Demokrasi Indonesia berdasarkan UUD 1945 dapat diartikan sebagai...

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

Kekuasaan sepenuhnya di tangan presiden

Lembaga yang mengesahkan dan menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk pertama kalinya adalah...

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

Periode pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dikenal sebagai masa Demokrasi Parlementer. Alasan periode tersebut dikarakterisasi demikian, dan implikasi fundamental dari sistem pemerintahan ini terhadap stabilitas politik Indonesia saat itu adalah ….

Sistemnya disebut Demokrasi Parlementer, karena kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR), yang berimplikasi pada seringnya terjadi jatuh bangun kabinet dalam kurun waktu yang singkat.

Sistemnya disebut Demokrasi Terpimpin, karena kekuasaan eksekutif terpusat di tangan Presiden, yang berimplikasi pada pembubaran partai politik.

Sistemnya disebut Demokrasi Presidensial, karena Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki hak prerogatif, yang berimplikasi pada pembentukan kabinet ahli.

Sistemnya disebut Demokrasi Liberal, karena kekuasaan didominasi oleh lembaga yudikatif, yang berimplikasi pada keberhasilan Konstituante menyelesaikan UUD permanen.

Pemberlakuan UUDS 1950 dengan sistem multi-partai yang dominan memungkinkan kebebasan politik yang tinggi. Namun, periode ini diakhiri dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 karena kegagalan Konstituante. Berdasarkan fakta historis tersebut, evaluasi kritis yang paling tepat mengenai kegagalan sistem Demokrasi Parlementer/Liberal di bawah UUDS 1950 dalam mewujudkan cita-cita bangsa adalah ....

Sistem ini dinilai berhasil menjamin kemerdekaan pers, namun gagal dalam proses perubahan, karena fragmentasi politik dan konflik kepentingan antarpatai membuat Konstituante tidak mampu merumuskan UUD baru.

Keberhasilan utama periode ini adalah pelaksanaan Pemilihan Umum 1955, yang membuktikan sistem tersebut sangat efektif dan hanya terhenti oleh intervensi asing.

Kegagalannya terletak pada penolakan Presiden untuk membentuk kabinet koalisi, yang membuat pemerintahan selalu berlandaskan pada partai tunggal yang lemah.

Secara normatif, sistem tersebut ideal karena memberikan otoritas penuh kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk membuat semua keputusan negara, yang hanya terhambat oleh faktor ekonomi.

Jika ditinjau dari implikasi politik jangka panjang, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri periode UUDS 1950 dapat dirumuskan sebagai upaya menciptakan sistem politik baru yang fundamental. Perumusan yang paling tepat mengenai perubahan mendasar yang dibawa oleh Dekrit tersebut, dalam kaitannya dengan model demokrasi di Indonesia, adalah ....

Dekrit merumuskan pengembalian sistem ke model presidensial murni (UUD 1945), yang secara efektif mengakhiri praktik Demokrasi Parlementer yang liberal dan instabil, sekaligus menguatkan peran eksekutif.

Dekrit merumuskan kembali sistem multipartai yang lebih efisien, menciptakan model Demokrasi Terpimpin yang berbasis pada kekuatan legislatif (DPR).

Dekrit merumuskan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang baru, sehingga mengubah model kesatuan negara menjadi negara federal dengan UUD yang permanen.

Dekrit merumuskan pelaksanaan referendum nasional untuk memilih UUD baru, yang merupakan puncak dari keberhasilan Konstituante.

Salah satu hasil paling signifikan dari Amandemen UUD NRI 1945 (setelah periode UUDS 1950) adalah pergeseran kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, sejajar dengan lembaga negara lainnya. Implikasi utama dari perubahan kedudukan ini terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia adalah...

Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, bukan lagi sepenuhnya dilakukan oleh MPR, yang kemudian memperkuat sistem checks and balances.

MPR tidak lagi memiliki wewenang untuk mengubah atau menetapkan UUD, melainkan hanya berhak melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden menjadi mandataris MPR, sehingga MPR berhak memberhentikan Presiden tanpa melalui proses peradilan.

Pembentukan lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang mengambil alih seluruh fungsi legislasi dari DPR.

Periode reformasi yang membawa Amandemen UUD NRI 1945 berlandaskan pada keinginan untuk menghilangkan praktik sentralisasi kekuasaan dan memperkuat demokrasi. Jika dievaluasi secara kritis, dasar utama perubahan UUD 1945 pasca-Orde Baru yang paling berhasil mencegah munculnya kembali otoritarianisme adalah...

Perubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari dipilih oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat, yang meningkatkan akuntabilitas eksekutif kepada pemilih.

Penghapusan seluruh isi UUD NRI 1945 dan menggantinya dengan konstitusi baru yang lebih liberal.

Penetapan masa jabatan Presiden menjadi maksimal dua periode dan penguatan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam politik praktis.

Pemberian kekuasaan absolut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan partai politik yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Proses Amandemen UUD NRI 1945 dilakukan melalui empat tahapan dan memiliki lima kesepakatan dasar, salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Rumusan filosofis yang paling tepat di balik kesepakatan untuk mempertahankan Pembukaan adalah...

Pembukaan UUD 1945 memuat dasar filosofis (Pancasila) dan cita-cita proklamasi (NKRI), yang dianggap sebagai staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) dan menjadi landasan ideologis yang tidak boleh diubah oleh bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia, sehingga tidak boleh diubah untuk menjamin kebebasan sipil.

Pembukaan UUD 1945 hanya berisi hal teknis kenegaraan, sehingga perubahannya tidak memiliki dampak signifikan terhadap sistem politik.

Pembukaan UUD 1945 adalah warisan dari era Demokrasi Parlementer, sehingga harus dipertahankan sebagai bentuk penghormatan.

Salah satu ciri esensial negara demokratis adalah adanya pola rekrutmen politik yang terbuka dan transparan. Jika suatu negara memberlakukan sistem di mana semua jabatan politik kunci (legislatif dan eksekutif) hanya boleh diisi dari anggota keluarga penguasa atau kelompok elit tertentu tanpa melalui pemilihan yang kompetitif, maka sistem ini secara fundamental melanggar prinsip...

Akuntabilitas, karena pemimpin yang tidak dipilih secara terbuka cenderung tidak merasa bertanggung jawab kepada rakyat.

Rotasi kekuasaan, karena jabatan tersebut dipegang seumur hidup.

Pemisahan kekuasaan, karena semua kekuasaan terpusat pada satu lembaga.

Suprastruktur politik, karena lembaga-lembaga negara tidak berfungsi.

Prinsip rotasi kekuasaan adalah syarat mutlak terciptanya demokrasi, yang di Indonesia diwujudkan melalui pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode. Berikan evaluasi kritis mengapa pembatasan masa jabatan ini dianggap sebagai pilar utama untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yakni ....

Pembatasan jabatan efektif karena memastikan tidak ada penumpukan kekuasaan yang berlebihan pada satu individu atau kelompok, sehingga meminimalkan potensi tirani dan penyalahgunaan otoritas.

Rotasi kekuasaan menjamin bahwa setiap pemimpin yang menjabat pasti akan sangat cakap dan bebas dari korupsi.

Pembatasan jabatan menghasilkan stabilitas politik yang mutlak karena partai politik tidak perlu melakukan kampanye.

Rotasi kekuasaan hanya bertujuan untuk membagi keuntungan ekonomi antar partai politik elit yang berkuasa.

Suatu negara sedang merancang konstitusi baru. Mereka ingin memastikan bahwa para pejabat eksekutif (Presiden/Gubernur) benar-benar menerapkan prinsip akuntabilitas politik yang tinggi. Rumusan mekanisme paling efektif yang harus dimasukkan ke dalam konstitusi untuk mencapai tujuan tersebut adalah...

Menyediakan prosedur impeachment (pemakzulan) yang jelas dan transparan jika pejabat terbukti melanggar hukum atau UUD, serta sistem pelaporan kekayaan berkala.

Memberikan kekebalan hukum penuh kepada pejabat eksekutif selama masa jabatannya agar mereka bisa fokus bekerja.

Menghapus lembaga legislatif (parlemen) agar pejabat eksekutif dapat bekerja tanpa hambatan politik.

Mewajibkan semua pejabat eksekutif berasal dari satu partai politik yang paling besar dan dominan.

Pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti yang tercantum dalam UUD NRI 1945, merupakan indikator kunci keberhasilan demokrasi. Dalam konteks hak atas pendidikan (Pasal 31), upaya negara yang paling utama untuk menjamin hak dasar ini terlaksana secara merata dan berkualitas adalah dengan...

Menetapkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD dan memastikan bahwa kurikulum dirancang secara inklusif dan relevan bagi semua daerah.

