unsur tim pemeriksa hukdis

• unsur atasan langsung

• unsur rekan kerja

• unsur pengawasan

• unsur kepegawaian

Pernyataan yang tidak benar di bawah ini adalah

• Pelanggaran disiplin sedang dapat dibentuk Tim Pemeriksa

• Pelanggaran disiplin sedang wajib dibentuk Tim Pemeriksa

• Pelanggaran disiplin berat wajib dibentuk Tim Pemeriksa

• Pelanggran disiplin ringan tidak perlu dibentuk Tim Pemeriksa

Penyampaian Keputusan Hukdis dilakukan paling lambat

• 15 hari kerja sejak keputusan hukdis ditetapkan

• 15 hari kalender sejak keputusan hukdis ditetapkan

• 14 hari kalender sejak keputusan hukdis ditetapkan

• 14 hari kerja sejak keputusan hukdis ditetapkan