Nilai permusyawaratan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia diwujudkan melalui...

. Musyawarah mufakat dalam memecahkan masalah

A. Pembatasan kebebasan berpendapat

. Pengutamaan kepentingan individu

Pengambilan keputusan secara sepihak

Bagaimana nilai keadilan sosial tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia?

Tradisi gotong royong dan saling membantu

A. Persaingan bebas dalam ekonomi

Penekanan pada hak-hak individu

Distribusi kekayaan yang tidak merata

Perdebatan tentang bentuk Negara Indonesia mewarnai lintasan sejarah Bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bentuk negara kesatuan merupakan pilihan paling tepat untuk Indonesia. Namun, berbeda dengan Mohammad Hatta. Hatta berpandangan, justru bentuk negara federal-lah yang lebih cocok bagi Indonesia. Karena, keluasan wilayah dan keragaman karakteristik setiap wilayah dari berbagai aspek. Lain lagi dengan Soepomo, ia berpandangan bentuk negara integral adalah pilihan terbaik Menurut Mohammad Yamin, gagasan negara kesatuan sudah ada sejak 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda mencerminkan adanya keinginan untuk membentuk negara kesatuan (unitaris). Kesadaran ini teraktualisasi dengan lahirnya sumpah pemuda. Sebuah komitmen kebangsaan untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Pada akhirnya, para tokoh bangsa bersepakat memilih bentuk negara kesatuan. Namun, dalam perjalanannya bentuk Negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal sebagai konsekuensi Konferensi Meja Bundar (KMB). Maka, terbentuklah Republik Indonesia Serikat dengan Soekarno sebagai Presiden, sementara Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada perjalanannya, karena dinilai berpotensi terjadi disintegrasi bangsa, maka RIS dibubarkan pada 15 Agustus 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan hingga saat ini. Negara kesatuan dinilai sebagai bentuk paling tepat bagi bangsa Indonesia. Ini adalah kesepakatan final. Bentuk negara kesatuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Karenanya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Setiap provinsi ibarat potongan puzzle yang membentuk satu kesatuan Negara Indonesia. Pada praktiknya, Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah memiliki kekuasaan yang terperinci sesuai dengan pendelegasian dari pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang, sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang luas. Jika Indonesia tetap memilih bentuk negara federal setelah KMB, kemungkinan besar dampak yang akan terjadi adalah ...

Potensi konflik antarwilayah yang lebih besar

Peningkatan efisiensi pemerintahan pusat

Penguatan identitas nasional di setiap wilayah.

Peningkatan kerjasama antarwilayah dalam pembangunan

Mengapa gagasan negara kesatuan yang diajukan Mohammad Yamin dianggap relevan dengan Sumpah Pemuda 1928?

Menegaskan keinginan untuk berbangsa satu

Mencerminkan keberagaman budaya Indonesia

Mendorong pembentukan negara federal.

Mengutamakan kepentingan daerah.

Jika Soepomo berhasil meyakinkan para tokoh bangsa untuk memilih bentuk negara integral, implikasi yang mungkin terjadi adalah...

A. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan mutlak tanpa pendelegasian.

Pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas dalam mengatur wilayahnya

A. Terjadi keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Setiap wilayah memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan sendiri

Bagaimana konsep desentralisasi dalam negara kesatuan Indonesia diimplementasikan?

Pemerintah pusat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah.

A. Pemerintah pusat memberikan kebebasan penuh kepada pemerintah daerah.

. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang sama dengan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dan daerah berbagi kekuasaan secara merata

Seandainya Indonesia tetap menjadi RIS, apa dampak yang mungkin terjadi dalam konteks geopolitik regional?

. Indonesia akan rentan terhadap intervensi asing yang mendukung gerakan separatis.

Indonesia akan menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara

Indonesia akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan negara-negara federal

Indonesia akan fokus pada pembangunan ekonomi daerah tanpa memperhatikan isu nasional.

Mengapa para tokoh bangsa akhirnya memilih bentuk negara kesatuan sebagai bentuk final Negara Indonesia?

Sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda

A. Menjamin hak otonomi daerah.

Terbukti lebih efisien dalam pemerintahan.

Didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia

Bagaimana pandangan Mohammad Hatta tentang bentuk negara federal dapat dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia?