Mewajibkan seluruh warga negara bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi dan membiayai semua kebutuhan sekolah secara mandiri.

Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan kepada pihak swasta agar tercipta kompetisi kualitas yang sehat.

Memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk menentukan standar kelulusan dan tidak menerima subsidi dari pemerintah.

Pemilihan Umum (Pemilu) berfungsi sebagai sarana akuntabilitas politik dalam negara demokratis. Berikan evaluasi kritis mengenai tantangan terbesar dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia pada era keterbukaan informasi, yang berpotensi merusak integritas hasil Pemilu yakni ....

Penyebaran hoax (berita bohong) dan disinformasi secara masif melalui media sosial, yang dapat memanipulasi persepsi pemilih dan mencederai rasionalitas hasil Pemilu.

Tingginya partisipasi pemilih, yang menyebabkan antrean panjang di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jumlah partai politik yang terlalu sedikit, sehingga tidak ada pilihan ideologi yang beragam bagi masyarakat.

Biaya kampanye yang terlalu murah, sehingga kurang menarik minat kandidat yang berkualitas.

Di era keterbukaan informasi, perilaku demokratis warga negara tidak hanya diukur dari partisipasi dalam Pemilu, tetapi juga dari cara mereka berinteraksi di ruang publik digital. Rumusan perilaku yang paling ideal dan bertanggung jawab bagi warga negara Indonesia di media sosial, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, adalah...

Menggunakan kebebasan berekspresi secara konstruktif dan kritis, diimbangi dengan verifikasi informasi (literasi digital) dan penghormatan terhadap martabat individu (tidak menyebarkan kebencian/fitnah).

Menyebarluaskan semua informasi yang diterima tanpa verifikasi untuk menjamin kecepatan penyampaian informasi.

Memblokir semua akun yang memiliki pandangan politik berbeda untuk menciptakan ruang diskusi yang homogen.

Mengkritik pemerintah dengan bahasa yang kasar dan provokatif, karena kritik adalah satu-satunya bentuk kebebasan berekspresi.

Evaluasi Akhir PPKn Bab 2 - Demokrasi Berdasarkan UUD NRI 1945

Authored by Ajeng Arianatasari

Moral Science

11th Grade

Used 3+ times

Evaluasi Akhir PPKn Bab 2 - Demokrasi Berdasarkan UUD NRI 1945

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

30 questions

Show all answers

FILL IN THE BLANKS QUESTION

1 min • 4 pts

Periode berlakunya UUD 1945 yang pertama kali adalah dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga...

(a)

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 4 pts

Konstitusi yang berlaku di Indonesia antara 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS).

Benar

Salah

DRAG AND DROP QUESTION

1 min • 4 pts

Bentuk negara yang diatur dalam UUD RIS 1949 adalah...
(a)

Negara kesatuan

Negara serikat

Republik

Federasi

DROPDOWN QUESTION

1 min • 4 pts

Periode berlakunya UUD RIS berlangsung pada …
(a)

1945-1949

1949-1950

1950-1959

1959-1999

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 4 pts

Perubahan status negara Indonesia dari bentuk serikat (Republik Indonesia Serikat) menjadi negara kesatuan yang berlangsung cepat pada tahun 1950 didasarkan pada...

Keinginan Belanda untuk mencabut semua hasil Konferensi Meja Bundar.

Tuntutan dan gerakan masif dari seluruh rakyat dan negara bagian untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keputusan Konstituante untuk mengganti UUD RIS dengan UUDS 1950.

Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 4 pts

Implikasi paling mendasar dari berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 terhadap kedaulatan Indonesia adalah...

Indonesia menjadi negara dengan sistem parlementer murni.

Kedaulatan Indonesia secara de jure dan de facto terbagi-bagi di antara negara-negara bagian.

Presiden tidak lagi dapat membubarkan parlemen.

Pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 4 pts

Konstitusi RIS 1949 menganut sistem pemerintahan parlementer, sementara UUD 1945 sebelum amandemen secara resmi menganut sistem pemerintahan presidensial yang cenderung kuat.

