POST-TEST ( PELAYANAN PERIZINAN UNTUK PENGGUNAAN TKA)

Berdasarkan PP 34 Tahun 2021, sebelum mempekerjakan TKA, Pemberi Kerja TKA wajib memiliki

• Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

• Surat Izin Usaha

• Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

• Paspor TKA

Pengesahan RPTKA diberikan oleh :

• Kementerian Luar Negeri

• Kementerian Ketenagakerjaan

• Kementerian Hukum dan HAM

• Kementerian Luar Negeri

Berikut ini adalah salah satu kewajiban Pemberi Kerja TKA, kecuali :

• Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi TKA dalam bahasa Indonesia.

• Menunjuk tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia untuk alih keahlian.

• Membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA).

• Mengangkat TKA menjadi anggota serikat pekerja.

TKA yang menjabat sebagai anggota Dewan Direksi atau Dewan Komisaris dengan kepemilikan saham dikecualikan dari kewajiban :

• Membayar DKP-TKA

• Memiliki RPTKA

• Memiliki Visa

• Memiliki Paspor

PP 34 Tahun 2021 diterbitkan sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari :

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

• Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA

TKA yang bekerja dalam kondisi darurat dan mendesak dikecualikan dari persyaratan memiliki RPTKA, dengan jangka waktu paling lama :

• 1 minggu

• 1 bulan

• 2 bulan

• 3 bulan

Proses permohonan Pengesahan RPTKA dilakukan secara :

• Tatap muka di Kementerian Ketenagakerjaan

• Langsung di kantor imigrasi

• Daring (online) melalui sistem terpadu

• Melalui Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri

Berikut ini adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan TKA tanpa memerlukan RPTKA, kecuali :

• Kunjungan bisnis

• Pemberian ceramah atau mengikuti seminar

• Pelaksanaan penelitian

• Melakukan kegiatan produksi rutin

Salah satu sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan adalah :

• Pembekuan kegiatan usaha

• Penahanan TKA

• Denda administratif

• Pencabutan kewarganegaraan

Pengawasan penggunaan TKA menurut PP 34 Tahun 2021 dilaksanakan oleh :

• Kepolisian Republik Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan

• Pengawas Ketenagakerjaan dan Pejabat Imigrasi

• Pejabat Imigrasi dan Badan Intelijen Negara

• Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Republik Indonesia