Seleksi Role Model Sekretaris Pengadilan Tahun 2025

Rekonsiliasi Internal setiap bulan dilakukan antara hal berikut, kecuali...

• Unit pelaporan keuangan dan Unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

• Rekonsiliasi pelaporan keuangan antar Pengguna Anggaran dengan Kuasa BUN

• Modul Aset,Persediaan dan GLP

• UAKPA dengan bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan Satker

Periode pelaporan capaian output setiap bulannya adalah

• 5 Hari Kerja Pertama

• 5 Hari Kalender

• 10 Hari Kalender

• 10 Hari Kerja Pertama

Pengisian data capaian output di SAKTI dilakukan pada user

• Bendahara

• Operator Pelaporan

• PPK

• Operator Komitmen

Penilaian IKPA Capaian Output terdiri dari 2 komponen, yaitu:

• Ketepatan Waktu (30%) - Capaian RO (70%)

• Ketepatan Waktu (50%) - Capaian RO (50%)

• Ketepatan Waktu (70%) - Capaian RO (30%)

• Ketepatan Waktu (60%) - Capaian RO (40%)

Menurut Pasal 1 PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan keuangan, RKA-K/L adalah …

• Dokumen kas tahunan yang disusun untuk laporan kepada Kementerian Keuangan

• Dokumen rencana kegiatan tahunan Kementerian/Lembaga yang berisi program, kegiatan, target kinerja, serta anggaran untuk mencapainya.

• Dokumen anggaran multi-tahun Kementerian/Lembaga yang berisi proyeksi pengeluaran dan penerimaan

• Dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang berisi program, kegiatan, target kinerja, serta anggaran untuk mencapainya.

Berikut pendekatan utama IKPA, kecuali

• Kualitas Tujuan Anggaran

• Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

• Kualitas Perencanaan

• Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Penetapan Revisi Anggaran yang memerlukan pengesahan , seperti pergeseran anggaran antar program, antar KRO,antar kegiatan dan antar unit Eselon I merupakan kewenangan:

• DJPb

• Kantor Wilayah DJPb

• Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

• Kuasa Pengguna Anggaran

Wewenang dan Tanggung jawab Sekretaris dalam pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah :

• Memberikan pengarahan dan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

• Merencanakan pelaksanaan kegiatan Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

• Membuat surat keputusan untuk membebankan pembayaran biaya jasa Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

• Semua Salah

Di bawah ini merupakan jenis kendaraan yang diatur dalam PMK No. 138 Tahun 2024 tentang SBSK BMN :

• Kendaraan Jabatan

• Kendaraan Operasional

• Kendaraan Fungsional

• Semua Benar

Peraturan Menteri Keuangan terbaru yang mengatur tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara adalah :

• PMK No. 207/PMK.06/2021

• PMK No. 172/PMK.06/2020

• PMK No. 76/PMK.06/2019

• PMK No. 153/PMK.06/2021