NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSPKN Bagian 1
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
Name
Class
Date
1.
Yang dimaksud " principle based standars" yang dianut SPKN 2017 adalah________________
a)
pengaturan yang menuntut pemeriksa menjadi lebih professional dengan memberi ruang penerapan skeptisme dan judgement
b)
Pengaturannya meliputi apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana atas suatu prinsip
c)
Pengaturan detail atas suatu prinsip diuraikan pada peraturan dibawahnya
d)
Pengaturan atas suatu prinsip dengan mengutamakan pendekatan fleksibilitas atas berbagai kemungkinan
e)
pengaturan yang memberikan keluasaan dalam penerapannya di lapangan sehingga memberi ruang kreativitas bagi pemeriksa
2.
Pemberlakukan SPKN yang ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, mengatur hal-hal sebagai berikut, kecuali:________________
a)
Semua hasil pemeriksaan yang belum terbit saat SPKN 2017 berlaku, harus disajikan sesuai SPKN 2017
b)
Dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 6 Januari 2017
c)
Tidak diberlakukan pada pemeriksaan yang masih berlangsung pada saat SPKN 2017 mulai berlaku
d)
PMP 2015 dan Juklak, Juknis yang mendasarkan pada SPKN 2007 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam SPKN 2017
e)
SPKN 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
3.
Untuk mengevaluasi penerapan dan mengembangkan SPKN, BPK membentuk Komit Yang TIDAK terkait dengan Komite adalah:________________
a)
Terdiri dari dewan konsultatif dan panitian kerja yang dibantu secretariat
b)
Hasil evaluasi atas penerapan dan/ atau hasil pengembangan SPKN dilaporakan secara periodic kepada BPK paling sedikit satu kali setiap tahun
c)
Panitia kerja melibatkan pihak diluar BPK sebagai narasumber
d)
Bertugas menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara
e)
Ditetapkan dengan Keputusan BPK
4.
SPKN dinyatakan dalam bentuk________________
a)
Pernyataan Standar Pemeriksaan
b)
Pasal ketentuan Pemeriksaan
c)
Bab Standar Pemeriksaan
d)
Paragraph Standar Pemeriksaan
e)
Ayat Standar Pemeriksaan
5.
SPKN ditetapkan dengan peraturan BPK, karena________________
a)
SPKN diundangkan oleh kementerian HUkum dan HAM RI
b)
SPKN merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
c)
SPKN diamanatkan penyusunannya oleh ketentuan dalam UU Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
d)
SPKN berlaku untuk BPK dan pemeriksa luar yang melakukan pemeriksaan pada lingkup keuangan Negara
e)
SPKN dimuat dalam Lembaran Negara
6.
dalam pemerolehan bukti pemeriksaan, pemeriksa harus:________________
a)
tetap melaksanakan prosedur pengumpulan bukti dengan biaya yang mahal dengan membebankan pembiayaannya pada entitas yang terperiksa
b)
menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti apabila biaya untuk memperoleh bukti tersebut sangat mahal
c)
tetap melaksanakan prosedur pengumpulan bukti dengan biaya yang mahal dan melaksanakan prosedur alternative untuk pemerolehan bukti tersebut
d)
menggunakan prosedur alternative yang lebih murah biayanya untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan
e)
merevisi lingkup pemeriksaan untuk menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti yang mahal
7.
pengertian dari bukti pemeriksaan adalah________________
a)
informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan
b)
dokumen transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan temuan pemeriksaan
c)
dokumen yang dikumpulkan dan digunakan oleh pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan
d)
informasi dalam dokumen transaksi yang digunakan pemeriksa untuk menggambarkan kondisi pemeriksaan
e)
informasi yang diperlukan pemeriksa untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi
8.
Berikut adalah factor yang menjadi pertimbangan professional untuk menentukan materialitas atas suatu hal, adalah________________
a)
Harapan penugasan dan lingkup pemeriksaan yang dilakukan atas hal pokok yang diperiksa
b)
Harapan penugasan dan tingkat risiko yang dapat diteriam dari pemeriksaan yang dilakukan pada entitas terperiksa
c)
Interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP; dan ketentuan peraturan perundang-undnagan
d)
Nilai dan cakupan pengaruh transaksi keuangan terhadap keseluruhan kinerja keuangan entitas terperiksa
e)
Kesepekatan antara pemeriksa dan pihak terperiksa dengan berdasarkan pada argumentasi dan kebutuhan masing-masing
9.
yang dapat dikelompokkan sebagai bentuk bukti pemeriksaan adalah sebagai berikut, KECUALI:________________
a)
hasil observasi pemeriksa
b)
keterangan lisan/ tertulis dari pihak yang diperiksa
c)
catatan transaksi elektronis/ fisik
d)
laporan pengaduan dari pemangku kepentingan entitas terperiksa
e)
komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak diluar entitas yang diperiksa
10.
