Font size
S
M
L
XL
Worksheetslawyer exam
Total questions: 121
Worksheet time: 1hrs 1mins
Name
Class
Date
1.
Terhadap Putusan Pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat diajukan :
a)
A. Peninjauan Kembali
b)
B. Banding
c)
C. Kasasi
d)
D. Perlawanan
2.
Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah
a)
A. Orang perorangan
b)
B. Perkumpulan Perseroan
c)
C. Penjamin
d)
D. Jawaban a, b dan c benar
3.
Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah
a)
A. Orang perorangan
b)
B. Perkumpulan Perseroan
c)
C. Penjamin
d)
D. Jawaban a, b dan c benar
4.
Lembaga perlindungan hak kreditur dari perbuatan kreditur pailit yang merugikan para kreditur adalah :
a)
A. Actio Paulina
b)
B. Actio Populis
c)
C. Actio Curatele
d)
D. Actio Maris
5.
Pihak yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit sesuai undang-undang kepailitan adalah :
a)
A. Advokat
b)
B. Kurator
c)
C. Mediator
d)
D. Konsiliator
6.
Fungsi dari lembaga kepailitan adalah :
a)
A. Pemberi jaminan kepada kreditor
b)
B. Pemberi perlindungan kepada debitur
c)
C. Jawaban a dan b benar
d)
D. Jawaban a dan b salah
7.
Yang menjadi syarat pailit adalah:
a)
A. Minimal dua kreditur
b)
B. Harus ada utang
c)
C. Jatuh waktu dan dapat ditagih
d)
D. Jawaban a,b dan c benar
8.
Kompetensi Pengadilan Niaga :
a)
A. Memeriksa perkara keapilitan dan penundaan pembayaran
b)
B. A. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
c)
C. Jawaban a dan b benar
d)
D. Jawaban a dan b salah
9.
Kepailitan diatur dalam :
a)
A. UU Nomor 35 Tahun 2004
b)
B. UU Nomor 36 Tahun 2004
c)
C. A. UU Nomor 37 Tahun 2004
d)
D. A. UU Nomor 38 Tahun 2004
10.
Pengadilan Niaga berada di wilayah kompetensi Peradilan :
a)
A. Peradilan Umum
b)
B. Peradilan Tata Usaha Negara
c)
C. Peradilan Agama
d)
D. Peradilan Militer
11.
Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah :
a)
A. Banding
b)
B. Kasasi
c)
C. Peninjauan Kembali
d)
D. Perlawanan
12.
Permohonan Pernyataan Pailit diajukan kepada :
a)
A. Ketua Pengadilan Niaga
b)
B. Kurator
c)
C. Debitur
d)
D. Kreditur
13.
Putusan Mahkamah Konstitusi
a)
A. Final dan Mengikat
b)
B. Dapat diajukan upaya hukum banding
c)
C. Dapat diajukan upaya hukum kasasi
d)
D. Jawaban a,b dan c salah
14.
Alat bukti dalam perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kecuali :
a)
A. Surat atau tulisan
b)
B. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan
c)
C. Keterangan Ahli
d)
D. Petunjuk
15.
Putusan mahkamah konstitusi tentang perselisihan Hasil Pilpres disampaikan kepada :
a)
A. MPR
b)
B. DPR
c)
C. DPD
d)
D. Jawaban a,b dan c benar
16.
Yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, kecuali :
a)
A.Pengujian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b)
B. Pembubaran partai politik
c)
C. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum
d)
D. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang
17.
Pengujian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wewenang :
a)
A. MK
b)
B. MA
c)
C. KY
d)
D. PTUN
18.
Alat bukti dalam sengketa tata usaha negara, kecuali :
a)
A.Surat atau tulisan
b)
B. Keterangan ahli
c)
C. Pengetahuan Hakim
d)
D. Sumpah
19.
Putusan yang bersifat menghukum adalah :
a)
A. Condemnatoir
b)
B. Constitutif
c)
C. Declaratoir
d)
D. Jawaban a, b dan c salah
20.
Yang termasuk dalam eksepsi prosesual, kecuali :
a)
A. Eksepsi tentang lewatnya waktu
b)
B. Eksepsi penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai subyek penggugat
c)
C. Eksepsi tidak lengkapnya subyek tergugat
d)
D. Eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan
21.
Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dimintakan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu :
a)
A. 90 Hari
b)
B. 60 Hari
c)
C. 30 Hari
d)
D. 14 Hari
22.
Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan pada saat :
a)
A.Permulaan sidang
b)
B. Bersamaan dengan jawaban atas pokok perkara
c)
C. Sebelum pembuktian
d)
D.A. Setiap waktu selama pemeriksaan
23.
