Perpajakan II

PT Melati Jaya memiliki data sebagai berikut untuk tahun pajak 2023:

• PPh Terutang: Rp250.000.000

• Kredit pajak yang telah dibayar selama tahun berjalan: Rp120.000.000

• PPh Pasal 23 yang dipotong pihak ketiga: Rp50.000.000

(a)  

Tanggal berapa PPN terakhir dilaporkan?

• Tanggal terakhir PPN dilaporkan adalah 20 Agustus 2023.

• Tanggal terakhir PPN dilaporkan adalah 15 Oktober 2023.
• Tanggal terakhir PPN dilaporkan adalah 1 September 2023.
• Tanggal terakhir PPN dilaporkan adalah 30 September 2023.

Pajak badan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap

(a)  

Tarif PPN yang mulai berlaku per 1 Januari 2025 adalah sebesar

(a)  

Per 1 Januari 2025 tarif PPN mengalami perubahan sebesar 12%, untuk perhitungan dasar pengenaan pajak nya dilihat dari dasar pengenaan pajak lainnya (DPP lainnya). Bagaimana cara menghitung DPP lainnya?

• Jumlahkan nilai transaksi yang dikenakan PPN

• Hitung total pajak yang dibayarkan dan bagi dengan jumlah transaksi.
• 11/12 dari harga jual

• Jumlahkan semua potongan dan diskon untuk mendapatkan DPP.

Jika PKP menjual barang mewah senilai Rp110.000.000 (termasuk PPN), maka DPP-nya adalah

• Rp90.000.000
• Rp100.000.000
• Rp110.000.000
• Rp98.214.286

Manakah pernyataan yang BENAR terkait penghindaran pajak (tax avoidance)?

• Penghindaran pajak tidak memiliki dampak pada kewajiban pajak individu.
• Penghindaran pajak adalah praktik legal untuk mengurangi kewajiban pajak.
• Penghindaran pajak selalu melibatkan penipuan dan penggelapan pajak.
• Penghindaran pajak adalah tindakan ilegal untuk menghindari kewajiban pajak.

Dalam perhitungan PPh Pasal 29, jika pajak terutang Rp150 juta dan kredit pajak Rp100 juta, maka WP harus

• Membayar kekurangan Rp50 juta

• Tidak perlu bayar pajak

• Rp150 juta dikembalikan

• menunggu SKBKB

Dokumen yang menjadi bukti bahwa Wajib Pajak telah memungut PPN disebut

(a)  

Apa sanksi pidana jika Wajib Pajak sengaja tidak melaporkan SPT menurut Pasal 39 UU KUP?

• Tidak ada sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT.
• Sanksi pidana berupa penjara 6 bulan hingga 6 tahun.

• Sanksi pidana berupa penjara 1 bulan hingga 3 bulan dan denda hingga 2 kali jumlah pajak yang tidak dilaporkan.
• Sanksi administratif berupa denda 1 kali jumlah pajak yang tidak dilaporkan.