
Manajemen Keuangan Sektor Publik Bab 6
Authored by Lisa Kustina
Business
University
Used 4+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
40 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Berdasarkan roadmap Strategic Assets Management DJKN, integrasi perencanaan anggaran dan perencanaan BMN seharusnya mulai diimplementasikan pada periode:
2007-2009
2010-2012
Mulai 2013
2014-2016
Belum ada target implementasi
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Dalam kasus pengadaan bus Transjakarta yang melibatkan PT Ifana Dewi, masalah utama yang menyebabkan bus tidak dapat digunakan adalah:
Bus mengalami kerusakan teknis
Spesifikasi bus tidak sesuai kontrak
Bus belum diserahterimakan kepada Dinas Perhubungan dan BPKB belum balik nama
Bus masih dalam proses pengiriman dari pabrik
Anggaran pemeliharaan tidak tersedia
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Menurut PP No. 6 Tahun 2006, BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama:
Menteri Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Pemerintah Republik Indonesia
Kementerian/Lembaga yang menggunakan
Badan Pertanahan Nasional
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Dalam konteks desentralisasi, aset pemerintah pusat yang berada di daerah sering mengalami masalah pemeliharaan karena:
Kualitas aset yang rendah
Tidak ada teknisi yang kompeten di daerah
Ketidakjelasan status kepemilikan dan alokasi anggaran pemeliharaan
Kondisi geografis yang sulit dijangkau
Regulasi yang terlalu ketat
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Sebelum reformasi keuangan, salah satu kelemahan utama pengelolaan BMN adalah:
Terlalu banyak peraturan yang mengatur
Anggaran yang terlalu besar untuk pemeliharaan
Tidak lengkapnya data dan informasi tentang jumlah, nilai, kondisi, dan status kepemilikan BMN
SDM yang terlalu banyak
Sistem teknologi informasi yang terlalu canggih
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Dalam hierarki kelembagaan pengelolaan aset daerah, yang berperan sebagai pengelola Barang Milik Daerah adalah:
Kepala Daerah
Sekretaris Daerah
Kepala SKPD
Kepala SKPKD
Bendahara Barang
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Kasus perencanaan pembangunan gedung baru DPD yang dianggarkan Rp 200 juta untuk perencanaan menunjukkan permasalahan:
Korupsi yang sistemik
Potensi inefisiensi karena DPD sudah memiliki kantor perwakilan di berbagai provinsi
Kekurangan anggaran negara
Sistem pengadaan yang tidak transparan
Pelanggaran hukum administrasi
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?