Hakim wajib memberi nasehat kepada penggugat wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, hal ini dilakukan oleh Hakim dalam acara :
a)
A. Pemeriksaan persiapan
b)
B. Pemeriksaan pendahuluan
c)
C. Pemeriksaan pokok perkara
d)
D. Pemeriksaan pokok sengketa
24.
Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan ke pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi :
a)
A. Tempat kedudukan penggugat dan tergugat
b)
B. Tempat kedudukan penggugat
c)
C. A. Tempat kedudukan tergugat
d)
D. Jawaban a, b, dan c salah
25.
Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara Final adalah :
a)
A. A. Telah menimbulkan kekuatan eksekutorial
b)
B. A. Sudah tidak dapat diajukan upaya hukum
c)
C. A. Sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum
d)
D. A. Telah dibuat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik
26.
Jangka waktu pengajuan Gugatan KTUN Fiktif-Negatif
a)
A. 1 Bulan
b)
B. 2 Bulan
c)
C. 3 Bulan
d)
D. 4 Bulan
27.
Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :
a)
A. KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b)
B. KTUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
c)
C. A. Jawaban a dan b salah
d)
D. A. Jawaban a dan b benar
28.
Yang bukan termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara (KTUN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah :
a)
A. A. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata
b)
B. A. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
c)
C. A. Keputusan KPU baik pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum
d)
D. A. Jawaban a, b, dan c benar
29.
Sengketa tata usaha negara adalah :
a)
A. A. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antar lembaga negara
b)
B. Sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
c)
C. A. Sengketa hasil pemilu
d)
D. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara
30.
Upaya Administrasi yang dilakukan sebelum pengajuan Gugatan ke PTUN, adalah :
a)
A. A. Keberatan
b)
B. A. Banding administrasi
c)
C. A. Jawaban a dan b salah
d)
D. A. Jawaban a dan b benar
31.
Berikut ini merupakan asas-asas yang digunakakan dalam beracara di PTUN, kecuali :
a)
A. Actor sequitor forum rei
b)
B.Verhandlung maxime
c)
C. Erga Omnes
d)
D. Praduga Rechtmatig
32.
Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak, maka dapat dimintakan permohonan pemeriksaan :
a)
A. Acara pemeriksaan singkat
b)
B. Acara pemeriksaan cepat
c)
C. Acara pemeriksaan biasa
d)
D. Acara Pemeriksaan Pendahuluan
33.
Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera mengambil tindakan :
a)
A. Menjatuhkan putusan sela
b)
B. Menjatuhkan putusan provisi
c)
C. Menjatuhkan putusan eksepsionil
d)
D. Menyarankan perdamaian
34.
Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya, meliputi :
a)
A. Tempat pekerja/buruh pekerja
b)
B. A. Tempat pengusaha/perusahaan beroperasi
c)
C. Tempat serikat pekerja terdaftar sebagai anggota
d)
D. A. Tempat yang ditentukan oleh instansi kementerian tenaga kerja
35.
Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila salah satunya diduga mengandung unsur :
a)
A. A. Putusan mengandung kekhilafan Hakim
b)
B. A. Putusan bernuansa politis
c)
C. A. Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
d)
D. A. Putusan memihak salah satu pihak yang berperkara
36.
Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat melakukan :
a)
A. Perdamaian
b)
B. Gugatan ke PTUN
c)
C. Gugatan ke PN
d)
D. Gugatan ke PHI
37.
Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian, kecuali :
a)
A. A. Perselisihan kepentingan
b)
B. Perselisihan pemutusan hubungan kerja
c)
C. A. Perselisihan hak
d)
D. A. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
38.
Perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, dikenal dengan istilah :
a)
A. Bipartit
b)
B. Tripartit
c)
C. Mediasi
d)
D. Konsiliasi
39.
Salah satu asas dalam penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan/hubungan industrial adalah di bawah ini, kecuali :
a)
A. A. Perundingan damai;
b)
B. Perundingan bipartit;
c)
C. Musyawarah mufakat;
d)
D. A. Pemutusan Hubungan Kerja
40.
Pengadilan hubungan industrial diatur dalam :
a)
A. A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
b)
B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
c)
C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
d)
D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
41.
Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial:
a)
A. A. Perselisihan Hak
b)
B. A. Perselisihan Kepentingan
c)
C. A. Perselisihan PHK
d)
D. A. Jawaban a, b dan c benar
42.
