Kelas HAN

Kelas HAN

University

19 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Hukum Pidana

Hukum Pidana

University

20 Qs

Kuis Sosialisasi Hukum

Kuis Sosialisasi Hukum

University

15 Qs

LAW

LAW

University

20 Qs

Kuis Hukum Acara Pidana Part. 3

Kuis Hukum Acara Pidana Part. 3

University

15 Qs

Hk Internasional dan Hk Militer

Hk Internasional dan Hk Militer

University

20 Qs

Soal Advokasi / hukum Pidana

Soal Advokasi / hukum Pidana

University

20 Qs

Penyidikan dan Penuntutan

Penyidikan dan Penuntutan

University

15 Qs

Kelas HAN

Kelas HAN

Assessment

Quiz

Other

University

Hard

Created by

muhammad irwan

Used 2+ times

FREE Resource

19 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Menurut Pasal 89 KUHAP, koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Prinsip dasarnya menyatakan bahwa perkara koneksitas pada dasarnya diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Namun, ketentuan koneksitas ini digolongkan sebagai "lex imperfecta". Mengapa penggolongan "lex imperfecta" ini dapat menimbulkan tantangan dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak terkait dalam perkara koneksitas?

Karena sanksi hukumnya terlalu berat sehingga sulit untuk diterapkan secara konsisten.

Karena hanya berlaku untuk tindak pidana yang sangat spesifik, membatasi ruang lingkup penerapannya.

Karena ketiadaan sanksi hukum apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi dapat menyebabkan interpretasi yang beragam dan ketidakpastian dalam penerapan yurisdiksi, sehingga berpotensi menghambat tercapainya keadilan yang terintegrasi.

Karena adanya diskresi penuh pada Menteri Pertahanan dan Keamanan tanpa adanya mekanisme pengawasan

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Penyidikan perkara koneksitas dilakukan oleh tim tetap yang terdiri dari unsur penyidik Polri, Polisi Militer, dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Masing-masing unsur memiliki wewenang yang spesifik, di mana tersangka pelaku sipil diperiksa oleh unsur penyidik Polri, sementara tersangka pelaku anggota TNI/Polri diperiksa oleh penyidik dari unsur Polisi Militer dan Oditur Militer. Bagaimana mekanisme kerja tim penyidik ini berkontribusi pada prinsip "Peradilan Koneksitas Terintegrasi dan Berkeadilan" meskipun terdapat dua yurisdiksi yang berbeda?

Dengan memusatkan seluruh penyidikan pada satu lembaga saja untuk efisiensi.

Dengan mengutamakan kepentingan militer dalam setiap proses penyidikan, tanpa mempertimbangkan kepentingan umum.

Dengan memastikan bahwa setiap pelaku diadili di peradilan yang paling sesuai dengan status hukumnya, sambil tetap menjaga koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mencapai proses hukum yang komprehensif dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam satu perkara pidana yang sama.

Dengan memisahkan sepenuhnya proses penyidikan sipil dan militer, sehingga tidak ada interaksi antar yurisdiksi.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternalatau pengawasan horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum. Mengapa fungsi pengawasan ini dianggap sangat krusial, terutama terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka, dibandingkan dengan mekanisme pengawasan internal yang mungkin dimiliki oleh institusi penegak hukum itu sendiri?

Karena putusan praperadilan dapat membatalkan Undang-Undang atau peraturan yang menjadi dasar hukum tindakan aparat penegak hukum.

Karena praperadilan adalah satu-satunya mekanisme yang memungkinkan Hakim untuk memeriksa materi pokok perkara sebelum persidangan dimulai.

  • Karena hanya melalui praperadilan, korban kejahatan dapat menuntut keadilan dan ganti kerugian atas perbuatan aparat.

