NEW
Font size
WorksheetsANEKA
Total questions: 65
Worksheet time: 22mins
Membantu menyiapkan (mengurus) apa yg diperlukan seseorang adalah pengertian dari :
melayani
menyuruh
membiarkan
memerintah
Suatu ukuran yg telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yg baik adalah pengertian..
Standar pengabdian
Standar Pelayanan
Standar Baku
Standar Prima
Salah satu pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik disebut sebagai :
Pelayanan tunggal
Pelayanan Standar
Pelayanan Prima
Pelayanan Umum
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam fraud triangle adalah
Rasionalisasi
Tekanan
Keinginan
Kesempatan
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam fraud tree adalah
Penyalahgunaan aset
Korupsi
Salah saji laporan keuangan yang disengaja
Penyalahgunaan Informasi
Di bawah ini yang termasuk alat akuntabilitas adalah
Strategic Plans, Kontrak Kinerja, Review Kinerja
Strategic Plans, Laporan Kinerja, Review Kinerja
Strategic Plans, Kontrak Kinerja, Laporan Kinerja
Laporan Kinerja, Kontrak Kinerja, Review Kinerja
Berikut yang bukan merupakan fungsi utama akuntabilitas publik menurut Bovens adalah
Untuk menyediakan Kontrol demokratis
Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
Untuk menilai kinerja pelayanan publik
Tingkatan akuntabilitas yg mengacu pada nilai pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral & etika merupakan
Pengertian Akuntabilitas personal
Pengertian Akuntabilitas individu
Pengertian Akuntabilitas kelompok
Pengertian Akuntabilitas organisasi
Di bawah ini yang merupakan perilaku politik praktis pada PNS adalah
Ikut serta dalam pemilu
Mengikuti berita ttg isu-isu politik yg sedang berkembang
Menolak politik uang
Melakukan kampanye politik menggunakan kendaraan dinas
Yang bukan merupakan 4 dimensi yang dimaksud adalah
Akuntabilitas pelaporan
Akuntabilitas proses
Akuntabilitas program
Akuntabilitas kebijakan
Yang Bukan Merupakan Aspek Penting Akuntabilitas
Accountability is a relationship
Accountability improves performance
Accountability is meaningless with consequences
Accountability is result-oriented
Yang Bukan Merupakan Fungsi Utama Akuntabilitas Publik (Bovens, 2007)
Untuk menyediakan kontrol demokratis
Untuk mencegah korupsi
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan
Aspek – aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal sebagai berikut, kecuali
Hubungan
Orientasi pada hasil
Konsekuensi
Keberlanjutan
Berikut contoh akuntabilitas vertical dalam akuntabilitas public, kecuali
Pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemda
Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
Komisi pemberantasan korupsi
Pemerintah pusat kepada DPR
Laporan adalah perwujudan dari akuntabilitas, pernyataan tersebut merupakan aspek akuntabilitas
Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan
Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
Akuntabilitas memerlukan konsekuensi
Akuntabilitas memperbaiki kinerja
Manakah yang termasuk alat akuntabilitas di Indonesia
Sasaran kerja
Kontrak kerja
Keterbukaan informasi
Mekanisme kerja
Di bawah ini yang tidak termasuk fungsi-fungsi akuntabilitas yaitu
Untuk menyediakan kontrol demokratis
Untuk promosi jabatan
Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan jabatan
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar)
Tolak ukur yg digunakan sbg penilaian kinerja seorang auditor yg akuntabel, salah satunya ialah
Banyaknya jumlah temuan
Menjalankan prosedur audit sesuai standar pemeriksaan
Tidak mengungkapkan temuan karena tujuan tertentu
Memberikan opini atas LK
Prinsip yang digunakan dalam penyimpanan dan penggunaan data, kecuali
Understandable information
Reliable information
Accurate information
Relevant information
Dibawah ini yang bukan merupakan alat akuntabilitas di Indonesia
Perencanaan strategis
Program kerja
Kontrak kerja
Laporan kinerja
Pada pelayanan prima sektor publik tidaklah mencari untung, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara
