TWK 21 JUNI 2025

Bentuk negara dan pemerintahan Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan. Pada masa awal pasca proklamasi kemerdekaan, bentuk Negara dan bentuk pemerintahan Indonesia sebagaimana tercatum dalam UUD 1945 adalah ….

• Kesatuan-Demokrasi      

• Federasi-Republik

• Kesatuan-Republik

• Demokrasi-Parlementer

• Republik-Kesatuan

Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang dan penuh pengorbanan, maka melalui KMB di Den Haag pada 23 Agustus s.d 2 November 1949, konfrontasi fisik antara Indonesia-Belanda berhasil diakhiri. Berikut ini yang bukan merupakan hasil KMB adalah..

• Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. 

• Dalam waktu paling lama 6 bulan, Irian Barat akan dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat

• Pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia dalam negara federal.

  . 

• Pembentukan Uni Belanda-RIS yang dipimpin oleh Ratu Belanda.

• Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RIS periode 1949-1950, dengan Moh. Hatta merangkap sebagai perdana menteri

Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu maka dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap warga negara ...

• Memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengenyam pendidikan

• Wajib mengikuti dan membiayai pendidikan bersama pemerintah

• Memiliki kewajiban mengikuti pendidikan

• Berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar

• Berhak mendapat pendidikan

Alasan utama MPR mensosialisasikan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa adalah dalam rangka ....

• Melestarikan nilai-nilai luhur dan semangat juang para pahlawan bangsa

• Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa

• Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga tinggi negara

• Meneguhkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

• Menjamin terselenggaranya kesinambungan pembangunan nasional

Prinsip ekonomi liberal yang mengutamakan pasar dan persaingan bebas, serta keinginan untuk membuka pasar yang seluas-luasnya bagi semua perusahaan asing untuk berusaha dan bersaing secara bebas di semua negara seperti yang saat ini melanda berbagai negara di dunia, pada hakekatnya dapat mengancam kehidupan eknomi nasional, khususnya kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, ekonomi liberal secara filosofi dan praktek, bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila...

• Ke-1 dan ke-4       

• Ke-1 dan ke-3

• Ke-2 dan Ke-5   

• Ke-3 dan ke-5  

• Ke-1 dan ke-5

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Adalah rumusan Pancasila yang disusun oleh ...

• BPUPKI

• PPKI

• Panitia Sembilan

• Ir. Soekarno

      

• MPRS     

Kebangkitan nasional diperingat oleh bangsa Indonesia pada …

• 1 Mei

• 2 Mei

• 20 Mei

• 28 Oktober

• 11 Maret

Batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia yang disahkan pada 2 Oktober 2009 oleh lembaga internasional PBB yaitu …

• ILO

• FAO

• WHO

• Unesco

• UNHCR

Selain sebagai Wakil Presiden pertama RI, Drs. Muhamad Hatta juga pernah memimpin delegasi Indonesia saat melakukan perundingan dengan Belanda, yaitu pada perjanjian …

• Linggarjati       

• Renville

• Roem Royen     

• Konferensi Meja Bundar

• New York

Sugondo Joyopuspito adalah salah satu tokoh pemuda Indonsia yang memimpin Kongres Pemuda  II yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 di kota …

• Bandung

• Bogor

• Jakarta

• Surabaya

• Jogjakarata