KELAS PAJAK - KUP LEVEL DASAR

Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah berubah beberapa kali sejak diundangkan pada tahun 1983. UU KUP terakhir diubah dengan undang-undang nomor …

• 11 Tahun 2020

• 7 Tahun 2021

• 6 tahun 2023

• 15 Tahun 2025

Answer explanation

Dasar Hukum:

UU Nomor 6 Tahun 2023

Berikut ini peraturan perpajakan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan yaitu …

• Peraturan Direktur Jenderal Pajak

• Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

• Peraturan Menteri Pertahanan

• Peraturan Pemerintah

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 7 & 8 UU Nomor 12 Tahun 2011

Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak. Berikut ini sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, kecuali …

• Self Assessment System

• Official Assesment System

• Personal Assesment System

• Withholding Tax System

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 12 UU KUP

Berikut ini termasuk subjek pajak dalam negeri yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ...

• Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas

• Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas

• Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP

• Badan

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 2 ayat (1) UU KUP

Pasal 12 ayat (1) PER-7/PJ/2025 

Pengusaha wajib mengajukan permohonan untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku mempunyai jumlah peredaran bruto dari penyerahan barang dan atau jasa kena pajak melebihi ...

• 600 juta

• 2,5 miliar

• 4,8 miliar

• 50 miliar

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 2 ayat (2) UU KUP

Pasal 17 ayat (1) PMK 164 Tahun 2023 

Pasal 1 ayat (1) PMK 197/PMK.03/2013 

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik wajib disimpan selama …

• 10 tahun di indonesia

• 10 tahun di kantor pusat

• 5 tahun di indonesia

• 5 tahun di kantor pusat

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 28 ayat (11) UU KUP 

Batas waktu pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri paling lambat …

• Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak

• Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

• 3 bulan setelah tahun pajak berakhir

• 4 bulan setelah tahun pajak berakhir

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 9 ayat (1) UU KUP

Pasal 94 ayat (2) PMK 81 Tahun 2024

Surat Pemberitahun Masa yang digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26 adalah …

• SPT Masa PPh 21/26

• SPT Masa PPh Unifikasi

• SPT Masa Gabungan

• SPT Masa PPN

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 171 ayat (2) huruf b PMK 81 Tahun 2024

Wajib pajak diperbolehkan melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Berikut ini ketentuan terkait persyaratannya, kecuali …

• Melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada DJP

• Disertai dengan perhitungan sementara pajak terutang

• Disertai bukti pelunasan pembayaran pajak terutang

• Wajib melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 3 ayat (4) UU KUP 

Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan suatu badan usaha yang dinyatakan palit akan di wakili oleh …

• Pengurus

• Likuidator

• Kurator

• Ambassador

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 32 ayat (1) UU KUP