SMR J5 TO #6

Berikut ini adalah kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Risiko Hukum, KECUALI

• Menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk dengan melibatkan pegawai Bank, atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan bagian hukum atau satuan kerja terkait agar Risiko Hukum dapat segera dicegah dan dikendalikan.
• Menerapkan legal governance yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan.
• Memastikan terdapat legal consistency pada setiap kegiatan usahanya yaitu adanya keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan dan tidak menimbulkan suatu ambiguitas dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh Bank.
• Memastikan adanya legal completeness, agar seluruh hal yang diatur oleh ketentuan baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat diimplementasikan dengan baik oleh Bank, termasuk larangan dalam ketentuan, diatur secara jelas dalam ketentuan internal Bank.

Dalam hal melakukan pengukuran Risiko Hukum, Bank dapat memilih metode pengukuran dengan metode kuantitatif dengan syarat

• Sudah mendapat persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris.
• Belum memiliki metode pengukuran secara kualitatif.
• Sudah memiliki model yang terbukti handal dan mendapat persetujuan dari pengawas.
• Menggunakan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran risiko

Jika bank mempunyai produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup siginifikan, maka peringkat Risiko Hukum yang sesuai adalah

• Peringkat 1
• Peringkat 2
• Peringkat 3
• Peringkat 4

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dianalisis terhadap eksposur Risiko Hukum, KECUALI

• Bagaimana menurunkan frekuensi terjadinya Risiko Hukum.
• Bagaimana menurunkan dampak dari terjadinya Risiko Hukum.
• Bagaimana menghilangkan sepenuhnya frekuensi dan dampak terjadinya Risiko Hukum.
• Bagaimana memitigasi agar eksposur Risiko Hukum dapat dikendalikan di bawah limit.

Berikut ini merupakan pemahaman dari Profil Risiko Hukum, KECUALI

• Kesimpulan atas kemampuan bank untuk menanggung Risiko Hukum.
• Kondisi aktual yang diharapkan setelah Bank menerapkan manajemen risiko untuk mengendalikan risiko inheren untuk risiko hukum yang secara ex-ante berpotensi dihadapi bank.
• Hasil penilaian akhir risiko inheren hukum yang dihadapi bank sebelum menerapkan pengendalian risiko.
• Risiko Inheren dari Risiko Hukum vs Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat

• Proaktif dan reaktif
• Tidak langsung (below the line) dan langsung (above the line)
• Terstruktur dan tidak terstruktur
• Pasif dan aktif

Dalam pengelolaan risiko, bank pada umumnya kurang memperhatikan kejadian yang sifatnya Low Frequency/Low Impact (LFLI) karena:

• Sulit diidentifikasi dan diukur.
• Tidak mempunyai data internal.
• Jika jenis kejadian ini terjadi pada bank maka bank akan jatuh dalam waktu singkat.
• Biaya pengelolaan dan pemantauannya lebih tinggi daripada kerugian yang ditimbulkannya

Dalam mengukur Risiko Reputasi, bank menggunakan metode dan alat ukur yang telah dipilih. Berikut adalah hal-hal terkait metode pengukuran Risiko Reputasi, KECUALI

• Metode pengukuran yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan, karakteristik, dan kompleksitas kegiatan usaha masing-masing bank beserta visi dan misinya.
• Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif.
• Metode pengukuran dapat berupa metode yang ditetapkan oleh OJK.
• Metode pengukuran dapat dikembangkan sendiri oleh Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris

Sesuai SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mana berikut ini yang TIDAK BENAR mengenai pemantauan Risiko Reputasi Bank

• Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan Risiko Reputasi.
• Pemantauan dilakukan oleh SKMR dan SKAI.
• Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen.
• Bank harus menyiapkan suatu sistem back-up dan prosedur yang efektif

Kecukupan sistem pengendalian Risiko Reputasi, mencakup evaluasi terhadap kecukupan kaji ulang oleh pihak independen baik oleh SKMR dan SKAI. Berikut ini adalah cakupan kaji ulang yang dilakukan oleh SKAI, meliputi

• Keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen Risiko Reputasi oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
• Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko Reputasi
• Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko Reputasi.
• Metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit Risiko Reputasi