PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA

Prinsip dasar yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau golongan disebut...

• Diskriminasi positif

• Supremasi oligarki

• Egalitarianisme

• Kasta sosial

• Meritokrasi

Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara fundamental menggarisbawahi persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan adalah Pasal...

• Pasal 28A

• Pasal 27 ayat (1)

• Pasal 29 ayat (2)

• Pasal 30 ayat (1)

• • Pasal 31 ayat (1)

Wujud nyata dari penerapan prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam sistem peradilan adalah...

• Prioritas penanganan kasus berdasarkan status sosial ekonomi

• Hak setiap individu untuk mendapatkan akses terhadap pengacara tanpa diskriminasi

• Pemberlakuan hukum yang berbeda untuk pejabat publik

• Pengadilan memberikan kelonggaran hukuman bagi pihak yang berkuasa

• Hanya golongan tertentu yang dapat mengajukan upaya hukum banding

Hak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih, mencerminkan adanya persamaan kedudukan dalam aspek...

• Ekonomi

• Sosial budaya

• Politik

• Pertahanan dan keamanan

• Pendidikan

Apabila prinsip persamaan kedudukan warga negara tidak diterapkan secara konsisten, maka dampak yang paling mungkin terjadi adalah...

• Terwujudnya integrasi nasional yang kuat

• Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

• Timbulnya disintegrasi sosial dan ketidakstabilan nasional

• Terciptanya suasana aman dan tenteram

• Penguatan sistem demokrasi yang inklusif

Undang-Undang di Indonesia yang secara spesifik menjamin dan memperkuat prinsip persamaan kedudukan serta melindungi hak asasi manusia adalah...

• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

• UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

• UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam konteks akses terhadap pendidikan, makna dari persamaan kedudukan warga negara adalah...

• Setiap warga negara wajib masuk sekolah negeri favorit

• Pemerintah hanya bertanggung jawab menyediakan beasiswa bagi siswa dari keluarga kaya

• Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang latar belakang

• Pendidikan harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan orang tua

• Sekolah swasta bebas menentukan standar penerimaan tanpa campur tangan pemerintah

Apa yang menjadi dasar pembeda hak dan kewajiban antarwarga negara apabila prinsip persamaan kedudukan telah sepenuhnya diterapkan?

• Kedudukan sosial atau kekayaan individu

• Jabatan atau pangkat dalam pemerintahan

• Tidak ada pembeda berdasarkan status, semua warga negara setara

• Tingkat pendidikan formal yang telah dicapai

• Asal daerah atau etnis seseorang

Salah satu hambatan utama dalam mewujudkan sepenuhnya persamaan kedudukan warga negara di Indonesia adalah...

• Jumlah penduduk yang relatif sedikit

• Masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan diskriminasi di berbagai lini

• Sistem pemerintahan yang terlalu desentralisasi

• Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah ruah

• Tingkat urbanisasi yang rendah

Lembaga negara yang memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia dan menegakkan prinsip persamaan kedudukan warga negara di Indonesia adalah...

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Mahkamah Agung (MA)