Soal Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia mewajibkan semua karyawannya, tanpa memandang agama, untuk mengikuti perayaan hari besar agama mayoritas di perusahaan tersebut sebagai bentuk 'kebersamaan'. Kebijakan ini menuai protes dari sebagian karyawan yang merasa keyakinan mereka tidak dihargai. Tindakan perusahaan tersebut, meskipun bertujuan baik, dapat dianalisis sebagai tindakan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan makna Sila Pertama Pancasila karena...

• Mengganggu produktivitas kerja karyawan.

• Tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat.

• Melanggar prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

• Tidak menghormati dan menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya.

• Berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial antar karyawan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti ia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Ia memiliki tiga tingkatan nilai: nilai dasar (yang abadi), nilai instrumental (penjabaran dalam UUD dan peraturan), dan nilai praksis (penerapan dalam kehidupan sehari-hari). Ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai respon terhadap maraknya penyalahgunaan data di era digital, pembuatan UU tersebut merupakan contoh konkret dari implementasi Pancasila pada tingkatan________

• Nilai Filosofis

• Nilai Dasar

• Nilai Instrumental

• Nilai Praksis

• Nilai Moral

Sebuah desa yang warganya hidup dari pertanian menghadapi kekeringan parah. Pemerintah menawarkan solusi dengan membangun pabrik industri di desa tersebut yang akan menyerap tenaga kerja, namun berisiko mencemari sumber air yang tersisa. Warga desa terbelah antara kebutuhan ekonomi jangka pendek (pekerjaan) dan kelestarian lingkungan jangka panjang (sumber air). Untuk menyelesaikan dilema ini dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, pendekatan apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan?

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materiil (judicial review) terhadap sebuah Undang-Undang yang baru disahkan oleh DPR dan Presiden. MK kemudian memutuskan bahwa beberapa pasal dalam UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kewenangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus tersebut adalah...

• Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

• Mengadili sengketa kewenangan lembaga negara.

• Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

• Membubarkan partai politik.

• Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.' Namun, dalam pelaksanaannya, unjuk rasa seringkali harus dibatasi jika berpotensi menimbulkan anarki atau mengganggu hak orang lain, seperti hak untuk menggunakan jalan umum. Analisis yang paling tepat mengenai hubungan antara hak dan kewajiban dalam konteks kasus tersebut adalah...

• UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur tentang pembatasan hak asasi manusia.

• Kewajiban warga negara lebih tinggi kedudukannya daripada hak asasi manusia.

• Hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi oleh apapun.

• Aparat keamanan memiliki wewenang penuh untuk membubarkan setiap unjuk rasa.

• Pelaksanaan hak asasi manusia oleh seseorang dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Apa alasan utama Presiden tidak menandatangani RUU tersebut?

• Karena RUU tersebut mendapat penolakan luas dari masyarakat sipil dan dianggap merugikan kepentingan publik.

• Karena Presiden sedang berada di luar negeri saat RUU diajukan.

• Karena RUU tersebut belum mendapatkan persetujuan dari DPR.

• Karena ada kesalahan administratif dalam penyusunan RUU tersebut.

Berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen), apa konsekuensi hukum dari tindakan Presiden tersebut dan mekanisme apa yang bisa terjadi selanjutnya?

• RUU tersebut otomatis batal dan tidak berlaku.

• Presiden dapat mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan RUU tersebut.

• Presiden dapat membubarkan DPR karena tidak sejalan dengannya.

• DPR dapat melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden karena menolak menandatangani.

• RUU tersebut tetap sah menjadi UU setelah 30 hari meskipun tidak ditandatangani Presiden.

Masyarakat di sebuah desa secara rutin mengadakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan dan membangun pos kamling secara bersama-sama. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela dan hasilnya dinikmati oleh seluruh warga desa tanpa memandang suku atau agama. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut merupakan implementasi dari prinsip...

• Chauvinisme

• Individualisme

• Etnosentrisme

• Primordialisme

• Gotong royong

Politik identitas, yaitu penggunaan identitas kelompok (seperti agama atau suku) sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan, semakin menguat dalam kontestasi pemilu di Indonesia. Hal ini berisiko mempertajam polarisasi dan konflik horizontal di tengah masyarakat. Menguatnya politik identitas dapat dianalisis sebagai ancaman serius terhadap prinsip Bhinneka Tunggal Ika karena...

• Mempercepat proses pengambilan keputusan politik.

• Mendorong transparansi dalam pemerintahan.

• Mengikis kesadaran akan identitas nasional yang lebih inklusif demi kepentingan kelompok yang sempit.

• Memperkaya khazanah demokrasi di Indonesia.

• Meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Di era globalisasi, generasi muda Indonesia terpapar oleh berbagai budaya asing melalui internet dan media. Di satu sisi, ini dapat memperkaya wawasan. Di sisi lain, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai budaya lokal dan identitas ke-Indonesiaan. Untuk mengelola kebinekaan sebagai modal sosial di tengah arus globalisasi, sikap dan strategi apa yang paling tepat untuk dikembangkan oleh generasi muda?

• Menganggap semua budaya sama saja dan tidak ada yang perlu dipertahankan.

• Mampu menyaring budaya asing, mengadopsi hal-hal positif yang universal, sambil tetap berpegang teguh pada dan mempromosikan nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya lokal.

• Hanya mempelajari budaya dari negara-negara maju di Barat dan Asia Timur.

• Menerima semua budaya asing tanpa filter dan meninggalkan budaya lokal yang dianggap kuno.

• Menolak sepenuhnya semua pengaruh budaya asing dan menutup diri dari dunia luar.