Sangat baik
Baik
Cukup
Buruk
Kita meyakini bahaw kita telah dikutuk. Bagaimanapun kerasnya kita berusaha tapi yang datang selalu hal hal buruk. Cara berpikir semacam ini merupakan jenis pola pikir
Pesimis
Mandiri
Pemikir Positif
Pemikir Reabilitas
Adanya paradigma baru dalam manajemen yang berusaha memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atas mutu barang, jasa, manusia dan lingkungan organisasi disebut
Total Quality Control
Total Quality Management
Total Quality Capacity
Total Quality Responsibility
Berdasarkan jenisnya pelayanan dapat dibedakan tiga kelompok adalah , kecuali
Core service
Fasilitating service
Total quality service
Supporting service
Berikut ini merupakan karakteristik TQM
Tampil Ceria
Tampil Sopan dan Penuh Hormat
Berfokus pada Pelanggan
Semua Jawaban Benar
Pelayanan prima sesuai dengan pribadi prima adalah
Tampil Yakin
Tampil Rapi
Senang pada Kewajaran
Semua Jawaban Benar
Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pengertian dari
Pelayanan Publik
Pelayanan Pimpinan
Proses Pelayanan
Kegiatan Pelayanan
Alek Sobur : Kegiatan mental yang melibatkan otak disebut
Bertindak
Sikap
Berpikir
Merenung
Pola pikir seseorang terbentuk melalui proses
Bersumber dari pekerjaan
Bersumber dari proses sosial
Bersumber dari belajar
Bersumber dari proses alam
Memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika tidak terwujud harapan itu, ia tetap bisa melihat sisi posisitipnya , disebut
Ciri-ciri individu yang apatis
Ciri-ciri individu yang optimis
Ciri-ciri individu yang percaya diri
Ciri-ciri individu yang berpikir positif
Seseorang yang melihat masalah sebagai tantangan disebut
Ciri-ciri individu berpikir negatif
Ciri-ciri individu berpikir positif
Ciri orang hidup pesimis
Ciri orang hidup optimis
Pemikir simpel, akurat dan pemikir optimis adalah jenis atau cara :
Perubahan pola pikir
Jenis berpikir
Pola pikir kuat
Pola piker lemah
Suatu peristiwa masa lalu yg sangat membekas, dapat bersifat positif maupun negatif
Imprint
Printin
Inprint
Undang – undang yang mengatur tentang aparatur sipil Negara (ASN) adalah undang-undang nomor
UU No. 5 tahun 2014
UU No. 43 tahun 19999
UU No. 2 Tahun 2002
UU No. 20 Tahun 2003
Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dibuat setiap tahun, untuk penilaian prestasi kerja tahun 2014 masa periode penilainnya
1 Januari sd 1 Juni 2014
1 Juni sd 1 Desember 2014
1 Januari sd 31 Desember 2014
1 Januari sd 1 April 2014
Batas usia pension (BUP) PNS yang menduduki jabatan fungsional (hakim) adalah
57 Tahun
58 Tahun
59 Tahun
60 tahun
Pada penilaian prestasi kerja (PPK) nilai 91 – 100 sebutannya adalah
Sangat Baik
Baik
Cukup
Buruk
Keseluruhan upaya upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas,dan derajat prosfesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi :perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian, adalah
Manajemen PNS
Manajemen TNI
Manajemen PHL
Manajemen Polri
Apartur Sipil Negara (ASN) yang sah menurut undangundang ASN terdiri dari
PNS dan PHL
PHL dan PPPK
PNS dan PPPK
PNS dan TNI
Jenjang kepangkatan pada PNS ada 17 tingkatan dan 4 Golongan bagi seorang Pegawai Negeri yang berpangkat IV. C , memiliki sebutan
Pembina TK I
Pembina
Pembina Utama Madya
Pembina Utama
Sanksi dari pelanggaran kode etik PNS adalah sanksi organisatoris berikut ini, kecuali
Berupa teguran tertulis dan atau pemberhentian sementara
Berupa masukan kepada instansi terkait tentang tindakan yang dilakukan
Berupa teguran tertulis dan atau pemberhentian dengan tidak hormat
Berupa penurunan pangkat satu tingkat di bawahnya
Pelaksanaan kode etik PNS diawasi oleh
KORPRI
MENPAN
LAN
BKN
Sebagai seorang PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi merupakan pengertian dalam upaya perwujudan dari
Governance
Government
Governing
Governor
Penyebab terjadinya korupsi adalah
Pemahaman masyarakat terhadap korupsi masih rendah
Korupsi merupakan hal yang lumrah
Pemberian hadiah kepada pejabat berupakan adat ketimuran
