Pemeriksaan BMD

Dalam pemeriksaan atas tahapan penggunaan BMD, auditor menemukan bahwa beberapa kendaraan dinas digunakan oleh pensiunan dan anggota keluarga pejabat, tanpa surat izin resmi dari Pemerintah Daerah. Tindakan auditor yang paling tepat berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan prinsip pemeriksaan adalah…

• Mencatat sebagai administrasi ringan karena kendaraan masih milik Pemda

• Mengabaikan karena tidak ada kerugian negara

• Menyampaikan dalam LHP sebagai ketidaksesuaian atas penggunaan aset

• Menyarankan penghapusan aset untuk memutus penggunaan pribadi

Saat memeriksa tahapan pemusnahan, tim auditor mendapati dokumen pemusnahan BMD berupa peralatan komputer yang masih dalam kondisi baik. Tidak ada berita acara kondisi barang dan hasil penilaian teknis. Temuan tersebut menunjukkan kelemahan dalam aspek…

• Penatausahaan dan pembinaan

• Penghapusan dan penganggaran

• Pemanfaatan dan pengadaan

• Penilaian dan pengamanan aset

Tim PDTT memeriksa tahapan pemanfaatan BMD di salah satu dinas dan menemukan bahwa pihak ketiga menggunakan gedung milik Pemda selama 3 tahun tanpa perjanjian sewa. Temuan ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip…

• Transparansi penatausahaan aset

• Pemanfaatan melalui kerja sama tanpa prosedur

• Penghapusan sebelum jatuh tempo

• Penyusutan nilai dalam laporan keuangan

Dalam penyusunan strategi PDTT, auditor ingin menentukan hal pokok dan lingkup atas pengelolaan BMD, namun entitas tidak memiliki data aset tetap yang lengkap, dan SPI belum memadai. Strategi yang paling sesuai dalam kondisi ini adalah…

• Menunda pemeriksaan sampai data tersedia

• Menentukan hal pokok berbasis risiko dan mempersempit lingkup

• Melibatkan inspektorat sebagai pelaksana

• Menyerahkan penilaian kepada entitas untuk menyusun laporan mandiri

Dalam konteks pengelolaan BMD, tahapan penilaian dilakukan untuk:

• Menghapus barang yang tidak digunakan lagi

• Menetapkan harga perolehan awal barang

• Menentukan nilai wajar barang sebagai dasar pemanfaatan atau pemindahtanganan

• Menginventarisasi barang dalam neraca daerah

Apa tujuan dari pemeriksaan kepatuhan dalam pemeriksaan atas pengelolaan BMD?

• Memberikan opini atas LK

• Menilai efektivitas kinerja

• Menilai kesesuaian kegiatan dengan peraturan perundang-undangan

• Mengungkapkan temuan audit investigatif

Salah satu prinsip dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang digunakan ketika dua aturan bertentangan adalah:

• Lex criminalis derogat lex civilis

• Lex specialis derogat legi generali

• Lex inferior derogat legi superior

• Lex posterior derogate legi priori

Dalam tahapan perencanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan BMD, hal yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah:

• Gambaran Umum Entitas

• Informasi umum

• Hal pokok, tujuan, dan lingkup pemeriksaan

• Prosedur pemeriksaan

Perbedaan utama antara audit dan reviu adalah pada:

• Output laporan

• Tingkat keyakinan yang diberikan

• Pendekatan berbasis risiko

• Pemilihan metode penilaian

Yang termasuk dalam informasi hal pokok yang telah ditentukan dalam pemeriksaan keuangan adalah:

• Efisiensi dalam penggunaan BMD

• Kesesuaian penghapusan dengan aturan

• Posisi keuangan dan elemen dalam laporan keuangan

• Penetapan harga jual aset tetap