SAP, SKPD, SKPP

Sebagai coordinator pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) harus.., kecuali :

• Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaa
• Mencairkan realisasi anggaran
• Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD
• Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah

Pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meliputi … kecuali :

• Melakukan tindakan yang mengakitabkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja
• Membuat perencanaan anggaran tahun berikut nya di SKPD yang dipimpin nya.
• Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya
• Melaksanakan pemungutan restribusi daerah

Siapa yang menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan keuangan daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019?

• Gubernur atas usulan DPRD
• Kepala SKPD berdasarkan delegasi dari Kepala Daerah
• Pengguna Anggaran berdasarkan keputusan sendiri
• Kepala Daerah berdasarkan usulan Pengguna Anggaran

Apa peran utama Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) menurut PP No. 12 Tahun 2019?

• Menyetujui pengeluaran daerah tanpa persetujuan PA
• Menyusun laporan keuangan dan menyimpan dokumen pertanggungjawaban anggaran
• Mengelola penerimaan daerah secara keseluruhan
• Menyusun kebijakan fiskal daerah tahunan

Pembelian kendaraan Land Rover bekas untuk Dinas Pimpinan Walikota Kota Bekasi secara umum, cenderung tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah :

• Transparan
• Ekonomis
• Bertanggung jawab
• Kepatutan dan manfaat untuk Masyarakat

Apa kedudukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam struktur pengelolaan keuangan daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019?

• Kuasa Bendahara Umum Daerah yang berada di bawah Kepala Daerah
• Wakil dari DPRD dalam urusan fiscal
• Sekretaris Daerah yang juga merangkap sebagai PPK
• Pengelola kegiatan fisik di lapangan

Manakah dari berikut ini yang termasuk kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

• Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa
• Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
• Hibah dari luar negeri, dana bantuan sosial, dan dana darurat nasional
• Pinjaman daerah dari pemerintah pusat dan investor swasta

Jika dalam waktu 6 minggu DPRD dan kepala daerah tidak menyepakati rancangan KUA dan PPAS, maka kepala daerah :

• Mengajukan kembali rancangan KUA dan PPAS
• Menunda Penyusunan APBD
• Menyampaikan rancangan Perda APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD< KUA dan PPAS versi Kepala daerah
• Mengusulkan RKA – SKPD ke TAPD

Jenis belanja daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

• Belanja langsung dan belanja tidak langsung
• Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa
• Belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer
• Belanja pembangunan, belanja rutin, belanja hibah, dan belanja darurat

Prinsip penyusunan RAPBD yang mengharuskan APBD disusun berdasarkan RKPD, KUA, dan PPAS disebut dengan prinsip:

• Efisien dan ekonomis
• Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
• Tepat waktu
• Berpedoman pada dokumen perencanaan