Keragaman karakteristik wilayah memerlukan otonomi yang lebih besar

Keluasan wilayah memerlukan sistem pemerintahan yang terpusat

Perbedaan budaya antarwilayah memerlukan keseragaman kebijakan

Keterbatasan infrastruktur antarwilayah memerlukan bantuan pemerintah

Apa makna dari analogi "setiap provinsi ibarat potongan puzzle" dalam konteks negara kesatuan Indonesia?

Setiap provinsi memiliki karakteristik unik yang saling melengkapi dalam satu kesatuan.

A. Setiap provinsi memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri.

Setiap provinsi memiliki potensi untuk memisahkan diri dari negara kesatuan.

Setiap provinsi memiliki sumber daya alam yang berbeda dan tidak saling bergantung

B hinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah semboyan, tetapi juga sebuah kesadaran kolektif yang lahir dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang kaya akan perbedaan. Ketika para pendiri bangsa merumuskan dasar negara, mereka sadar bahwa Indonesia tidak bisa dipersatukan dengan pemaksaan keseragaman. Justru, kebhinekaan menjadi dasar dari kekuatan bangsa. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan merupakan hal yang alamiah. Namun tanpa pengelolaan yang baik, perbedaan itu bisa berubah menjadi potensi konflik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya konkret dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan perbedaan sebagai sumber sinergi, bukan sumber perpecahan Pemerintah memiliki peran dalam menjamin keadilan dan kesetaraan akses bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang. Namun peran individu juga sangat krusial. Sikap saling menghargai, terbuka terhadap perbedaan, dan aktif mencegah diskriminasi adalah contoh nyata penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari Di era digital saat ini, tantangan terhadap kebhinekaan semakin kompleks. Konten provokatif dan ujaran kebencian bisa tersebar luas dalam waktu singkat. Literasi digital menjadi kemampuan yang mutlak dimiliki agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Penguatan karakter melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial menjadi fondasi penting untuk menumbuhkan generasi yang cinta persatuan. Apa yang menjadi alasan utama pendiri bangsa menjadikan kebhinekaan sebagai dasar persatuan Indonesia?

Karena keseragaman sulit diterapkan dalam masyarakat Indonesia

A. Karena ingin menyeragamkan seluruh budaya

Karena perbedaan dianggap sebagai kelemahan

Karena ingin mempercepat pembangunan nasional

Apa tantangan utama kebhinekaan Indonesia di era digital menurut teks?

Mudahnya penyebaran konten provokatif dan ujaran kebencian

A. Kurangnya sinyal di daerah terpencil

Rendahnya pemahaman terhadap lokal asing

Lemahnya pengaruh budaya lokal dalam media social

Berdasarkan teks, bagaimana peran pemerintah dalam menjaga kebhinekaan?

Menjamin keadilan dan kesetaraan akses bagi semua warga

A. Menyeragamkan budaya antar daerah

Mengawasi seluruh konten digital yang beredar

Menghapus perbedaan dalam sistem pendidikan nasional

Apa peran individu dalam mengamalkan nilai Bhinneka Tunggal Ika?

Menjaga toleransi dan mencegah diskriminasi

Menyampaikan kritik tajam terhadap budaya lain

Menghindari interaksi dengan kelompok berbeda

Mengutamakan budaya mayoritas di ruang public

Apa yang dimaksud dengan "perbedaan sebagai sumber sinergi" dalam teks?

Perbedaan dipahami sebagai kekuatan yang bisa menghasilkan kerja sama

A. Perbedaan dimanfaatkan untuk menciptakan dominasi kelompok tertentu

Perbedaan dijadikan alasan untuk bersaing antar kelompok

Perbedaan disamakan agar tidak memicu konflik.

Relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai perwujudan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Kemudian pada ayat 5, Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pada akhirnya, praktik pelaksanaan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini guna mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan bernegara termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Kalian dan kita semua pasti ingin keutuhan NKRI tetap terjaga. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik dan perpecahan yang mengancam keutuhan NKRI. Tidak ada lagi gerakan bersenjata yang ingin memisahkan diri dari pangkuan NKRI. Dengan wilayah Negara Indonesia yang luas dan beragam karakteristiknya, menjadi tantangan tersendiri untuk tetap terjaga dan utuh dalam bingkai NKRI. Kalian mesti bersyukur hingga hari ini negara kesatuan Indonesia masih tetap terjaga. Ini merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah, menjadi tugas kita bersama, termasuk kalian, untuk menjaga keutuhan NKRI. Mari mulai dari diri sendiri dalam lingkup paling kecil dan sederhana. Kita bisa memulainya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan NKRI di antaranya: 1) Menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa. Kalian tidak boleh mengejek atau merendahkan teman kalian yang berkulit hitam dan berambut keriting, misalnya. 2) Mendamaikan teman-teman yang bertikai dan berselisih. Bila kalian tidak mampu, sampaikan kepada guru dengan cara yang baik. Mintalah bantuan guru untuk mendamaikannya. 3) Membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Jangan mengucilkan atau mengasingkannya. Mereka juga Warga Negara Indonesia. 4) Berteman dan bersosialisasi secara baik, saling menghormati dan menghargai perbedaan. 5) Menjaga ketertiban sosial dan umum dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. 6) Jangan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perselisihan. Misalnya, menyalakan musik keras-keras pada malam hari. Berdasarkan Pasal 18 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang otonomi yang luas. Namun, terdapat batasan dalam pelaksanaan otonomi tersebut. Batasan tersebut ditetapkan oleh ...

Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

A. Pemerintah pusat melalui peraturan daerah.

Pemerintah daerah melalui kesepakatan antar daerah.

Keputusan presiden yang bersifat sementara.

Dalam konteks menjaga keutuhan NKRI, tindakan "mendamaikan teman-teman yang bertikai" memiliki makna yang lebih luas. Apa implikasi dari tindakan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

A. Mencegah terjadinya konflik horizontal yang lebih besar.

Menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap masalah sosial

Membatasi kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat.

Meningkatkan popularitas di lingkungan sekolah.

Mengapa keberagaman karakteristik wilayah Indonesia menjadi tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI?

Dengan wilayah Negara Indonesia yang luas dan beragam karakteristiknya

A. Keberagaman memicu konflik kepentingan antar daerah.

A. Luasnya wilayah menyulitkan koordinasi antar pemerintah daerah.

Perbedaan budaya dan adat istiadat seringkali menimbulkan kesalahpahaman

Tindakan "menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa" merupakan salah satu cara menjaga keutuhan NKRI. Mengapa tindakan ini penting dalam konteks keberagaman Indonesia?

Menghindari konflik antar kelompok yang berbeda.

Menciptakan keseragaman budaya di kalangan generasi muda.

Memperkuat identitas kelompok masing-masing

Menunjukkan superioritas kelompok mayoritas.

Dalam teks disebutkan bahwa menjaga keutuhan NKRI adalah tugas bersama. Bagaimana peran siswa dalam melaksanakan tugas tersebut di lingkungan sekolah?

A. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bertema kebangsaan .

Menghindari pergaulan dengan teman-teman yang berbeda latar belakang

Melaporkan setiap tindakan yang dianggap mengancam persatuan kepada guru.

Meningkatkan nilai mata pelajaran PPKN.

Apa yang dimaksud dengan "tugas perbantuan" dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah?

A. Tugas yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah.

Tugas yang diberikan pemerintah daerah kepada pusat untuk membantu menyelesaikan masalah nasional

Tugas yang dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah.

Tugas yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk membantu pembangunan daerah.

Mengapa tindakan "menjaga ketertiban sosial dan umum" dianggap sebagai bagian paling penting dari upaya menjaga keutuhan NKRI?

. Ketertiban sosial menciptakan harmoni antar kelompok yang mencegah konflik dan perpecahan .

Ketertiban sosial meningkatkan stabilitas nasional yang mendukung keutuhan NKRI

Ketertiban sosial memperkuat penegakan hukum yang menjamin keadilan dan persatuan.

Ketertiban sosial menumbuhkan rasa syukur dan persatuan dalam bingkai NKRI.

Jika seandainya ada sebuah daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, tindakan yang paling tepat untuk menangani permasalahan tersebut adalah ...

