Ujian Akhir Semester Perpajakan

Apa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sistem perpajakan Indonesia?

• Pajak atas penghasilan yang dikenakan pada akhir tahun pajak.

• Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses produksi dan distribusi.

• Pajak yang hanya dikenakan pada barang mewah yang diimpor.

• Pajak yang dibayarkan oleh pemerintah kepada produsen barang dan jasa.

Siapa yang termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan apa kewajiban utamanya terkait PPN?

• Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa batasan omzet.

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang omzetnya melebihi batasan tertentu dan wajib melaporkan PPN.

• Pegawai negeri sipil yang menerima gaji dari pemerintah.

• Perusahaan yang bergerak di bidang ekspor barang dan jasa saja.

Jelaskan perbedaan mendasar antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam mekanisme PPN!

• Pajak Masukan adalah PPN yang dipungut PKP, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dibayar PKP.

• Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP saat memperoleh Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP saat menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

• Pajak Masukan hanya berlaku untuk barang, sementara Pajak Keluaran hanya untuk jasa.

• Keduanya adalah jenis pajak yang sama dan tidak ada perbedaan.

Jelaskan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan apa syarat-syaratnya agar Pajak Masukan dapat dikreditkan!

• Pajak Masukan dapat dikreditkan tanpa syarat apapun.

• Pajak Masukan dapat dikreditkan jika terkait langsung dengan kegiatan usaha dan didukung oleh Faktur Pajak yang sah.

• Pajak Masukan hanya dapat dikreditkan jika nilai Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan.

• Pengkreditan Pajak Masukan dilakukan setelah PKP menerima restitusi PPN.

Apa yang dimaksud dengan Faktur Pajak dan mengapa dokumen ini sangat penting dalam administrasi PPN?

• Faktur Pajak adalah bukti transaksi pembelian barang atau jasa.

• Faktur Pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP saat menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penting sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan dan pelaporan PPN.

• Faktur Pajak hanya diperlukan untuk transaksi di atas nilai tertentu.

• Faktur Pajak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pembeli barang dan jasa.

Bagaimana cara menghitung PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar dalam satu Masa Pajak?

• PPN Kurang/Lebih Bayar dihitung berdasarkan selisih antara total omzet dan total biaya.

• PPN Kurang/Lebih Bayar dihitung dari selisih antara Pajak Keluaran yang dipungut dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam satu Masa Pajak.

• PPN Kurang/Lebih Bayar ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara sepihak.

• Hanya PPN Kurang Bayar yang dihitung, PPN Lebih Bayar tidak dihitung.

Apa konsekuensi bagi PKP yang tidak melaporkan PPN atau terlambat melaporkannya?

• PKP akan langsung dicabut statusnya tanpa peringatan.

• Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, serta dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana perpajakan.

• Hanya diwajibkan untuk membayar PPN yang kurang bayar tanpa denda.

• Dikenakan sanksi administrasi berupa denda, serta dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana perpajakan.

Bagaimana perlakuan PPN untuk kegiatan ekspor barang dan jasa?

• Ekspor barang dan jasa dikenakan PPN dengan tarif normal.

• Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Jasa Kena Pajak dikenakan PPN dengan tarif 0,1%

• Ekspor tidak dikenakan PPN sama sekali dan tidak perlu dilaporkan.

• Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Jasa Kena Pajak dikenakan PPN namun dengan hanya tarif nol persen saja

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, apa saja yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) ?

• Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diserahkan oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

• Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

• Kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan.

• Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Termasuk kategori Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu

• Badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

• Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

• Kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia.

• Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.