TKA Pendidikan Pancasila LNF

Sebuah kasus korupsi besar yang melibatkan oknum menteri membuat publik menuntut pertanggungjawaban politik dari Presiden. Untuk menindaklanjuti kasus ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menggunakan haknya dalam menyelidiki kebijakan terkait kasus tersebut.

Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan mekanisme konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban Pemerintah? Jawaban benar lebih dari satu.

• 1. Hak Interpelasi

• 1. Hak Menyatakan Pendapat

• 1. Hak Angket

• 1. Hak Imunitas

• 1. Hak Memilih dan Dipilih

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 memperkuat prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini menggeser praktik yang sebelumnya sentralistik kepada lembaga tertentu.

Pilihlah semua tindakan berikut yang mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung oleh warga negara setelah amandemen UUD NRI 1945! Jawaban benar lebih dari satu.

• 1. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

• 1. Pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

• 1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

• 1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

• 1. Pemilihan Hakim Agung oleh Komisi Yudisial.

Amandemen UUD 1945 telah dilakukan beberapa kali sejak era reformasi. Tujuan amandemen ini adalah untuk menyesuaikan konstitusi dengan dinamika perkembangan politik, hukum, dan sosial masyarakat, termasuk memperkuat peran lembaga negara dan hak-hak warga negara. Pernyataan ini menunjukkan fungsi amandemen untuk …

• Mempertahankan bentuk negara secara mutlak

• Menetapkan kewajiban warga negara secara rinci

• Menghapus seluruh sistem ketatanegaraan yang lama

• Menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman

• Menetapkan bahasa nasional dan simbol negara

Pasal 28J UUD NRI 1945 mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan dalam menjalankan haknya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Manakah dari kondisi berikut yang sesuai dengan batasan dan kewajiban dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia menurut Pasal 28J UUD NRI 1945? Jawaban benar lebih dari satu.

• • Batasan dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain.

• Setiap orang wajib menghormati nilai-nilai agama, moral, dan etika yang berlaku.

• Pembatasan hak harus dilakukan melalui Penetapan Presiden (Perpres).

• Batasan diperlukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.

• Hak untuk hidup dapat dikurangi demi kepentingan umum yang lebih luas.

Hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

• Benar

• Salah

Hak untuk berorganisasi dan berkumpul termasuk dalam hak non-derogable yang tidak dapat dibatasi.

• Benar

• Salah

Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum tidak dapat dicabut oleh siapapun.

• Benar

• Salah

Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain dalam melaksanakan otonomi.

• BENAR

• SALAH

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip sentralisasi total.

• BENAR

• SALAH

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah harus merujuk pada Undang-Undang Dasar.

• BENAR

• SALAH