Post Test Perpajakan 1

Sanksi berupa denda karena terlambat lapor SPT Masa PPN?

• Rp 100.000,-

• Rp 1.000.000,-

• Rp 500.000,-

• Tidak ada

Sanksi berupa denda karena terlambat lapor SPT Masa PPh?

• Rp 500.000,-

• Rp 1.000.000,-

• Rp 100.000,-

• Tidak ada

Sanksi administrasi berupa denda akibat terlambat melaporkan SPT PPH Orang Pribadi Tahunan adalah sebesar?

• Rp 100.000 per tahun

• Rp 500.000 per tahun

• Rp 1.000.000 per tahun

• Rp 100.000 per bulan .

Batas waktu bayar dan lapor PPh 21 (secara berurutan) adalah?

• Tgl 10 bulan berikutnya, Tgl 15 bulan berikutnya

• Tgl 15 bulan berikutnya, Tgl 15 bulan berikutnya

• Tgl 15 bulan berikutnya, Tgl 20 bulan berikutnya

• Tgl 10 bulan berikutnya, Tgl 20 bulan berikutnya

Pihak yang melakukan pemotongan dan pembayaran PPh 21 atas gaji karyawan adalah?

• Karyawan

• Pemberi kerja

• Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

• Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Jika batas waktu pelaporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka batas waktu pelaporan?

• Tetap pada tanggal yang sudah ditetapkan sebagai tanggal akhir pelaporan

• Pada hari kerja berikutnya

• Sebelum hari Sabtu atau sebelum tanggal merah tersebut

• Tanggal 20 bulan berikutnya

Jika terjadi kesalahan pembuatan laporan SPT Masa PPN, maka wajib pajak dapat melakukan?

• Pembatalan laporan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan

• Pembetulan laporan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan

• Penghapusan laporan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan

• Memberitahukan adanya kesalahan laporan ini dengan mengirim surel kepada KPP

Jenis PPH yang terdapat dalam menu PPH Unifikasi adalah pajak berikut, kecuali?

• PPH 21

• PPh 22

• PPH 23

• PPH pasal 4 ayat 2

Pernyataan berikut tentang Deposit pajak adalah benar, kecuali?

• Deposit pajak dapat menghindari keterlambatan pembayaran pajak

• Dana dalam deposit pajak dapat dipakai untuk membayar semua jenis pajak

• Deposit pajak belum terikat ke suatu jenis pajak

• Atas dana yang tersimpan dalam deposit pajak, WP menerima imbalan bunga

Dividen untuk Badan Dalam Negeri di tahun 2025 menurut ketentuan pajak

• Bebas PPh pasal 4(2) dengan syarat dan ketentuan

• Bebas PPh pasal 4(2) atas dividen

• Dikenakan PPh pasal 4(2) atas dividen sebesar 10%

• Dikenakan PPh pasal 23 atas dividen sebesar 15%