Penguatan Administrasi Kredit & Hukum Perkreditan - BAKM Batch 1

Salah satu jenis debitur Badan Usaha ber-Badan Hukum, adalah:

• Koperasi

• Firma

• Commanditaire Vennootschap (CV)

• Yayasan

Jika terdapat permohonan calon debitur dengan legalitas Yayasan yang memiliki 4 unit bisnis di antaranya di bidang pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA), dibidang kesehatan (2 Klinik dan 3 Apotik), Koperasi Serba Usaha Syariah dan Biro Perjalanan (Travel) Umroh/Haji/Ziarah, mengajukan permohonan kredit senilai Rp.2 Miliar untuk menambah 2 unit klinik berikut 2 apotek, seluruh dokumen clean dan nilai agunan memenuhi. Bagaimana sikap Anda sebagai Credit Officer?

• Permohonan segera diproses a/n Yayasan tersebut karena memiliki 4 bidang usaha/bisnis sebagai sumber pengembalian

• Permohonan diproses setelah mendapatkan perintah dari pimpinan

• Permohonan ditolak karena Yayasan merupakan lembaga non profit sehingga kesulitan untuk menentukan repayment capacity

• Permohonan diproses dengan memberikan edukasi bahwa yang yang mengajukan adalah Direktur Unit Bisnisnya dengan persetujuan Yayasan

Bentuk legalitas debitur manakah yang Anggaran Dasarnya cukup didaftarkan, disahkan dan divalidasi pada Panitera Pengadilan Negeri?

• Perseroan Terbatas (PT)

• Commanditaire Vennootschap (CV)

• Koperasi

• Yayasan

Jika terdapat debitur lama yang ingin mengajukan tambahan kredit kepada Saudara, di mana debitur tersebut baru melakukan perubahan AD-ART (perubahan pengurus) yang masih dalam proses pengurusan pendaftaran perubahan di KEMENHUKHAM dan Tambahan Berita Negara, sementara debitur ingin segera menerima tambahan kredit dimaksud. Bagaimana sikap Anda?

• Tambahan kredit diproses dan dilaksanakan setelah adanya persetujuan perubahan pengurus dari KEMENHUKHAM

• Proses kredit dilaksanakan secara paralel di mana yang bertanda tangan hanya Direktur Utama sesuai yang tercantum di hak dan kewenangan pada AD-ART setelah mendapatkan persetujuan RUPS

• Proses kredit tetap dilaksanakan, yang bertanda tangan Direktur Utama atau pejabat yang berwenang yang diatur dalam AD-ART setelah mendapatkan persetujuan RUPS dimana jika surat persetujuan dari KEMENHUKHAM dan Tambahan Berita Negara keluar tinggal dimasukkan dalam lampiran dokumen kredit

• Proses kredit dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPS di mana yang bertanda tangan seluruh pengurus berikut pasangannya

Badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya, merupakan bentuk legalitas badan usaha non berbadan hukum atau dinamakan:

• Firma

• CV

• PT

• Persekutuan Perdata

Pengikatan Hak Tanggungan diatur dalam UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah diatur dalam UU No.5 tahun 19960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Yang bukan menjadi obyek pengikatan hak tanggungan antara lain:

• Tanah

• Mesin-mesin yang berada di dalam tanah/bangunan yang menjadi obyek pengikatan hak tanggungan

• Bangunan

• Tanaman

Jika ada debitur mengajukan kredit multi guna dengan memberikan agunan berupa Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yaitu tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, maka pengikatan agunan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

• Fiduciare

• Cessie

• Hak Tanggungan

• SKMHT

Yang bukan termasuk syarat pihak ketiga untuk menjadi penjamin/penanggung (guarantee) kredit debitur yang dapat dijadikan sebagai agunan tambahan adalah sebagai berikut:

• Lama berdomisili di luar negeri

• Kecakapan dalam mengikatkan diri dalam perjanjian

• Memiliki kekayaan yang cukup

• Menyerahkan lampiran daftar kekayaan

Salah satu aktivitas Administrasi Kredit adalah "Memastikan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam proses administrasi kredit adalah dokumen yang valid, lengkap dan benar, sehingga Administrasi Kredit termasuk dalam pertahanan:

• Secondline of Defence

• Firstline of Defence

• Credit Risk Officer

• Business Unit

Masa Retensi Dokumen Kredit yang telah lunas sesuai dengan Administrasi Nasional RI adalah:

• 10 tahun

• 5 tahun

• 8 tahun

• 3 tahun