Di bawah ini merupakan tata cara pengajuan permohonan cerai talak, kecuali :
a)
A. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal Tergugat
b)
B. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama tempat Penggugat apabila Tergugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami
c)
C. Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat apabila pihak Tergugat tinggal di luar negeri
d)
D. Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat apabila pihak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di luar negeri
43.
Sebutkan yang menjadi ruang lingkup tugas perwalian terhadap seorang anak :
a)
A. Hanya terhadap pribadi dan pendidikan anak tersebut
b)
B. Hanya terhadap pribadi dan pendidikan anak tersebut
c)
C. A. terhadap pribadi anak maupun harta bendanya
d)
D. A. jawaban a, b, dan c salah
44.
Berikut ini merupakan syarat-syarat untuk menjadi wali nikah :
a)
A. A. Laki-laki, muslim, akil dan baligh
b)
B. Laki-laki dan perempuan muslim dan sudah baliq
c)
C. Perempuan muslim, akil dan sudah menikah
d)
D. Jawaban di atas semua salah
45.
Di bawah ini merupakan syarat-syarat pembuatan Perjanjian Perkawinan, kecuali :
a)
A. Saudara kandung
b)
B. Pengampu dari satu calon mempelai
c)
C. Penjabat yang ditunjuk
d)
D. Jawaban a,b dan c benar
46.
Bagaimanakah hubungan keperdataan anak di luar nikah terhadap kedua orang tuanya :
a)
A. Mempunyai hubungan keperdataan baik terhadap kedua orang tuanya;
b)
B. Tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya;
c)
C. Hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya;
d)
D. Jawaban a, b, dan c salah
47.
Sumpah Li’an dapat diucapkan oleh seorang suami kepada istriya dalam hal :
a)
A. Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut
b)
B. Gugatan suami terhadap istrinya tidak didukung oleh bukti-bukti kuat dan pihak istri menolak tuduhan pihak suami tersebut
c)
C. Suami mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya sedangkan istrinya menolak pengingkaran tersebut
d)
D. Jawaban a, b, dan c benar
48.
Dalam hal cerai talak, kapan perkawinan berakhir dengan segala akibat hukumnya :
a)
A. Sejak adanya Putusan Mahkamah Agung
b)
B. A. Sejak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c)
C. A. Sejak Ikrar Talak diucapkan dan Hakim membuat Penetapan Ikrar Talak
d)
D. A. Jawaban a, b, dan c benar
49.
Berikut ini merupakan tata cara pemberian Ikrar Talak dari suami kepada istrinya, kecuali :
a)
A. Ikrar talak dinyatakan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap
b)
B. Pihak suami harus hadir sendiri dalam sidang tersebut, dan bila tidak dapat hadir harus mengirimkan kuasanya melalui suatu akta otentik untuk menyampaikan ikrar talak
c)
C. Pihak suami tetap dapat mengucapkan ikrar talak tanpa kehadiran pihak istri yang telah dipanggil secara patut
d)
D. Ikrar talak harus dinyatakan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap
50.
Apakah yang dimaksud dengan Taklik Talak :
a)
A. Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad
b)
B. Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria sebelum akad
c)
C. Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad ijab kabul
d)
D. Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria sebelum akad ijab kabul
51.
Yang dapat dijadikan saksi dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan Syiqaq adalah :
a)
A. Orang Tua
b)
B. Pembantu
c)
C. Orang-orang yang dekat dengan suami isteri
d)
D. Semuanya Benar
52.
Berikut ini yang bukan merupakan alasan perceraian adalah :
a)
A. Salah satu pihak melakukan kekejaman
b)
B. Salah satu pihak zina
c)
C. Salah satu pihak tidak mempunyai pekerjaan tetap
d)
D. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
53.
Apakah yang dimaksud dengan Mut’ah :
a)
A. Hak Mengasuh Anak
b)
B. Hak pemeliharaan Anak
c)
C. Pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda iwadi uang lainnya
d)
D. Perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberi tembusan kepada dan atas persetujuan suami
54.
Dalam perkara permohonan ijin beristri lebih dari seorang dengan alasan istri menderita sakit kandungan sehingga menjadi mandul, namun dibantah oleh pihak istri, maka yang harus membuktikan ialah :
a)
A. Suami untuk membuktikan bahwa istrinya mandul
b)
B. Istri harus membuktikan diri dengan memeriksakan diri ke dokter untuk diketahui kebenaran penyakitnya
c)
C. Suami dan istri harus membuktikan dalilnya masing-masing
d)
D. Semuanya benar
55.
Pengajuan permohonan isbat nikah diajukan pada:
a)
A. KUA di mana perkawinan dilakukan
b)
B. Pengadilan Negeri
c)
C. Pengadilan Agama
d)
D. Pengadilan Agama
56.