A. Melakukan dialog dan negosiasi untuk mencari solusi damai.

A. Menggunakan kekuatan militer untuk menekan gerakan separatis.

Mengabaikan gerakan tersebut karena dianggap tidak signifikan

Melakukan referendum untuk menentukan nasib daerah tersebut

Indonesia adalah negara yang dibangun di atas fondasi keberagaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan beragam bahasa daerah serta kepercayaan. Keberagaman ini tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya jati diri bangsa Indonesia. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berasal dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular di masa Kerajaan Majapahit, mencerminkan semangat hidup bersama dalam perbedaan. Sayangnya, dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika seringkali diabaikan. Konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih terjadi. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemahaman terhadap pentingnya toleransi dan saling menghargai perbedaan. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling mencurigai atau memusuhi, melainkan untuk saling melengkapi. Peran pendidikan sangat penting dalam menanamkan nilai kebhinekaan sejak dini. Sekolah menjadi ruang strategis untuk membentuk karakter siswa agar terbiasa dengan nilai-nilai seperti toleransi, kerja sama, dan gotong royong. Selain itu, media sosial sebagai bagian dari kehidupan modern seharusnya dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan positif yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bukan justru menjadi alat provokasi atau penyebaran ujaran kebencian Menjaga kebhinekaan adalah tugas seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, hingga individu. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan di lambang negara, tetapi juga harus menjadi semangat dalam setiap tindakan nyata masyarakat Indonesia agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga di tengah segala perbedaan yang ada. Apa makna utama dari semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagaimana dijelaskan dalam teks?

A. Menyatukan perbedaan dalam satu semangat kebangsaan

Menghapuskan konflik melalui hukum negara

Menyeragamkan seluruh perbedaan yang ada

Menolak keberadaan budaya asing

. Mengapa nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika seringkali tidak terlihat dalam kehidupan bermasyarakat, menurut bacaan?

. Karena kurangnya pemahaman dan penerapan toleransi

A. Karena masyarakat masih mengutamakan suku dan ras sendiri

. Karena pengaruh budaya asing yang semakin besar

Karena hukum di Indonesia belum kuat

Apa yang menjadi peran penting pendidikan dalam konteks kebhinekaan menurut bacaan?

Membentuk karakter toleran dan menghargai perbedaan

A. Mengajarkan budaya lokal secara dominan

Menumbuhkan sikap kritis terhadap pemerintah

Mempersiapkan siswa untuk bersaing secara global

. Berdasarkan teks, bagaimana media sosial dapat berperan dalam menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika?

Menyebarkan pesan-pesan toleransi dan persatuan

A. Menyaring semua konten asing yang tidak sesuai

Menjadi alat untuk menyebarkan identitas kelompok

Menjadi tempat melampiaskan kritik terhadap perbedaan

Apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika?

Potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan SARA

A. Kurangnya populasi di wilayah timur Indonesia

Perbedaan geografis yang menghambat komunikasi

Keterbatasan teknologi untuk menyebarkan informasi

Kalian pernah pergi ke hutan? Minimal kalian pasti tahu apa itu hutan. Iya ‘kan? Apa yang terjadi dengan kehidupan di hutan? Ya, binatang yang kuat, yang berkuasa. Binatang yang kuat bebas memangsa binatang mana pun yang menjadi target buruannya. Inilah yang biasa disebut dengan istilah hukum rimba. Nah dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih bernegara tentu saja tidak boleh terjadi hukum rimba. Derajat manusia jauh lebih mulia daripada binatang. Manusia diberikan hati untuk beriman dan akal untuk berpikir. Dengan iman dan akalnya, manusia bisa memahami bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang baik, mesti diatur dengan hukum. Kalian bisa bayangkan, apa jadinya bila di sekolah kalian tidak ada hukum yang berlaku. Siswa akan datang ke sekolah seenaknya. Guru mengajar pun sesuka seleranya. Siswa tidak menghormati guru-gurunya. Guru juga tidak peduli dengan murid-muridnya. Singkatnya, kehidupan sekolah pasti kacau. Nah jika dalam lingkup sekolah saja, perlu keberadaan dan penegakan hukum, terlebih lagi dalam kehidupan bernegara. Maka, mengatur kehidupan bernegara dengan hukum adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Dengan keberadaan dan penegakan hukum, maka kehidupan bernegara akan berjalan baik. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, dalam konsep negara hukum, maka hukumlah yang mesti menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Kenegaraan, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam Bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’ (hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya). Indonesia sebagai negara hukum mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Perangkat hukum ini dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur. Kemudian, agar perangkat hukum itu bisa berjalan baik, maka perlu dilakukan upaya membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara Jimly Asshiddiqie menambahkan, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka tidak bisa dilepaskan dari sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dan utama dalam Pancasila. Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Mengapa konsep "hukum rimba" tidak dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara?

