NEW
Font size
WorksheetsIHT KEBIJAKAN PEMERIKSAAN
Total questions: 15
Worksheet time: 9mins
Setiap awal tahun, Kepala KPP beserta Team sesuai dengan SE-15/PJ/2018 akan menyusun Peta Kepatuhan dan DSP3 atas Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP tersebut. Yang termasuk sebagai Tim yang ditunjuk untuk menyusun Peta Kepatuhan dan DSP3 bersama Kepala KPP dalam SE-15/PJ/2018 adalah...
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
Kepala Seksi Penagihan
Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Kepala Sub Bagian Umun dan Kepatuhan Internal
Penyampaian DSPP Kepada Kepala Kanwil DJP dilakukan secara periodik dalam...
1 (Satu) Tahap
2 (Dua) Tahap
3 (Tiga) Tahap
4 (Empat) Tahap
Variabel yang digunakan dalam penentuan Wajib Pajak yang akan menjadi populasi DSP3 adalah, kecuali...
Identifikasi Wajib Pajak yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan 3 tahun terakhir
Indikasi Ketidakpatuhan tinggi
Identifikasi Kemampuan Wajib Pajak untuk membayar Ketetapan Pajak
Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak
Pada setiap Kantor Pelayanan Pajak, yang harus ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Pajak adalah sebagai berikut, kecuali...
Kepala Seksi dan Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV
Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pelaksana Seksi Pemeriksaan
Fungsional Penilai PBB
Kepala Seksi dan Account Representative pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Yang tidak menjadi tanggung jawab Kepala KPP atas penerbitan persetujuan/ penugasan/ instruksi pemeriksaan adalah atas...
Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup beberapa jenis pajak
Penugasan Pemeriksaan Rutin LB Restitusi
Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret
Pemeriksaan tujuan lain administratif dalam rangka penerbitan/penghapusan NPWP
Pengalihan Pemeriksaan yang dilakukan karena Wajib Pajak Pindah tempat terdaftar (domisili) dari satu KPP ke KPP lain tidak dapat dilakukan dalam hal...
Pemeriksaan atas SPT Restitusi dengan Jatuh Tempo tersisa kurang dari 9 bulan
Pemeriksaan atas SPT Restitusi dengan Jatuh Tempo tersisa kurang dari 6 bulan
Pemeriksaan atas SPT Restitusi dengan Jatuh Tempo tersisa kurang dari 3 bulan
Pemeriksaan atas SPT Restitusi dengan Jatuh Tempo tersisa kurang dari 1 bulan
Pembatalan Penugasan Pemeriksaan yang dilakukan dengan alasan terdapat kesalahan administrasi yang bersifat manusiawi (human error) dapat dilakukan apabila...
SKP belum diterbitkan
Belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak atas SKPKB yang telah terbit
Belum dilakukan Pembahasan Akhir dengan Wajib Pajak
SPHP belum disampaikan kepada Wajib Pajak
Dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap pada saat pengujian, maka Pemeriksa Pajak dapat melakukan revisi atas SPHP sepanjang, kecuali...
Data tersebut baru ditemukan setelah penyampaian SPHP, misalnya data konfimasi dari pihak ketiga
Undangan Pembahasan Akhir belum dikirimkan kepada Wajib Pajak
Belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atas Pemeriksaan tersebut
Masih dalam Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan
Tim QA Pemeriksaan bertugas membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak yang diperiksa dan Pemeriksa Pajak. Perbedaan pendapat yang dimaksud adalah terkait...
Dasar hukum koreksi dan/atau penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Dasar hukum koreksi dan/atau materi yang dikoreksi
Materi yang dikoreksi dan/atau penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak
Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dikukuhkan sebagai PKP dan ditemukan potensi PPN terutang, berlaku ketentuan sbb. kecuali...
Mengusulkan penerbitan skp dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan
Mengusulkan pengukuhan PKP secara jabatan
Mengusulkan pemeriksaan untuk Masa Pajak yang terdapat potensi PPN berdasarkan analisis risiko
Mengusulkan penerbitan SKP dan/atau STP sesuai dgn Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak yg sedang dilakukan pemeriksaan termasuk Masa Pajak yg terdapat potensi PPN berdasarkan analisis risiko
Apabila dalam satu Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terdiri dari beberapa masa pajak terdapat bagian atas masa pajak yang sudah daluwarsa penetapan, maka atas bagian masa pajak yang sudah daluwarsa penetapan tersebut...
Tetap diusulkan penerbitan SKP
Dapat diusulkan penerbitan SKP
Dibuat LHP Sumir khusus untuk bagian atas masa pajak yang sudah daluwarsa penetapan
Tidak perlu diusulkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan...
Instruksi Dirjen Pajak (bersifat top-down)
Persetujuan Dirjen Pajak (bersifat bottom-up)
Instruksi atau Persetujuan Dirjen Pajak
Persetujuan Kepala UP2
Terhadap Pemeriksaan yang ditangguhkan karena dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan dibuatkan Laporan Kemajuan hasil pemeriksaan yang ditangguhkan. Laporan tersebut dibuat...
Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal persetujuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Saat penyelesaian pemeriksaan yang tidak ditangguhkan
Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal persetujuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal persetujuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan aaat penyelesaian pemeriksaan yang tidak ditangguhkan
Berikut adalah alasan dilakukan pemeriksaan rutin...
SPT Tahunan PPh LB Restitusi, SPT PPN LB Restitusi, SPT PPN LB Kompensasi
SPT Tahunan PPh Menyatakan Rugi, WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
WP tidak menyampaikan SPOP PBB
Semua benar
Manakah pernyataan berikut ini yang tidak tepat mengenai Pemeriksaan khusus...
Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret dilakukan oleh P3
Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko satu atau beberapa jenis pajak dilakukan oleh FPP
Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko seluruh jenis pajak dilakukan oleh FPP
Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret hanya meliputi satu jenis pajak