Kewenangan BPK terkait standar, dan system yang diterapkan pemerintah dalam mengelola keuangan negara adalah sebagai berikut, kecuali.________________
a)
Memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan
b)
Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara yang ditetapkan pemerintah
c)
Menetapkan kebijakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
d)
Memberikan pertimbangan atas rancangan system pengendalian intern pemerintah sebelum ditetapkan pemerintah
e)
Memantau penyelesaian ganti kerugian negara yang ditetapkan pemerintah terhadap pegawai negari bukan benhara dan pejabat lain
11.
yang BUKAN termasuk dalam definisi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah________________
a)
informasi yang digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
b)
laporan yang memberikan gambaran kondisi pengelolaan keuangan negara di entitas yang diperiksa dan dipublikasikan kepada umum
c)
laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh pemeriksa tentang informasi hal pokok
d)
informasi yang disampaikan kepada lembaga perwakilan dan dinyatakan terbuka untuk umum
e)
hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh pemeriksa saat pelaksnaaan pemeriksaan
12.
yang merupakan karakteristik yang digambarkan dari kriteria pemeriksaan "yang sesuai" adalah________________
a)
transparan, mudah diakses atau diketahui oleh umum
b)
akuntabel, digunakan oleh pihak yang mengelola dan bertanggung jawab atas hal pokok
c)
massif, memberikan dampak yang luas jika diterapkan
d)
mudah dipahami, memberikan kontribusi kepada kesimpulan yang tidak multi interpretasi
e)
keterterapan, dapat diimplementasikan oleh siapa saja yang bertanggungjawab atas hal pokok
13.
berikut yang tidak dapat dikelompokkan sebagai permasalahan yang terkait nilai profesionalisme;________________
a)
memodifikasi temuan agar sesuai dengan persepsi public
b)
penggunaan kriteria pemeriksaan yang sudah dicabut
c)
melakukan cek fisik tanpa ditemani oleh pihak terperiksa
d)
penarikan simpulan dari dokumen bukti yang diperoleh secara illegal
e)
kesalahan aritmatika dalam perhitungan angka temuan pemeriksaan
14.
Kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan merupakan________________
a)
gambaran umum pemeriksaan keuangan Negara
b)
Mandate pemeriksaan keuangan Negara
c)
tujuan dari keberadaan kerangka konsetual ini
d)
unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara
e)
Asas-asas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara
15.
Kewenangan BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, adalah:________________
a)
Menyita dokumen dan atau barang milik negara/ daerah yang menjadi bukti penyimpangan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
b)
Memutuskan penanggung jawab dan besaran semua kerugian negara yang terjadi dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
c)
Memberikan masukan atas rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan
d)
Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
e)
Memberikan pertimbangan atas kebijakan dan prosedur pengelolaan keuangan negara yang akan diimplementasikan pemerintah
16.
factor yang mempengaruhi kecukupan bukti adalah penilaian pemeriksa atas:________________
a)
waktu pemeriksaan dan kompetensi pemeriksa
b)
risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan
c)
kemudahan akses dan bentuk bukti pemeriksaan
d)
pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan
e)
biaya pemeriksaan dan kegunaan informasi pemeriksaan
17.
karakteristik atas hal pokok, akan mempengaruhi hal-hal dibawah ini, kecuali________________
a)
tingkat ketepatan dalam mengevaluasi hal pokok berdasarkan kriteria
b)
tingkat ketepatan dalam mengukur hal pokok berdasarkan kriteria
c)
tingkat ketepatan dalam mengukur dan mengevaluasi hal pokok berdasarkan kriteria
d)
tingkat ketepatan penggunaan kriteria atas kondisi yang ditemukan dalam pemeriksaan
e)
tingkat kemampuan bukti yang tersedia untuk memberikan keyakinan
18.
berikut bentuk independensi yang harus dipertahankan pemeriksa secara terus menerus________________
a)
tidak mempertimbangkan hasil koreksi supervisor yang mempertanyakan kelengkapan dan kompetensi bukti pemeriksaan yang dipergunakan untuk membuat temuan
b)
menolak masukan/ pendapat ahli konstruksi yang tidak sejalan dengan temuan penyimpangan di bidang konstruksi yang telah disusun pemeriksa
c)
mengabaikan tanggapan pihak terperiksa atas temuan yang telah dirumuskan pemeriksa
d)
menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran sebagaimana kondisi sesungguhnya terhadap suatu masalah yang telah disidik oleh penyidik Instansi penegak hukum
e)
mempengaruhi keputusan SK penempatan dengan membuat temuan sebanyakbanyaknya di tempat penempatan yang tidak disukai
19.
Pemeriksaan BPK yang mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, diwujudkan melalui upaya berikut, kecuali:________________
a)
Penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana ke instansi yang berwenang menindaklanjuti
b)
penulisan laporan hasil pemeriksaan yang memenuhi kelengkapan unsure-unsur temuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
c)
Rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif
d)
Penggunaan hasil pengawasan APIP dan pemeriksa APIP dalam pemeriksaan untuk dan atas nama BPK
e)
Penyediaan hasil pemeriksaan yang didalamnya memuat simpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan berdasarkan bukti yang cukup dan tepat
20.