Apabila permohonan / gugatan cerai diputus dengan Verstek maka :
a)
A. Hakim tidak perlu membuktikan alasan-alasan cerai karena tidak dibantah
b)
B. Hakim boleh membuktikan alasan-alasan cerai, jika Pemohon / Penggugat mau
c)
C. Hakim harus membuktikan alasan-alasan cerai demi kebenaran hukum
d)
D. Hakim tidak boleh membuktikan alasan-alasan cerai karena melanggar hukum acara
57.
Gugatan cerai diajukan ke :
a)
A. PA di tempat tinggal suami sebagai tergugat
b)
B. PA di tempat tinggal istri, dengan beberapa pengecualian
c)
C. PA di tempat suami, istri, atau suami istri
d)
D. Dimana saja, yang penting ke PA
58.
Berikut ini adalah syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai nadzir, kecuali:
a)
A. Beragama Islam
b)
B. Sehat jasmani dan rohani
c)
C. Telah mempunyai penghasilan yang cukup
d)
D. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan
59.
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang :
a)
A. Perkawinan, kewarisan, hibah dan wakaf
b)
B. Perceraian, poligami, kewarisan dan harta bersama suami istri
c)
C. Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan shadaqah
d)
D. Perceraian, pembagian warisan, Itsbat nikah dan wakaf
60.
Peradilan Agama di Indonesia diatur dalam :
a)
A. UU No. 7 Tahun 1989 jis. UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 50 Tahun 2009
b)
B. UU No. 8 Tahun 1989 jis. UU No. 4 Tahun 2006, UU No. 51 Tahun 2009
c)
C. UU No. 8 Tahun 1989 jis. UU No. 5 Tahun 2006, UU No. 52 Tahun 2009
d)
D. UU No. 9 Tahun 1989 jis. UU No. 6 Tahun 2006, UU No. 53 Tahun 2009
61.
Dalam gugatan cerai, jika pihak penggugat dan tergugat berada diluar negeri maka gugatan cerai tersebut diajukan ke :
a)
A. Pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat
b)
B. Pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan penggugat
c)
C. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
d)
D. Pengadilan Tinggi Agama
62.
Dalam praktek sering dijemput bahwa penyitaan telah dilakukan terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingannya tersebut adalah :
a)
A. Gugatan
b)
B. Derden Verzet
c)
C. Verzet
d)
D. Perlawanan
63.
Alat bukti dalam perkara perdata menurut Pasal 164 HIR, kecuali :
a)
A. Bukti Tertulis
b)
B. Bukti Saksi
c)
C. Persangkaan
d)
D. Pengetahuan Hakim
64.
Sita revindicatoir (Revindicatoir Beslag) dapat dimintakan terhadap :
a)
A. Barang tidak bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai tergugat
b)
B. Barang tidak bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat
c)
C. Barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat
d)
D. Barang bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai tergugat
65.
Di dalam hukum acara perdata dikenal dua masalah upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Di bawah ini terdapat beberapa jenis upaya hukum biasa, kecuali :
a)
A. Banding
b)
B. Kasasi
c)
C. Perlawanan terhadap Putusan Verstek
d)
D. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial
66.
Terhadap putusan yang telah diputus tanpa kehadirannya, maka pihak tergugat dapat mengajukan upaya hukum :
a)
A. Verzet
b)
B. Verstek
c)
C. Banding
d)
D. Kasasi
67.
Sebaliknya dalam hal pihak penggugat yang tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah meskipun dipanggil secara patut maka hakim pengadilan perdata dapat menjatuhkan:
a)
A. Putusan Sela
b)
B. Putusan Verstek
c)
C. Putusan Verzet
d)
D. Putusan Gugur
68.
Dalam hal pihak tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah meskipun dipanggil secara patut maka Hakim pengadilan perdata dapat menjatuhkan:
a)
A. Putusan Sela
b)
B. Putusan Verstek
c)
C. Putusan Verzet
d)
D. Putusan Gugur
69.
Persyaratan perkara dapat diajukan melalui Gugatan sederhana, kecuali :
a)
A. Para Pihak dalam Gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
b)
B.Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya
c)
C. Domisili Penggugat dan Tergugat di daerah hukum Pengadilan yang sama
d)
D. Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum
70.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diatur mengenai Gugatan terhadap :
a)
A. Perkara Perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak 200 juta
b)
B. Perkara Perbuatan Wanprestasi nilai gugatan materiil paling banyak 200 juta
c)
C. Jawaban a dan b benar
d)
D. Jawaban a dan b salah
71.
