TPK dan Biaya Sosial Korupsi

Seorang kepala dinas melakukan mark-up anggaran pembangunan jalan. Dana yang seharusnya Rp 5 miliar ditulis menjadi Rp 8 miliar, dan selisihnya digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri.
Tindakan kepala dinas tersebut termasuk kategori tindak pidana korupsi:

• Suap menyuap

• Kerugian keuangan negara

• Penggelapan dalam jabatan

• Gratifikasi
  
  

• Pemerasan

Seorang kontraktor memberikan uang Rp 200 juta kepada seorang pejabat agar memenangkan tender proyek. Pejabat tersebut menerima uang tersebut dan memberikan proyek kepada kontraktor.
Perbuatan ini termasuk dalam delik:

• Pemerasan

• Gratifikasi

• Suap menyuap

• Kecurangan

• Penggelapan

Seorang bendahara kantor menggunakan uang kas dinas untuk kepentingan pribadi, lalu membuat laporan palsu agar tindakannya tidak diketahui atasan.
Perbuatan bendahara tersebut termasuk tindak pidana korupsi kategori:

• Penggelapan dalam jabatan

• Kecurangan

• Pemerasan

• Gratifikasi

• Suap menyuap

1.      Seorang pejabat mengancam seorang pengusaha: jika tidak memberikan "uang pelicin", maka izin usahanya tidak akan diproses. Karena takut usahanya terganggu, pengusaha itu menyerahkan uang.
Perbuatan pejabat tersebut merupakan delik:

• Kecurangan
  
  

• Pemerasan
  
  

• Suap menyuap

• gratifikasi

• kerugian keuangan negara

Seorang pejabat ikut serta dalam pengadaan barang di instansinya sendiri. Ia memiliki perusahaan yang menjadi peserta tender dan akhirnya memenangkan proyek tersebut.
Perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berupa:

• Gratifikasi

• Penggelapan

• Kecurangan
  
  

• benturan kepentingan dalam pengadaan

• suap menyuap

Seorang panitia pengadaan barang menerima “hadiah” berupa jam tangan mewah dari salah satu vendor setelah selesai proses tender. Hadiah tersebut tidak dilaporkan ke KPK.
Kategori delik tindak pidana korupsi ini adalah:

• Gratifikasi

• suap menyuap

• Penggelapan

• Kecurangan
  
  

• Pemerasan

1.      Seorang pejabat pemerintah daerah bekerja sama dengan kontraktor untuk memenangkan proyek pembangunan gedung. Dalam kontrak, kualitas material diturunkan, tetapi laporan dibuat seolah-olah sesuai standar.
Perbuatan tersebut tergolong dalam delik:

• kecurangan

• suap menyuap

• gratifikasi

• benturan kepentingan

• penggelapan dalam jabatan

Seorang kepala desa menggunakan dana desa untuk membangun rumah pribadinya. Ia menyamarkan penggunaan dana dengan laporan pembangunan fiktif.
Delik yang tepat untuk kasus ini adalah:

• Kerugian keuangan negara

• suap menyuap

• gratifikasi

• perbuatan curang

• penggelapan dalam jabatan

Seorang pejabat pengadaan ikut serta dalam proses tender padahal ia memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemilik perusahaan peserta tender. Perusahaan tersebut kemudian dimenangkan.
Perbuatan ini merupakan delik:

• Benturan kepentingan dalam pengadaan

• kerugian negara

• suap menyuap

• pemerasan

• gratifikasi

1.      Seorang pejabat meminta imbalan uang dari seorang warga agar proses penerbitan KTP-nya dipercepat. Warga terpaksa membayar karena tidak ingin menunggu lama.
Tindakan pejabat tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi:

• pemerasan

• penggelapan

• suap menyuap

• gratifikasi

• penggelapan