PLKD 6

Entitas Pelaporan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah:

• Pemerintah Provinsi

• Kementerian Dalam Negeri

• SKPKD

• SKPD

Pengelolaan keuangan Daerah diatur dalam:

• Permendagri No. 77 Tahun 2020

• Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

• Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

• Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022

Mitigasi risiko dengan tidak melakukan apapun termasuk jenis:

• Menerima

• Menghindari

• Transfer

• Mengurangi

Risiko reputasi salah satu contohnya adalah:

• Perubahan harga pasar

• Menurunnya tingkat kepercayaan Pemangku kepentingan eksternal

• Transaksi dengan organisasi lain

• Kegagalan sistem organisasi

Berikut merupakan Pejabat Perangkat Daerah, kecuali:

• Kepala SKPKD

• Sekretaris Daerah

• Kepala Daerah

• Kepala SKPD

Berikut yang merupakan laporan keuangan kas basis bagi SKPD adalah:

• Laporan Realisasi Anggaran

• Catatan atas Laporan Keuangan

• Laporan Perubahan Ekuitas

• Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam:

• PSAP 01

• PSAP 02

• PSAP 03

• PSAP 04

Berikut adalah laporan keuangan berbasis akrual:

I.                     Laporan Operasional

II.                   Laporan Laba Rugi

III.                 Laporan Perubahan Ekuitas

IV.                Laporan Laporan Arus Kas

V.                  Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh Bendahara Umum Daerah adalah:

• I, II

• I, II, III, IV

• I, II, III, V

• I, II, III, IV, V

Hak pemerintah daerah sebagai penambah Kekayaan bersih adalah:

• Ekuitas

• Kas

• Pendapatan-LO

• Surplus

Kewajiban pemerintah sebagai pengurang kekayaan bersih, termasuk transfer (beban bagi hasil, bantuan keuangan) disebut:

• Pendapatan LO

• Belanja

• Beban

• Pembiayaan