Hukum acara perdata memberikan peluang untuk dicabutnya suatu gugatan, dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh :
a)
A. Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, asalkan tergugat belum menyampaikan jawaban
b)
B. Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, meskipun terrgugat telah menyampaikan jawaban
c)
C. Dilakukan oleh penggugat atas persetujuan tergugat, meskipun tergugat belum menyampaikan jawaban
d)
D. Dapat dilakukan oleh penggugat maupun tergugat, meskipun perkara yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan
72.
Kapan tindakan hukum Gugatan Rekonpensi dapat diajukan :
a)
A. Diajukan bersama dengan jawaban
b)
B. Dapat diajukan kapanpun
c)
C. Dapat dalam tenggang waktu 7 hari setelah Putusan Pengadilan Negeri
d)
D. Diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan negeri
73.
Jika dalam suatu perkara yang sedang berlangsung terdapat pihak ketiga yang ingin menggabungkan diri kepada salah satu pihak, baik tergugat maupun penggugat maka percampuran pihak ketiga dalam perkara ini disebut :
a)
A. Intervensi
b)
B. Voeging
c)
C. Derden Verzet
d)
D. Vrijwaring
74.
Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak disebut :
a)
A. Intervensi
b)
B. Voeging
c)
C. Derden Verzet
d)
D. Vrijwaring
75.
Latip mengajukan gugatan terhadap Pratiwi, dengan tuntutan agar Pratiwi segera menyerahkan tanah yang telah dibeli Latip dari Pratiwi. Namun ternyata diketahui bahwa Latip belum melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut kepada Pratiwi. Sehubungan dengan adanya gugatan dari Latip tersebut, maka guna mempertahankan haknya dan meminta pelunasan pembayaran kepada Latip, Pratiwi dapat melakukan tindakan hukum, yaitu:
a)
A. Pratiwi melakukan upaya derden verzet
b)
B. Pratiwi dapat mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Latip
c)
C. Pratiwi tidak dapat melakukan upaya hukum apapun sampai gugatan yang diajukan Latip tersebut diputus oleh Majelis Hakim
d)
D. Pratiwi dapat segera mengajukan gugatan baru dan terpisah
76.
Berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam kesepakatan perdamaian adalah:
a)
A. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
b)
B. Merugikan pihak ketiga
c)
C. Tidak dapat dilaksanakan
d)
D.Jawaban a, b, dan c benar
77.
Dalam proses mediasi dikenal istilah kaukus, yang artinya :
a)
A. Pertemuan antara mediator dengan para pihak yang berperkara
b)
B.Pertemuan antara para pihak yang berperkara
c)
C. Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak yang berperkara terhadap pihak lain
d)
D. Upaya mediasi yang dilakukan mediator dengan para pihak yang berperkara
78.
Akibat Hukum bagi Pihak Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, adalah :
a)
A. Gugatan tidak dapat diterima
b)
B. Gugatan Ditolak
c)
C. Gugatan dikabulkan
d)
D. Jawaban a dan b benar
79.
Dalam menghadapi suatu perkara perdata. Hakim diberikan wewenang untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Hal tersebut didasarkan pada :
a)
A. PERMA No. 1 Tahun 2016
b)
B. PERMA No. 2 Tahun 2016
c)
C. PERMA No. 3 Tahun 2016
d)
D. PERMA No. 4 Tahun 2016
80.
Berdasarkan asas actor sequitur forum rei, dalam hal A yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta dan B yang beralamat tinggal di Sleman, mengajukan gugatan terhadap C yang bertempat tinggal di Bantul. Dalam hal ini maka gugatan terhadap C ditujukan di :
a)
A. Pengadilan Negeri Yogyakarta
b)
B. Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman atau Yogyakarta
c)
C. Pengadilan Negeri Bantul
d)
D. Pengadilan Negeri Sleman
81.
Gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian posita dan bagian petitum yang dimaksud dengan petitum adalah :
a)
A. Bagian dari gugatan yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan
b)
B. Bagian dari gugatan yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum
c)
C. Bagian dari gugatan yang memuat hal-hal yang diinginkan atau diminta penggugat.
d)
D. Bagian dari gugatan yang memaparkan mengenai dasar dari duduk perkara
82.
Putusan Vrijspraak diberikan jika :
a)
A. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan
b)
B. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan
c)
C. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana
d)
D. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti dan perbuatan tersebut juga bukan merupakan suatu tindak pidana
83.