Benar

Salah

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

25 questions

PKN XI Hubungan Internasional

Quiz

•

11th Grade

25 questions

Penilaian Harian 1 Tembang Sinom

Quiz

•

10th Grade - University

25 questions

uh ppkn bab integrasi nasional

Quiz

•

11th Grade

25 questions

PHB PPKn KELAS X MATERI PANCASILA

Quiz

•

10th Grade - University

25 questions

Pengaruh Kemajuan IPTEK Terhadap NKRI

Quiz

•

9th - 12th Grade

25 questions

XI- MENJAGA KEUTUHAN NKRI

Quiz

•

11th Grade - University

25 questions

PPKN KELAS XI MID SEMESTER

Quiz

•

11th Grade

25 questions

XI (SEBELAS)

Quiz

•

11th Grade

Popular Resources on Wayground

19 questions

Naming Polygons

Quiz

•

3rd Grade

10 questions

Prime Factorization

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Math Review

Quiz

•

3rd Grade

15 questions

Fast food

Quiz

•

7th Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Inferences

Quiz

•

4th Grade

19 questions

Classifying Quadrilaterals

Quiz

•

3rd Grade

Discover more resources for Moral Science

10 questions

Fact Check Ice Breaker: Two truths and a lie

Quiz

•

5th - 12th Grade

10 questions

Video Games

Quiz

•

6th - 12th Grade

5 questions

A.EO.1-4 Quizizz Day 1

Quiz

•

9th - 12th Grade

100 questions

Biology EOC Review

Quiz

•

9th - 12th Grade

5 questions

A.EO.1-4 Quizizz Day 2

Quiz

•

9th - 12th Grade

12 questions

Name that Candy

Quiz

•

KG - 12th Grade

50 questions

ELA EOG Prep 7th Grade

Quiz

•

KG - University

20 questions

Guess The App

Quiz

•

KG - Professional Dev...

Evaluasi Akhir PPKn Bab 2 - Demokrasi Berdasarkan UUD NRI 1945

Periode berlakunya UUD 1945 yang pertama kali adalah dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga...

(a)

Konstitusi yang berlaku di Indonesia antara 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS).

Bentuk negara yang diatur dalam UUD RIS 1949 adalah...
(a)

Periode berlakunya UUD RIS berlangsung pada …
(a)

Perubahan status negara Indonesia dari bentuk serikat (Republik Indonesia Serikat) menjadi negara kesatuan yang berlangsung cepat pada tahun 1950 didasarkan pada...

Implikasi paling mendasar dari berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 terhadap kedaulatan Indonesia adalah...

Konstitusi RIS 1949 menganut sistem pemerintahan parlementer, sementara UUD 1945 sebelum amandemen secara resmi menganut sistem pemerintahan presidensial yang cenderung kuat.

Demokrasi Indonesia berdasarkan UUD 1945 dapat diartikan sebagai...

Salah satu implikasi utama dari berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen adalah adanya kekuasaan yang sangat besar pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif, yang memicu sistem pemerintahan presidensial yang sangat kuat (disebut juga executive heavy).

Lembaga yang mengesahkan dan menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk pertama kalinya adalah...
(a)

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Moral Science

Evaluasi Akhir PPKn Bab 2 - Demokrasi Berdasarkan UUD NRI 1945

Periode berlakunya UUD 1945 yang pertama kali adalah dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga... (a)

Konstitusi yang berlaku di Indonesia antara 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS).

Bentuk negara yang diatur dalam UUD RIS 1949 adalah... (a)

Periode berlakunya UUD RIS berlangsung pada … (a)

Perubahan status negara Indonesia dari bentuk serikat (Republik Indonesia Serikat) menjadi negara kesatuan yang berlangsung cepat pada tahun 1950 didasarkan pada...

Implikasi paling mendasar dari berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 terhadap kedaulatan Indonesia adalah...

Konstitusi RIS 1949 menganut sistem pemerintahan parlementer, sementara UUD 1945 sebelum amandemen secara resmi menganut sistem pemerintahan presidensial yang cenderung kuat.

Demokrasi Indonesia berdasarkan UUD 1945 dapat diartikan sebagai...

Salah satu implikasi utama dari berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen adalah adanya kekuasaan yang sangat besar pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif, yang memicu sistem pemerintahan presidensial yang sangat kuat (disebut juga executive heavy).

Lembaga yang mengesahkan dan menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk pertama kalinya adalah... (a)

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Moral Science

Periode berlakunya UUD 1945 yang pertama kali adalah dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga...

(a)

Bentuk negara yang diatur dalam UUD RIS 1949 adalah...
(a)

Periode berlakunya UUD RIS berlangsung pada …
(a)

Lembaga yang mengesahkan dan menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk pertama kalinya adalah...
(a)