Kegagalan Badan Konstituante yang bersidang sejak tahun 1956 hingga 1959 dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru memicu krisis politik yang berkepanjangan. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali UUD 1945. Implikasi politik yang paling fundamental dari Dekrit Presiden 1959 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia adalah…

C. Tergantinya demokrasi liberal dengan Demokrasi Terpimpin yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan.

A. Berakhirnya sistem presidensial dan dimulainya era multi-partai.

B. Berakhirnya kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

D. Dimulainya masa Orde Baru dengan dwifungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik.

E. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konstitusi.

Salah satu hasil utama Amandemen UUD NRI 1945 adalah digesernya kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya (seperti DPR dan Presiden). Perubahan ini secara langsung mencerminkan upaya untuk…

Menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional dengan sistem checks and balances .

Menguatkan kekuasaan Presiden agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.

Memperkenalkan ideologi baru di luar Pancasila.

Meningkatkan peran daerah melalui otonomi yang seluas-luasnya.

Menghilangkan keterlibatan TNI/Polri dari ranah politik.

Analisis yang paling tepat mengenai kewajiban negara dalam kasus di atas, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, adalah...

Negara telah gagal memahami kewajibannya untuk menciptakan kesetaraan kesempatan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara secara merata.

Negara sudah memenuhi kewajiban karena menyediakan pekerjaan melalui pembangunan proyek teknologi.

Kewajiban negara hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, bukan intervensi ekonomi langsung.

Kewajiban negara hanya berlaku untuk kelompok masyarakat mayoritas di perkotaan.

Negara wajib mendahulukan semua proyek teknologi informasi untuk menunjukkan kemajuan.

Untuk mengatasi ketimpangan dan memenuhi hak warga pesisir sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, langkah Pemerintah Kota Makmur Jaya yang paling tepat adalah...

Menggunakan kewenangan Pasal 23 UUD NRI 1945 untuk merealokasi secara proporsional sebagian besar anggaran Rp50 Miliar untuk program nelayan.

Menghentikan seluruh proyek digital dan mengalihkan 100% anggaran untuk perbaikan sarana nelayan.

Menyerahkan seluruh tanggung jawab pemenuhan modal kerja dan sarana tangkap kepada pihak swasta dan koperasi.

Meminta warga nelayan untuk mengikuti program pelatihan digital yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka saat ini.

Menegakkan hukum terhadap warga yang berdemonstrasi karena dianggap melanggar ketertiban umum.

Ketidakseimbangan alokasi anggaran dan pengabaian kebutuhan warga pesisir berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Berdasarkan prinsip-prinsip UUD NRI 1945, dampak terburuk yang dapat ditimbulkan oleh ketimpangan ini adalah...

Terciptanya ketimpangan horizontal antarwilayah yang mengancam integrasi nasional akibat rasa ketidakadilan dan diskriminasi.

Menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap program-program digitalisasi.

Meningkatnya jumlah migrasi warga pesisir ke daerah perkotaan.

Penurunan pendapatan daerah karena lambatnya proyek teknologi.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait hak untuk berserikat dan berkumpul.

Prinsip praduga tak bersalah ( presumption of innocence ) adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten dalam proses penegakan hukum di Indonesia, implikasi yang paling signifikan bagi hak warga negara adalah...

C. Beban pembuktian sepenuhnya berada pada aparat penegak hukum, dan kebebasan pribadi tersangka harus dihormati selama proses berlangsung.

Aparat kepolisian dapat menahan tersangka selama mungkin untuk mengumpulkan bukti.

Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan banding terhadap setiap putusan bebas dari pengadilan.

Tersangka memiliki hak untuk menolak proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat.

Masyarakat sipil diperbolehkan untuk menghakimi dan memberikan sanksi sosial kepada tersangka.

Dalam sistem peradilan Indonesia, penegakan hukum harus menjamin terlaksananya keadilan substantif. Namun, seringkali muncul kritik bahwa "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" (yaitu, hukum keras pada rakyat kecil, lunak pada pejabat/elit). Pernyataan berikut yang merupakan kritik paling tepat dan mendasar terhadap fenomena "hukum tumpul ke atas" dalam konteks negara hukum adalah...

Diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang yang mencederai prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Kurangnya jumlah hakim yang kompeten di Mahkamah Agung.

Kekalahan dalam persidangan disebabkan oleh kurangnya dukungan politik.

Terlalu banyak peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses peradilan.