Sebelum memberikan keterangan, saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing. Apa akibat hukumnya jika seorang saksi telah memberikan tanpa mau mengucapkan sumpah atau janji :
a)
A. Keterangan saksi tersebut tetap dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah
b)
B. Keterangan saksi tersebut hanya dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim
c)
C. Keterangan saksi tersebut menjadi gugur
d)
D. Keterangan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan hakim dam harus dibatalkan
84.
Berdasarkan Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam hukum pembuktian dikenal dengan asas :
a)
A. Conviction intime
b)
B. Conviction in raissonee
c)
C. Negatief Wettelijke Stelsel
d)
D.Positief Wettelijke Stelsel
85.
Hal-hal dibawah ini termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, kecuali :
a)
A. Perkara yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 bulan
b)
B. Perkara yang diancam dengan denda sebanyak-bayaknya Rp. 7.500.-
c)
C. Pelanggaran lalu lintas
d)
D. Penghinaan ringan
86.
Terhadap putusan pra peradilan para pihak yang tidak puas :
a)
A. Diberi hak untuk upaya hukum banding dan kasasi;
b)
B. Hanya diberi hak untuk banding ke pengadilan tinggi sebagai putusan akhir;
c)
C. Hanya diberi hak untuk kasasi ke mahkamah agung sebagai putusan akhir;
d)
D. Tidak diberi hak untuk banding
87.
Perkara pra peradilan adalah perkara yang pemeriksaannya termasuk cepat karena harus sudah diputuskan dalam waktu :
a)
A. 14 Hari
b)
B. 17 Hari
c)
C. 7 Hari
d)
D. 4 Hari
88.
Berikut adalah pejabat yang dapat diajukan sebagai termohon/ tergugat dalam perkara pra peradilan kecuali :
a)
A. Penyidik
b)
B. Penuntut Umum
c)
C. Hakim
d)
D. Tidak ada jawaban yang benar
89.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Yang termasuk wewenang pra peradilan adalah :
a)
A. Memeriksa dan mengadili sah tidaknya penangkapan dan penahanan
b)
B. Memeriksa dan mengadili sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan
c)
C. Semua jawaban a dan b benar;
d)
D. Semua jawaban a dan c salah;
90.
Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan material sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, harus dinyatakan :
a)
A. Dapat Dibatalkan
b)
B. Batal Demi Hukum
c)
C. Tidak Dapat Diterima
d)
D. Harus diperbaiki oleh Penuntut Umum
91.
Untuk kepentingan penyelidikan. Penyidik dapat melakukan penahan selama :
a)
A. 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 30 hari
b)
B. 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari
c)
C. 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat paling lama 30 hari
d)
D. 20 hari dan dapat di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat paling lama 40 hari
92.
Dalam hal seorang tersangka ditangkap atau ditahan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 69 KUHAP penasihat hukum diperbolehkan menghubungi tersangka :
a)
A. Setelah berkas perkara pidana dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
b)
B. Sejak tersangka ditangkap atau ditahan
c)
C. Ketika tersangka akan disidangkan pertama kali
d)
Setelah mendapat persetujuan dari penyidik
93.
Untuk kepentingan penyidikan maka diperkenankan bagi penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHAP tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik harus dilakukan atas izin:
a)
A. Penuntut Umum
b)
B. Ketua PT
c)
C. Ketua PN Setempat
d)
D. Ketaua Kajari Setempat
94.
Umumnya penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Namun penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, yaitu dalam hal :
a)
A. Terdapat bukti permulaan yang cukup
b)
B. Jika tersangka tidak mau bekerja sama dengan penyidik
c)
C. Tersangka tertangkap tangan
d)
D. Terdapat upaya tersangka untuk menghilangkan barang bukti
95.
Terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup, dapat dilakukan penangkapan untuk paling lama .....hari
a)
A. satu hari
b)
B. dua puluh hari
c)
C. Empat puluh hari
d)
D. Enam puluh
96.
Tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan keterangan bebas kepada penyidik atau hakim, menurut saudara berarti :
a)
A. Tersangka tetap wajib menjawab setiap pertanyaan penyidik dan hakim, apapun jawabannya terserah tersangka
b)
B. Meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang arti keterangan bebas namun dalam praktek tersangka atau terdakwa boleh menjawab ataupun tidak menjawab pertanyaan penyidik atau hakim
c)
C. semua jawaban benar
d)
D. semua jawaban salah
97.