Mengabaikan hak dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia

Mengutamakan kekuasaan individu di atas keadilan bersama .

Menciptakan ketidakstabilan sosial yang merugikan semua pihak.

Menimbulkan konflik dan perselisihan yang tidak terkendali.

Bagaimana dampak dari ketiadaan hukum dalam lingkungan sekolah, menurut ilustrasi dalam teks?

Menciptakan kekacauan dan ketidakteraturan dalam kegiatan belajar.

Menurunkan kualitas pendidikan akibat ketidakdisiplinan

Mengurangi rasa hormat dan kepedulian antar warga sekolah.

Menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang efektif.

Mengapa Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945?

Mengatur dinamika kehidupan bernegara secara sistematis.

A. Menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradab.

Melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang

Apa makna dari prinsip " the rule of law, not of man " menurut Jimly Asshiddiqie?

A. Berfungsi sebagai sistem yang mengatur tanpa intervensi individu.

Menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan negara

Mengatur hubungan antar warga negara secara adil dan transparan.

Menciptakan stabilitas politik dan kepastian hukum.

Mengapa sila Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap penting dalam konteks negara hukum Indonesia?

A. Menjadi landasan moral bagi penegakan hukum

Mengingatkan akan kekuasaan Tuhan di atas hukum manusia.

Menjamin keadilan hukum yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Menciptakan harmoni antara hukum negara dan keyakinan spiritual.

Bagaimana hubungan antara supremasi hukum dan keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan dalam negara hukum Indonesia?

Berjalan selaras dengan nilai-nilai ketuhanan.

A. Tidak mengabaikan keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan.

Mencerminkan keadilan Tuhan dalam hukum manusia.

Mengatur kehidupan bernegara sesuai dengan kehendak Tuhan.

Apa yang menjadi fokus utama dalam membangun budaya dan kesadaran hukum di Indonesia?

Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

A. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum.

Membangun partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum.

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum.

Kalian pasti tahu berbagai organisasi yang ada di sekolah. Jika kalian cermati, komposisi organisasi di sekolah merupakan miniatur organisasi negara. Ada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang menjalankan fungsi eksekutif. OSIS menyusun berbagai rencana kerja dan anggaran tahunan serta melaksanakannya dalam satu periode kepengurusan. Ada juga Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK), di beberapa sekolah namanya Kongres Siswa, yang menjalankan fungsi legislatif. Demikian pula halnya dalam lingkup negara. Ada lembaga penyelenggara negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai undang-undang. Jika di sekolah hanya ada lembaga eksekutif dan legislatif, maka dalam konteks negara ada tambahan satu lagi, yaitu lembaga yudikatif. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang Tupoksi ketiga lembaga negara tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia, kita bahas dulu mengapa perlu ada pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Hal ini agar kalian lebih mudah dalam memahami materi. Selain itu, juga bisa menjadi pelajaran dalam berorganisasi di sekolah. Dalam perjalanan sejak kemerdekaannya, Bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh pemerintahan yang berlangsung cukup lama. Pertama masa orde lama dan kedua masa orde baru. Pada dua masa pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif sangat besar dan luas. Lembaga legislatif dan yudikatif kurang menjalankan Tupoksi sebagaimana mestinya. Keduanya terlemahkan oleh kekuasaan eksekutif dan kehilangan independensinya. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak sehat. Kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat. Karena, tidak ada fungsi check and balances (mengawasi dan mengimbangi). Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme check and balances. Lembaga eksekutif (presiden) menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. 48 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VIII Presiden, dalam kegentingan yang memaksa, berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Masalahnya, tidak ada kriteria yang jelas apa yang dimaksud dan indikator “kegentingan yang memaksa”. Masih menurut Mahfud, UUD NRI Tahun 1945 juga tidak mengatur mekanisme judicial review. Padahal, seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah. Karena itulah, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu pembahasan amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengenai distribution of power (pembagian kekuasaan) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip check and balances. Dalam hukum ketatanegaraannya, Indonesia lebih dekat kepada pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan didistribusikan menjadi tiga lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun demikian, ketiga lembaga negara ini tidak terpisah, melainkan saling terkait menjalankan prinsip check and balances (saling mengawasi dan mengimbangi). Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Anggota DPR menjadi mitra sekaligus pengawas bagi eksekutif (presiden). Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan nega ara berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, diwujudkan dengan lembaga kepresidenan beserta kabinetnya. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Lembaga kepresidenan bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan negara. Misalnya, dalam penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan adanya lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga kehakiman bertugas mengadili pelanggaran pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif. Mengapa pembagian kekuasaan diperlukan dalam sebuah negara, seperti yang tercermin dalam organisasi sekolah?

A. Mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga.

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara.

Mengoptimalkan fungsi setiap lembaga negara.

Mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis.

Apa dampak dari dominasi kekuasaan eksekutif pada masa Orde Lama dan Orde Baru?

Menimbulkan pemerintahan yang tidak sehat dan otoriter.

A. Melemahkan fungsi pengawasan lembaga legislatif dan yudikatif.

Menghambat independensi lembaga legislatif dan yudikatif.

Menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem pemerintahan.

Mengapa amandemen UUD NRI Tahun 1945 diperlukan dalam konteks pembagian kekuasaan?

Mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis

A. Mendistribusikan kekuasaan secara proporsional.

Memperkuat mekanisme check and balances.

Menjamin independensi lembaga legislatif dan yudikatif.

Bagaimana peran lembaga legislatif (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Membuat undang-undang untuk menjalankan negara

Menjadi mitra dan pengawas bagi lembaga eksekutif.

Menyusun dan mengesahkan anggaran negara (APBN).

Mewakili aspirasi rakyat dalam pengambilan kebijakan.

Apa fungsi utama lembaga eksekutif (Presiden) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Menjalankan negara berdasarkan undang-undang.

Bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan negara.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Memimpin kabinet dalam menjalankan tugas negara.

Mengapa organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan majelis permusyawaratan kelas (MPK) diibaratkan sebagai miniatur organisasi negara? A. Melibatkan siswa dalam penyelenggaraan organisasi. B. Mengatur kehidupan siswa di lingkungan sekolah. C. Mencerminkan pembagian fungsi eksekutif dan legislatif. D. Mewujudkan prinsip demokratis dalam organisasi sekolah.

Mencerminkan pembagian fungsi eksekutif dan legislatif.

Melibatkan siswa dalam penyelenggaraan organisasi.

Mengatur kehidupan siswa di lingkungan sekolah.

Mewujudkan prinsip demokratis dalam organisasi sekolah.

Berdasarkan teks tersebut, bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjalankan negara?

Bekerja sama dalam penyusunan dan pengesahan kebijakan.

Saling mengawasi dan mengimbangi dalam menjalankan tugas.

Berkoordinasi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Berbagi wewenang dalam pengambilan keputusan negara.

pokoke

Authored by Hascaryo Sudayinto

Education

9th - 12th Grade

Used 3+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

50 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berdasarkan teks tersebut, apa peran Pancasila menurut pemahaman Soekarno?

A. Acuan untuk mengerti dan melangsungkan kehidupan

B. Panduan yang digunakan untuk memahami dunia.

Menyesuaikan kehidupan dengan budaya maju negara barat

Persepsi yang dibentuk negara eropa agar hidup lebih nyaman.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Makna Weltanschauung pada teks tersebut adalah ….

A. Pengahayatan dan pengamalan dalam kehidupan berbangsa Jerman.

. Persepsi tentang dunia yang dimiliki oleh leluhur masyarakat Jerman.

Sekumpulan nilai-nilai luhur untuk memahami dan menjalani kehidupan

Pandangan masyarakat Jerman tentang kehidupan yang harus mereka jalani.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Saat Pancasila diposisikan sebagai pandangan hidup oleh bangsa Indonesia, maka warga negara Indonesia harus …

Memperbaharui seluruh nilai-nilai pancasila yang sudah ada sejak tahun 1945

Menerapkan nilai-nilai Pancasila yang masih berguna di era globalisasi.