Menurut UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan ini menjadi pilar utama dalam supremasi hukum. Manakah dari kondisi berikut yang paling berpotensi melemahkan kemerdekaan dan supremasi kekuasaan kehakiman di Indonesia?

Adanya intervensi politik atau kekuasaan eksekutif/legislatif dalam proses pengangkatan dan promosi Hakim.

Peningkatan jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Peningkatan anggaran operasional Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Peran aktif Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan pelanggaran.

Sebagai seorang pemilih pemula, Rina aktif mencari informasi mengenai rekam jejak para calon legislatif di daerahnya sebelum hari pemilihan umum. Ia mempelajari visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan melalui berbagai sumber berita yang kredibel. Perilaku yang ditunjukkan Rina merupakan penerapan demokrasi Indonesia dalam bentuk...

Partisipasi politik warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab.

Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang sedang berkuasa.

Pelaksanaan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Upaya untuk memengaruhi kebijakan publik secara langsung.

Ketaatan terhadap peraturan pemilihan umum yang berlaku.

Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur bahwa seluruh penerimaan pajak dari sektor pertambangan di daerah harus disetor 90% ke kas pusat. Daerah diberikan 10% dan kewenangan penuh untuk mengelola 10% tersebut. Jika dianalisis dari perspektif UUD NRI 1945 Pasal 18, kebijakan ini rentan terhadap kritik karena berpotensi melanggar prinsip...

Otonomi daerah yang seluas-luasnya, karena fungsi daerah sebagai subjek pengelola kekayaan alam dan sumber pendapatan utama menjadi terbatasi.

Kedaulatan rakyat, karena DPR tidak dilibatkan dalam penetapan persentase.

Sentralisasi kekuasaan, karena semua kewenangan harus berada di tangan pemerintah pusat.

Kebebasan fiskal, karena daerah dilarang mencari sumber pendapatan lain di luar pajak.

Desentralisasi mutlak, karena daerah tidak diberi wewenang untuk mengatur pertahanan dan keamanan.

Sebuah Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Indonesia berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana tata ruang wilayah yang melarang alih fungsi lahan sawah menjadi pekarangan atau permukiman. Perda ini dibuat tanpa melibatkan partisipasi aktif dari perwakilan petani dan warga desa, dengan alasan untuk mempercepat proses legalisasi. Tindakan Pemprov tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam menerapkan prinsip otonomi daerah yang sehat, khususnya pada aspek...

Demokrasi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan daerah.

Hubungan kewenangan antara Pemprov dan Pemerintah Pusat.

Kedudukan yang sama antarlembaga negara di tingkat daerah.

Kebebasan daerah untuk memilih kepala daerahnya sendiri.

Kewajiban daerah untuk mematuhi setiap instruksi dari pusat.

Dalam konteks otonomi daerah, salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah pengelolaan sumber daya alam yang sering kali melibatkan kepentingan pusat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mengatur pengelolaan sumber daya alam di daerah dapat berpotensi mengurangi kewenangan daerah. Kebijakan tersebut dapat dikritik karena berpotensi melanggar prinsip...

Otonomi daerah yang seluas-luasnya, karena daerah tidak memiliki kontrol penuh atas sumber daya alamnya.

Partisipasi publik, karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Desentralisasi, karena semua keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Keadilan sosial, karena kebijakan tersebut tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kedaulatan rakyat, karena keputusan diambil tanpa melibatkan masyarakat lokal.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan hak politiknya. Namun, sering kali terdapat tantangan dalam pelaksanaan pemilu yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Salah satu tantangan tersebut adalah...

Adanya praktik politik uang yang merusak integritas pemilu.

Tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu.

Ketersediaan informasi yang akurat mengenai calon legislatif.

Transparansi dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU.

Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, prinsip keadilan harus ditegakkan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, sering kali terdapat diskriminasi dalam proses peradilan. Salah satu faktor yang paling berpotensi menyebabkan diskriminasi tersebut adalah...

Adanya perbedaan status sosial ekonomi antara terdakwa.

Tingginya jumlah kasus yang ditangani oleh pengadilan.

Kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Keterlibatan media dalam proses peradilan.

Ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum.

Pemerintah Provinsi Nusa Bahari ingin mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk penetapan kuota tangkap dan sanksi bagi pelanggar. Perda ini disiapkan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kelestarian laut. Tindakan Pemprov ini merupakan manifestasi langsung dari prinsip konstitusional tentang...

Otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri.

Sentralisasi, karena pemerintah daerah tidak boleh mengatur sumber daya alam.

Konsentrasi, karena semua kekuasaan harus dipusatkan pada kepala daerah.