Wewenang penyidik untuk melakukan penahanan selain harus didasarkan pada alasan yang bersifat obyektif juga harus didasarkan pada terpenuhinya persyaratan subyektif. Yang termasuk dalam alasan yang bersifat obyektif adalah :
a)
A. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka diancam dengan pidana penjara;
b)
B. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka diancam dengan pidana denda dan penjara;
c)
C. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka diancam dengan pidana mati;
d)
D. Semua jawaban salah
98.
Seorang Polisi mengetahui ada orang yang sedang melakukan kejahatan bermaksud untuk melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Untuk melakukan penangkapan tersebut:
a)
A. Polisi tersebut wajib menunjukkan surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang
b)
B. Selain wajib menunjukkan surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang, polisi tersebut juga wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat
c)
C. Polisi tersebut tidak perlu menunjukkan surat perintah penangkapan asal ia dapat menunjukkan ijin penangkapan dari Ketua Pengadilan setempat
d)
D. Polisi tersebut tidak perlu menunjukkan surat perintah penangkapan
99.
Yang berwenang mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan adalah :
a)
A. Setiap penyelidik
b)
B. Setiap Penyidik
c)
C. Jawaban a dan b benar
d)
D. Jawaban a dan b salah
100.
Tujuan Proses Penyidikan adalah :
a)
A. Mencari dan menemukan alat bukti
b)
B. Mencari menemukan tersangka
c)
C. jawaban a dan b salah
d)
D. jawaban a dan b salah
101.
Apabila timbul perbedaan antara advokat dengan klien mengenai cara penanganan perkara :
a)
A. Advokat dapat mengundurkan diri
b)
B. Advokat harus mengikuti kehendak klien
c)
C. Advokat tidak dapat mengundurkan diri
d)
D. Jawaban b dan c benar
102.
Seorang advokat yang sedang menduduki suatu jabatan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif):
a)
A. Dilarang berpraktek
b)
B. Tidak dilarang berpraktek
c)
C. Dilarang berpraktek tapi namanya dapat dicantumkan oleh suatu kantor advokat
d)
D. Dilarang berpraktek dan namanya tidak dapat dicantumkan oleh suatu kantor advokat
103.
Seorang advokat asing :
a)
A. Dapat berpraktek atau membuka kantor atau perwakilannya di Indonesia
b)
B. Wajib memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada mereka yang tidak mampu, dunia pendidikan dan penelitian hukum
c)
C. Hanya dapat bekerja sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing pada kantor advokat
d)
D. Jawaban semua benar
104.
Advokat dapat menolak untuk memberikan nasehat hukum atau bantuan hukum karena :
a)
A. Tidak sesuai dengan keahlian dan hati nuraninya
b)
B. Perbedaan agama
c)
C. Perbedaan aliran politik
d)
Jawaban semua benar
105.
Jika seorang Advokat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, maka :
a)
A. Advokat tersebut hanya dapat menjalankan profesinya di luar sidang
b)
B. Advokat tersebut hanya dapat memberikan konsultasi hukum
c)
C. Advokat tersebut masih dapat menjalankan profesinya, baik di dalam atau di luar sidang
d)
D. Advokat tersebut tidak dapat menjalankan profesinya, baik di dalam atau di luar sidang
106.
Berikut ini adalah bentuk-bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada Advokat yang terbukti melanggar kode etik Advokat, kecuali :
a)
A. Peringatan pertama
b)
B. Perigatan biasa
c)
C. Peringatan keras
d)
D. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi
107.
Dalam sidang pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik Advokat, baik pengadu maupun pihak yang teradu :
a)
A. Harus hadir secara pribadi, namun jika dikehendaki dapat diwakili oleh penasehat
b)
B. Harus hadir secara pribadi dan jika dikehendaki dapat didampingi oleh penasehat
c)
C. Tidak perlu hadir secara pribadi karena dapat memberikan kuasa kepada Advokat
d)
D. Tidak perlu hadir secara pribadi karena dapat memberikan kuasa kepada orang lain
108.
Berikut ini merupakan unsur keanggotaan Komisi Pengawas Advokat, kecuali :
a)
A. Advokat senior
b)
B. Ahli/Akademisi
c)
C. Masyarakat
d)
D. Jawaban c salah
109.
PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya, hal tersebut berdasarkan pada :
a)
A. Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006
b)
B. Putusan MK Nomor 015/PUU-IV/2006
c)
C. Putusan MK Nomor 016/PUU-IV/2006
d)
D. Putusan MK Nomor 017/PUU-IV/2006
110.
Berikut ini merupakan Kewenangan PERADI, Kecuali :
a)
A. Mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat
b)
B. Menetapkan Kantor Advokat yang wajib menerima calon Advokat Magang
c)
C. Melaksanakan Ujian Profesi Advokat
d)
D. Melakukan Penyumpahan Advokat
111.