Mengimplentasikan seluruh nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang sudah tidak relevan dengan zaman.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Setelah membaca teks tersebut, menurutmu mengapa Pancasila bisa menjadi sebuah norma dalam berperilaku bagi bangsa Indonesia?

Pancasila merupakan ideologi yang dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia

Nilai-nilai Pancasila melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia

Agar kehidupan masyarakat Indonesia bisa semaju masyarakat Jerman.

Sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Nilai ketuhanan mencerminkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius. Nilai-nilai agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terinternalisasi dalam diri dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Nilai kemanusiaan bangsa Indonesia terungkap dalam bantuannya kepada negara sahabat yang tertimpa musibah bencana alam.

Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Hal ini tegas disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea pertama. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Pada detik-detik akhir pengumuman dan pengesahan Piagam Jakarta, terdapat keberatan dari masyarakat Indonesia Timur yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Para pemimpin bangsa dari kalangan Islam ketika itu dengan lapang dada bersedia mengubah rumusan sila pertama dari “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Pancasila itu lahir. Pandangan hidup ini memengaruhi sikap dan pengambilan keputusan mengenai kehidupan berbangsa.

Nilai permusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan dan memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik dengan cara-cara yang sopan serta tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Nilai Keadilan social menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan gemar berbagi. Mereka hidup rukun dalam tradisi gotong royong. Membantu warga masyarakat yang kesusahan sudah menjadi pandangan hidup yang mewarnai kehidupan bangsa. Distribusi kesejahteraan sosial secara adil telah lama menjadi nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Nilai ketuhanan dalam konteks bangsa Indonesia tercermin dalam ...

Keterlibatan aktif dalam politik internasional

Penghargaan terhadap keberagaman budaya

Internalisasi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari

Keberhasilan dalam bidang ekonomi global

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Bentuk nyata dari nilai kemanusiaan bangsa Indonesia adalah ...

Memperluas wilayah kekuasaan

Memberikan bantuan kepada negara yang tertimpa bencana

Mengembangkan teknologi militer canggih

Meningkatkan produksi barang-barang mewah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Mengapa para pemimpin bangsa bersedia mengubah rumusan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta?

A. Terdapat tekanan dari pihak asing.

Untuk menghindari perpecahan bangsa.

Menyesuaikan dengan perkembangan zaman

Ada kesalahan dalam perumusan awal.

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

54 questions

Kuis Prakarya Tema Kerajinan 3

Quiz

•

9th Grade

50 questions

KARYA ILMIAH & RESENSI

Quiz

•

12th Grade - University

50 questions

Latihan Persiapan ATS Genap PPKn KELAS VII

Quiz

•

9th - 12th Grade

45 questions

Soal US Sejarah Indonesia XII SMK

Quiz

•

10th - 12th Grade

50 questions

PKWU kelas XII

Quiz

•

12th Grade

50 questions

RICE AND FARINACEOUS

Quiz

•

1st - 12th Grade

50 questions

KUIZ HAL EHWAL ESEI SEMESTER 2

Quiz

•

11th - 12th Grade

50 questions

ASESMEN PRA ASAT TP 24-25

Quiz

•

12th Grade

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

54 questions

Analyzing Line Graphs & Tables

Quiz

•

4th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

15 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

4th Grade

Discover more resources for Education

7 questions

College Costs Workshop Feb. 2026

Lesson

•

12th Grade

10 questions

PERSONAL PRONOUNS

Quiz

•

3rd Grade - University

20 questions

General Trivia 2

Quiz

•

9th Grade

pokoke

Berdasarkan teks tersebut, apa peran Pancasila menurut pemahaman Soekarno?

Makna Weltanschauung pada teks tersebut adalah ….

Saat Pancasila diposisikan sebagai pandangan hidup oleh bangsa Indonesia, maka warga negara Indonesia harus …

Setelah membaca teks tersebut, menurutmu mengapa Pancasila bisa menjadi sebuah norma dalam berperilaku bagi bangsa Indonesia?

Bentuk nyata dari nilai kemanusiaan bangsa Indonesia adalah ...

Mengapa para pemimpin bangsa bersedia mengubah rumusan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta?

Nilai permusyawaratan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia diwujudkan melalui...

Bagaimana nilai keadilan sosial tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia?

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Kutipan tersebut terdapat dalam...

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Education