Desentralisasi mutlak, karena pusat kehilangan semua kontrol atas daerah.

Kewajiban negara untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik.

Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Sifat HAM ini dikenal sebagai non-derogable rights . Maksud dari sifat non-derogable adalah...

Hak tersebut tidak dapat dikurangi atau dicabut dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

Hak tersebut dapat dikurangi atau dibatasi oleh Undang-Undang demi ketertiban umum.

Hak tersebut dapat dicabut oleh putusan pengadilan jika melanggar hukum.

Hak tersebut hanya berlaku pada masa damai dan tidak berlaku pada masa perang.

Hak tersebut diberikan oleh negara, bukan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang (UU) yang mengatur sanksi pidana terhadap praktik insider trading di pasar modal. Setelah disahkan, UU tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang kepastian hukum. Lembaga negara yang berwenang dan memiliki kewajiban untuk menganalisis dan membatalkan UU tersebut adalah...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme judicial review (uji undang-undang terhadap UUD).

Mahkamah Agung (MA) melalui hak uji materiel.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui hak angket.

Presiden melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Komisi Yudisial (KY) melalui pengawasan etika hakim.

Seorang mahasiswa menunggak biaya kuliah dan terancam diberhentikan dari kampusnya. Padahal, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk menegakkan haknya, mahasiswa tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pihak universitas, dengan mendasarkan pada prinsip bahwa...

Kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD.

Hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

Hak untuk mempertahankan diri dan hidup.

Kewajiban negara untuk menjamin hak atas pekerjaan.

Hak untuk mendapatkan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Amandemen UUD NRI 1945 menggeser mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari yang sebelumnya dipilih oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan ini secara fundamental memperkuat prinsip...

Kedaulatan rakyat, karena rakyat menggunakan haknya secara langsung dalam memilih pemimpin eksekutif.

Trias Politica, dengan memisahkan secara tegas kekuasaan Presiden dan DPR.

Otonomi daerah, karena Presiden yang terpilih harus memenuhi janji-janji kampanye daerah.

Demokrasi perwakilan, karena Presiden diwakilkan oleh calon tunggal dalam Pilpres.

Sentralisme, dengan memusatkan kekuasaan penuh pada Presiden.

Analisis efektivitas penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya beberapa faktor penghambat, termasuk korupsi, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang. Manakah dari kondisi berikut yang paling tepat mencerminkan faktor penghambat penegakan hukum yang konsisten dan adil? Jawaban lebih dari satu.

Terdapat diskriminasi dalam pemberian sanksi hukum berdasarkan status sosial pelaku.

Adanya intervensi politik atau kekuasaan eksekutif dalam proses penyidikan perkara.

Hakim memiliki integritas yang tinggi dan menolak intervensi politik.

Masyarakat aktif mengawasi proses peradilan dan melaporkan pelanggaran.

Aparat penegak hukum mematuhi code of conduct secara ketat.

Sistem ketatanegaraan pasca-amandemen UUD NRI 1945 menekankan pada prinsip checks and balances . Pilihlah semua mekanisme berikut yang menunjukkan implementasi prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif! Jawaban lebih dari satu.

DPR dan Presiden bersama-sama membahas dan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU).

DPR berhak mengajukan Hak Angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang.

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan undang-undang.

Analisis praktik demokrasi menuntut evaluasi terhadap sejauh mana kedaulatan rakyat dilaksanakan. Manakah dari praktik berikut yang secara langsung merefleksikan implementasi kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Jawaban lebih dari satu.

Warga negara menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden.

Lembaga perwakilan (DPR) menyuarakan aspirasi dan kepentingan konstituen.

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mewakili kepentingan daerah.

Presiden melantik menteri tanpa persetujuan DPR.

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden.

Amandemen UUD NRI 1945 menghilangkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang sebelumnya ditetapkan oleh MPR. Dampak struktural dan filosofis dari penghapusan GBHN adalah...

Sistem perencanaan pembangunan menjadi lebih fleksibel dan terdesentralisasi.

Kekuasaan Presiden menjadi lebih kuat dan mandiri dalam menyusun program kerja.

MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara.

Indonesia berubah menjadi negara serikat.

Fungsi DPD dihapuskan karena dianggap tidak efektif.