Paska diundangkannya Undang-Undang Advokat, dibentuk Komite Kerja Advokat Indonesia versi kedua pada 16 Juni 2003 oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat, kecuali :
a)
A. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
b)
B. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
c)
C. Persatuan Advokat Indonesia
d)
D. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
112.
Pernyataan di bawah ini adalah benar kecuali :
a)
A. Advokat tidak boleh menarik atau merebut klien dari teman sejawat
b)
B. Menunjukkan surat-surat dari teman sejawat kepada hakim yang dibubuhi catatan “Sans Prejudice”
c)
C. Advokat tidak wajib memberitahukan putusan mengenai perkara yang ditangani kepada kliennya
d)
D. Jawaban semua benar
113.
Surat koresponden yang diberi tanda “Sans Prejudice” maksudnya adalah :
a)
A. Surat tersebut dibuat tanpa adanya prasangka
b)
B. Surat tersebut bersifat rahasia
c)
C. Surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti di muka pengadilan
d)
D. Surat tersebut harus ditunjukan kepada hakim yang memeriksa perkara
114.
Seorang advokat :
a)
A. Memiliki hak retensi
b)
B. Tidak memiliki immunitas hukum pidana
c)
C. Tidak memiliki immunitas hukum perdata
d)
D. Jawaban b dan c benar
115.
Apabila terdapat suatu perkara yang diyakini tidak ada dasar hukumnya maka tindakan Advokat terhadap perkara tersebut adalah :
a)
A. Tetap harus menerima perkara tersebut dan memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara lainnya
b)
B. Menolak mengurus perkara tersebut
c)
C. Merekomendasikan rekan sejawat yang dianggap mampu menangani perkara tersebut
d)
D. Tetap mengupayakan penyelesaian atas perkara tersebut
116.
Bantuan hukum yang diberikan Advokat terhadap teman sejawatnya yang diduga melakukan tindak pidana adalah bersifat:
a)
A. Wajib memberikan pembelaan hukum meskipun tidak diminta
b)
B. Wajib, namun tetap harus memperhitungkan imbalan jasa
c)
C. Wajib, atas permintaan atau penunjukkan organisasi profesi
d)
D. Dilarang, karena sebagai penegak hukum Advokat tidak seharusnya melanggar hukum
117.
Apabila terdapat suatu perkara yang diyakini tidak ada dasar hukumnya maka tindakan Advokat terhadap perkara tersebut adalah :
a)
A. Tetap harus menerima perkara tersebut dan memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara lainnya
b)
B. Menolak mengurus perkara tersebut
c)
C. Merekomendasikan rekan sejawat yang dianggap mampu menangani perkara tersebut
d)
D. Tetap mengupayakan penyelesaian atas perkara tersebut
118.
Berdasarkan kode etik Advokat, apakah dibenarkan jika seseorang yang pernah menjabat sebagai hakim kemudian beralih profesi menjadi Advokat:
a)
A. Tidak dapat dibenarkan karena Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri
b)
B. Tidak dapat dibenarkan karena dapat meninbulkan conflict of interest
c)
C. Dapat karena sama halnya dengan Advokat, hakim juga berkedudukan sebagai penegak hukum
d)
D. Dapat namun dalam jangka waktu tertentu ia tidak dapat menangani perkara yang diperiksa di pengadilan
119.
Profesi Advokat adalah profesi terhormat dan menjadi salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dikenal dengan istilah apakah “profesi terhormat” tesebut:
a)
A. Honourium
b)
B. Officium
c)
C. Officium nobile
d)
D. RespecteD.Respected Profession
120.
Advokat yang diangkat/menduduki suatu jabatan negara:
a)
A. Tidak dibenarkan untuk berpraktek Advokat
b)
B. Tidak melaksanakan tugas profesi Advokat, namun tidak mengurangi hak dan hubungan keperdataan di kantornya.
c)
C. Tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun
d)
D. Semua jawaban benar
121.
Berdasarkan kode etik Advokat, apakah dibenarkan jika seseorang yang pernah menjabat sebagai hakim kemudian beralih profesi menjadi Advokat:
a)
A. Tidak dapat dibenarkan karena Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri
b)
B. Tidak dapat dibenarkan karena dapat meninbulkan conflict of interest
c)
C. Dapat karena sama halnya dengan Advokat, hakim juga berkedudukan sebagai penegak hukum
d)
D. Dapat namun dalam jangka waktu tertentu ia tidak dapat menangani perkara yang diperiksa di pengadilan
Reset
