Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam

Di dalam undang-undang, tindakan korupsi dapat diancam dengan hukuman

Melakukan pemberian tiket perjalanan secara gratis kepada pejabat negara dapat dikategorikan dengan

Komisi Pemberantasan Korupsi dan para pakar telah mengidentifikasi sembilan nilai-nilai dasar anti korupsi. Nilai-nilai dasar tersebut yaitu

Keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh seseorang, tindakannya sesuai dengan tuntutan moral dan prinsip-prinsip etika, dan juga sesuai dengan aturan hukum dan tidak mendzalimi kepentingan umum. Juga mencerminkan ketepatan dalam hal tuntutan waktu, cara melakukan, dan kualitas/mutu pekerjaannya, disebut

Dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dijelaskan bentuk-bentuk/ jenis korupsi. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dikategorikan sebagai

Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 20 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk /jenis korupsi. Pengawas bangunan yang membiarkan pemborong mengurangi kualitas bahan dalam pembangunan gedung atau jalan, dikategorikan

Manusia sebagai kunci perubahan dalam pemberantasan korupsi. Perubahan ini dapat dilakukan dengan

berapa jumlah pasal yang mengatur mengenai suap menyuap