UAS Hukum Bisnis

Apa alasan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan bagaimana undang-undang ini memengaruhi tata kelola perusahaan di Indonesia?

• Untuk menghapuskan tanggung jawab hukum pemegang saham

• Untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas, serta profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan

• Untuk melindungi investor asing secara eksklusif

• Untuk memberikan kebebasan penuh kepada direksi dalam menjalankan perusahaan
  B.

Berdasarkan Pasal 7–13 UU PT, jelaskan proses pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) dan syarat penting apa yang harus dipenuhi agar PT memperoleh status badan hukum?

• PT harus didirikan oleh minimal dua orang melalui akta notaris, berbahasa Indonesia, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM

• PT dapat didirikan secara lisan tanpa akta notaris

• PT hanya perlu memiliki akta pendirian tanpa menyetor modal

• PT harus didirikan oleh satu orang dengan modal tidak terbatas

Dalam struktur organisasi PT menurut Pasal 1 Ayat 2 UU PT, apa peran dan tanggung jawab masing-masing organ perseroan?

• RUPS mengawasi direksi, direksi menetapkan kebijakan, dan komisaris hanya menjalankan operasional

• RUPS mengambil keputusan penting, direksi menjalankan operasional, dan komisaris melakukan pengawasan dan nasihat

• Direksi dan komisaris bertanggung jawab penuh atas pendanaan eksternal

• RUPS menjalankan perusahaan, direksi membuat aturan, komisaris menyetujui seluruh kegiatan

Bagaimana bentuk tanggung jawab direksi dan komisaris jika terjadi kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dalam suatu PT menurut UU PT?

• Semua kerugian ditanggung oleh pemegang saham

• Komisaris harus selalu bertanggung jawab meskipun tidak terbukti lalai

• Direksi dan komisaris bebas dari tanggung jawab

• Direksi bertanggung jawab pribadi jika terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenang, komisaris juga bisa ikut bertanggung jawab jika lalai mengawasi

Jelaskan hak dan kewajiban pemegang saham dalam PT sesuai Pasal 124–152 UU PT.

• Pemegang saham memiliki hak terbatas sesuai jumlah saham, termasuk hak informasi dan dividen

• Pemegang saham hanya memiliki kewajiban menyetor modal tanpa hak lainnya

• Pemegang saham memiliki hak menerima dividen, hadir di RUPS, dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan

• Pemegang saham tidak memiliki hak suara dalam RUPS

Mengapa pemerintah Indonesia merasa perlu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan bagaimana undang-undang ini memberikan dampak terhadap pelaku usaha kecil dan konsumen?

• Untuk melindungi perusahaan besar dari pesaing kecil

• Untuk menghapus seluruh bentuk kompetisi pasar

• Untuk menciptakan persaingan usaha sehat agar konsumen terlindungi dan UMKM dapat bersaing secara adil

• Agar perusahaan asing bebas beroperasi tanpa batasan

Apa isi pokok dari Pasal 17 dalam UU No. 5 Tahun 1999, dan mengapa ketentuan ini penting dalam menjaga persaingan yang sehat?

• Memungkinkan pelaku usaha menguasai pasar demi efisiensi

• Melarang pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar agar tidak terjadi dominasi berlebihan

• Mengatur pemberian subsidi kepada usaha kecil

• Mewajibkan merger perusahaan besar

Bagaimana bentuk pelanggaran yang disebut dengan “kartel” dalam UU No. 5 Tahun 1999, dan apa dampaknya terhadap pasar?

• Kesepakatan antar pesaing untuk mengontrol harga atau produksi, yang merugikan konsumen dan mengurangi persaingan

• Penggabungan perusahaan secara sah

• Pemberian harga promo jangka pendek

• Penetapan harga berdasarkan kualitas produk

Apa saja bentuk praktik usaha tidak sehat yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 selain monopoli dan kartel?

• Perjanjian harga, perjanjian eksklusif, penyalahgunaan posisi dominan, dan menghambat pelaku usaha lain

• Mendirikan koperasi baru

• Pemberian diskon loyalitas

• Kerja sama antar-UMKM

Apa peran utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999?

• Mengatur gaji pegawai perusahaan besar

• Memberikan pinjaman kepada UMKM

• Menyusun kebijakan fiskal

• Mengawasi, menyidik, menerima laporan, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar undang-undang