TKA Pendidikan Pancasila LNF

Authored by Lail Nur Fadhlika

Social Studies

12th Grade

Used 4+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

40 questions

Show all answers

MULTIPLE SELECT QUESTION

1 min • 1 pt

Sebuah kasus korupsi besar yang melibatkan oknum menteri membuat publik menuntut pertanggungjawaban politik dari Presiden. Untuk menindaklanjuti kasus ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menggunakan haknya dalam menyelidiki kebijakan terkait kasus tersebut.
Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan mekanisme konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban Pemerintah? Jawaban benar lebih dari satu.

Hak Interpelasi

Hak Menyatakan Pendapat

Hak Angket

Hak Imunitas

Hak Memilih dan Dipilih

MULTIPLE SELECT QUESTION

1 min • 1 pt

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 memperkuat prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini menggeser praktik yang sebelumnya sentralistik kepada lembaga tertentu.
Pilihlah semua tindakan berikut yang mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung oleh warga negara setelah amandemen UUD NRI 1945! Jawaban benar lebih dari satu.

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Hakim Agung oleh Komisi Yudisial.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Amandemen UUD 1945 telah dilakukan beberapa kali sejak era reformasi. Tujuan amandemen ini adalah untuk menyesuaikan konstitusi dengan dinamika perkembangan politik, hukum, dan sosial masyarakat, termasuk memperkuat peran lembaga negara dan hak-hak warga negara. Pernyataan ini menunjukkan fungsi amandemen untuk …

Mempertahankan bentuk negara secara mutlak

Menetapkan kewajiban warga negara secara rinci

Menghapus seluruh sistem ketatanegaraan yang lama

Menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman

Menetapkan bahasa nasional dan simbol negara

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Pasal 28J UUD NRI 1945 mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan dalam menjalankan haknya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.
Manakah dari kondisi berikut yang sesuai dengan batasan dan kewajiban dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia menurut Pasal 28J UUD NRI 1945? Jawaban benar lebih dari satu.

Batasan dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain.

Setiap orang wajib menghormati nilai-nilai agama, moral, dan etika yang berlaku.

Pembatasan hak harus dilakukan melalui Penetapan Presiden (Perpres).

Batasan diperlukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.

Hak untuk hidup dapat dikurangi demi kepentingan umum yang lebih luas.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Benar

Salah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Hak untuk berorganisasi dan berkumpul termasuk dalam hak non-derogable yang tidak dapat dibatasi.

Benar

Salah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Benar

Salah

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

40 questions

SOAL AKIDAH AKHLAK

Quiz

•

12th Grade

46 questions

PENILAIAN SUMATIF AKHIR SEMESTER MATA PELAJARAN SOSIOLOGI

Quiz

•

12th Grade

45 questions

TKA SOSIOLOGI PAKET E

Quiz

•

12th Grade

40 questions

pts sosiologi kelas XII ips

Quiz

•

12th Grade

40 questions

US IPS SD

Quiz

•

10th - 12th Grade

40 questions

ASTS Ganjil IPS kelas 9 MTs 32by lia

Quiz

•

9th Grade - University

40 questions

SOSIOLOGI X BAB-2 (Tindakan sosial, interaksi sosial, identitas)

Quiz

•

10th Grade - University

40 questions

IPS PERKEMBANGAN HINDU BUDHA DI INDONESIA

Quiz

•

12th Grade

Popular Resources on Wayground

8 questions

Spartan Way - Classroom Responsible

Quiz

•

9th - 12th Grade

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

14 questions

Boundaries & Healthy Relationships

Lesson

•

6th - 8th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

3 questions

Integrity and Your Health

Lesson

•

6th - 8th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

9 questions

FOREST Perception

Lesson

•

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Social Studies

38 questions

Unit 6 Key Terms

Quiz

•

11th Grade - University

10 questions

Boss Battle- Quizziz

Quiz

•

12th Grade

55 questions

Unit 12: World War I

Quiz

•

8th - 12th Grade

35 questions

Early Cold War Review

Quiz

•

9th - 12th Grade

20 questions

Legislative Branch review - Congress

Quiz

•

12th Grade

18 questions

USHC 6 1920s to Mass Advertising

Quiz

•

9th - 12th Grade

5 questions

10.2 Regional Development DOL

Quiz

•

9th - 12th Grade

23 questions

USHC 6 FDR and The New Deal Programs

Quiz

•

9th - 12th Grade

TKA Pendidikan Pancasila LNF

Hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Hak untuk berorganisasi dan berkumpul termasuk dalam hak non-derogable yang tidak dapat dibatasi.

Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain dalam melaksanakan otonomi.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip sentralisasi total.

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah harus merujuk pada Undang-Undang Dasar.

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Social Studies