  • Karena pengawasan internal seringkali kurang efektif dalam menjamin objektivitas dan akuntabilitas tindakan upaya paksa.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP menyatakan permohonan praperadilan gugur demi hukum apabila pokok perkara yang berkaitan dengan objek praperadilan tersebut sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, yang diartikan sejak sidang pertama pokok perkara pidana dibuka dan surat dakwaan dibacakan. Situasi ini seringkali menjadi strategi termohon (aparat penegak hukum) untuk menggugurkan praperadilan dengan mempercepat pelimpahan berkas perkara.

Mengapa ketentuan gugurnya praperadilan ini, meskipun memberikan tantangan bagi pemohon, dianggap penting untuk menjaga prinsip-prinsip efisiensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana?

Untuk memberikan kesempatan kepada hakim praperadilan agar tidak perlu memutus perkara yang kompleks jika pokok perkara sudah diperiksa.

Agar tidak terjadi dua putusan yang berpotensi saling bertentangan mengenai satu objek hukum yang sama dari dua lembaga peradilan yang berbeda.

Untuk menekan jumlah permohonan praperadilan yang masuk ke Pengadilan Negeri, sehingga kasus-kasus pokok perkara dapat ditangani lebih cepat.

  • Karena materi pokok perkara selalu lebih penting daripada aspek formal yang diperiksa dalam praperadilan.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Surat dakwaan harus jelas dan lengkap agar terdakwa bisa menyiapkan pembelaan. Jika tidak, surat dakwaan bisa batal demi hukum. 

Seorang jaksa mendakwa korupsi. Surat dakwaannya hanya menyebut pasal dan kerugian, tanpa detail perbuatan, waktu, atau lokasi. Penasihat hukum mengajukan keberatan.

Mengapa kekurangan ini sangat penting, dan bagaimana hakim harus bertindak?

Kekurangan itu hal kecil; hakim cukup minta jaksa perbaiki dan sidang jalan terus.

Kekurangan itu bisa diabaikan jika ada bukti lain; dakwaan hanya formalitas.

Ini melanggar hak terdakwa tahu tuduhan jelas; hakim harus membatalkan dakwaan jika terbukti cacat.

Hakim bisa terus sidang, anggap terdakwa sudah paham perbuatannya.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Surat dakwaan harus diserahkan kepada terdakwa atau pengacaranya sebelum sidang. Ini penting agar terdakwa bisa menyiapkan pembelaannya. 

Seorang jaksa melimpahkan berkas ke pengadilan, tapi lupa memberi salinan dakwaan ke terdakwa atau pengacaranya. Di sidang, pengacara keberatan karena belum menerima salinan dan tidak bisa menyiapkan pembelaan.

Bagaimana seharusnya hakim menanggapi keberatan pengacara ini?

Hakim bisa langsung sidang dan memberi waktu singkat pengacara membaca dakwaan di tempat.

Hakim harus menunda sidang dan minta jaksa segera serahkan salinan; ini adalah pelanggaran hak terdakwa.

Hakim bisa langsung membebaskan terdakwa karena jaksa salah prosedur.

Hakim bisa mengabaikan keberatan itu jika dianggap tidak penting dan fokus pada inti perkara.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Seorang penuntut umum mengajukan surat dakwaan yang, setelah diteliti, terbukti memiliki kesalahan dalam penyebutan locus delicti (tempat kejadian perkara) yang esensial dan tempus delicti (waktu kejadian perkara) yang tidak konsisten, sehingga menyulitkan terdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya. Meskipun demikian, surat dakwaan tersebut telah ditandatangani dan diberi tanggal dengan lengkap. Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, implikasi paling tepat dari cacat dalam surat dakwaan ini adalah...

Dakwaan dianggap tidak dapat diterima dan perkara akan ditunda untuk perbaikan oleh jaksa.

Terdakwa akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena adanya kesalahan formil yang mendasar.

Perkara dapat dilanjutkan, namun hakim harus melakukan koreksi terhadap locus dan tempus delicti berdasarkan bukti yang ada.

Dakwaan batal demi hukum secara otomatis, karena cacat tersebut termasuk syarat materiil yang krusial.

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?