Aspek Moral
Tindak pidana korupsi diatur dalam undang undang
UU No 20 tahun 2001
UU No 31 tahun 1999
UU No 30 tahun 2002
UU No 31 tahun 1999 dan UU No 20 tahun 2001
Dukungan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara, kecuali
Mengasingkan keberadaan koruptor
Tidak memilih pejabat koruptor
Melaporkan apabila ada imdikasi korupsi
Tidak melakukan tindakan korupsi
Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai tindakan hukum merupakan pengertian dari
Tindakan Pidana
Tindak Pidana
Perbuatan Pidana
Pidana
Tugas KPK menurut UU No. 30 Tahun 2002 adalah
Mengumpulkan informasi
Mengkordinasikan dengan penyidik
Menetapkan system pelaporan
Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi
Sifat mental yang tidak mengandung moral nasional adalah
Jiwa Merdeka
Jiwa Persatuan
Jiwa Kesukuan
Jiwa konsekwen
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 melatar belakangi konsep wawasan kebangsaan Indonesia yang pada hakekatnya bebas dari
suku bangsa, agama, dan jenis kelamin
kekuasaan, batas wilayah, dan golongan
warna kulit, kepentingan, dan kekayaan
kemerdekaan, kerakyatan, dan demokratisas
Tiga strategi pemberantasan korupsi adalah
Aksi Anti Korupsi, Pemberantasan, dan Edukasi
Integritas, Kampanye Anti Korupsi dan Tindakan Represif
Integritas, Perbaikan Sistem, dan Tindakan Represif
Tindakan Represif, Perbaikan Sistem dan Edukasi
Edukasi, Pemberantasan dan Penegakan Integritas
Dampak masif korupsi terhadap ekonomi adalah
Penurunan produktivitas
Meningkatnya hutang negara
Rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik
Menurunnya pendapatan negara
Semua benar
yang termasuk tindak pidana korupsi
Gratifikasi
Suap Menyuap
Benturan kepentingan
Pemerasan
Semua benar
Pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya adalah
Suap
Pemerasan
Gratifikasi
Uang Pelicin
Semua Benar
Korupsi yang bernilai diantara 1 Milyar rupiah sampai dengan 25 Milyar rupiah disebut
Korupsi Gurem
Korupsi Kecil
Korupsi Sedang
Korupsi Besar
Korupsi Kakap
Semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik adalah prinsip antikorupsi
Transparansi
Kebijakan
Akuntabilitas
Kontrol kebijakan
Semua Benar
Sikap dan tindakan memperhatikan orang lain, masyrakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar adalah nilai anti korupsi
Adil
Berani
Tanggung Jawab
Peduli
Kerja Keras
UU no 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Percepatan Pemberantasan Korupsi
Pemberian uang yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa barang, uang, janji dan bentuk lainnya yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pihak penerima disebut
Uang Pelicin
Gratifikasi
Suap
Pemerasan
Semua Benar
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
Percepatan Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Indonesia menjadi tempat tumbuh subur tindak pidana korupsi karena, kecuali
Indonesia menjadi tempat tumbuh subur tindak pidana korupsi karena, kecuali
Penegakan hukum tidak konsisten
Rakyat cenderung tidak peduli
Tidak ada kampanye anti korupsi
Sistem demokrasi yang tidak fair
Kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja disebut
transparansi
akuntabilitas
fairness
policy
semua salah
Extraordinary crime antara lain
Genosida, korupsi, terorisme dan corporate crime
Corporate crime, korupsi, genosida dan white collar crime
Narkoba, radikalisme, genosida dan korupsi
Korupsi, genosida, terorisme dan narkoba
Corporate crime, korupsi, terorisme dan genosida
Dampak masif terhadap korupsi terhadap politik dan demokrasi, kecuali
Munculnya kepemimpinan korup
munculnya dinasti politik
hancurnya kedaulatan rakyat
menguatnya plutokrasi
hilangnya kepercayaan rakyat
Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, ....... menduduki peringkat terbawah dalam indeks integritas dari 22 instansi pusat yang diteliti.
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Agama
Kementerian Keuangan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