LHP yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum:________________
a)
dikecualikan LHP yang mengandung unsur pidana yang diproses hokum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
dikecualikan LHP yang memuat rahasia negara dan mengandung unsur pidana yang diproses hokum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan
c)
LHP yang memuat temuan yang dapat menimbulkan gejolak masyarakat dikategorikan sebagai LHP yang tidak dapat diakses umum
d)
LHP dapat diperoleh dan/ atau diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
e)
dikecualikan LHP yang memuat rahasia negara dan tidak mengandung unsur pidana yang diproses hokum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
21.
Yang BUKAN termasuk lingkup kerangka konseptual SPKN:________________
a)
Unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara
b)
Asas-asas pengelolaan akuntabilitas keuangan Negara
c)
Pengembangan standar pemeriksaan
d)
Gambaran umum pemeriksaan keuangan Negara
e)
Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan Negara
22.
kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (due care), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepda standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, disebut dengan nilai:________________
a)
indepedensi
b)
kompetensi
c)
integritas
d)
profesionalisme
e)
kinerja
23.
yang bukan merupakan mandate pemeriksaan keuangan Negara adalah:________________
a)
hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan lain sesuai dengan undang-undang
b)
hasil pemeriksaan BPK dismapaikan kepada lembaga perwakilan rakyat sesuai kewenangannya
c)
pemeriksaan keuangan Negara dilakukan secara bebas dan mandiri
d)
BPK dapat mementukan objek, waktu dan metode pemeriksaan keuangan Negara
e)
keberadaan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
24.
yang BUKAN merupakan metode yang digunakan dalam pemerolehan bukti pemeriksaan:________________
a)
rekalkulasi, prosedur analitis
b)
pencarian data di internet
c)
inspeksi, observasi
d)
konfirmasi
e)
permintaan keterangan
25.
yang merupakan unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara________________
a)
hubungan tiga pihak, hal pokok dan informasi hal pokok, kriteria, bukti, dan laporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
b)
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness
c)
independensi, integritas, dan profesionalisme
d)
mandate, kemandirian, wewenang, definisi, lingkup, dan jenis pemeriksaan, serta manfaat dan tujuan pemeriksaan
e)
kode etik, penendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, materialitas, dokumentasi dan komunikasi pemeriksaan
26.
Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK memeiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan di:________________
a)
Tempat penyimpanan uang
b)
Tempat pengujian hasil kegiatan
c)
Tempat pelaksanaan kegiatan
d)
Tempat penyimpanan barang milik negara
e)
Tempat penyimpanan bukti/ dokumen
27.
muatan system pengendalian mutu yang berpegang pada standar pengendalian mutu pemeriksaan BPK, mencakup hal-hal di bawah ini, kecuali________________
a)
waktu dan cara monitoring pelaksanaan pemeriksaan
b)
pola review berjenjang pelaksanaan pemeriksaan
c)
konsultasi selama proses pemeriksaan
d)
keahlian tim pemeriksa yang akan ditugaskan
e)
mekanisme supervise selama proses pemeriksaan
28.
berikut merupakan permasalahan terkait nilai profesionalisme________________
a)
meminta rekening koran auditee langsung kepada bank
b)
memodifikasi temuan agar sesuai dengan persepsi public
c)
mengabaikan pendapat ahli konstruksi yang tidak mendukung temuan pemeriksaan
d)
menghilangkan suatu prosedur pemeriksaan yang dinilai sulit untuk dilaksanakan
e)
tidak menyampaikan LHKPN/ LHKASN
29.
integritas dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas karekater sebagai berikut, KECUALI:________________
a)
kompetensi yang memadai
b)
kerja keras
c)
sifat jujur
d)
netral
e)
objektif
30.
suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan yang tidak memihak kepada siapa pun; tidak dipengaruhi oleh siapapun; objektif; dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), merupakan konsepsi dari nilai:________________
a)
independesi
b)
profsionalisme
c)
kemandrian
d)
integritas
e)
pemufakatan
31.
yang menjadi alasan pemeriksa dapat menggunakan hasil pekerjaan APIP dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara, adalah:________________
a)
lingkup keuangan negara yang menjadi cakupan pemeriksaan BPK sangat luas
b)
fungsi BPK dan APIP adalah sama-sama melaksanakan pemeriksaan keuangan negara
c)
APIP bekerja dalam lingkup instansinya untuk dan atas nama BPK
d)
kualitas hasil pekerjaan APIP dapat dipercaya dan mudah dipaham
e)
APIP adalah unit kerja fungsional dimana pemeriksanya berada dibawah pembinaan BPK
32.
yang merupakan prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara________________
a)
Kode etik, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, materialitas, dokumentasi dan komunikasi pemeriksaan
b)
mandate, kemandirian, wewenang, definisi, lingkup, dan jenis pemeriksaan, serta manfaat dan tujuan pemeriksaan
c)
independensi, integritas, dan profesionalisme
d)
hubungan tiga pihak, hal pokok dan informasi hal pokok, kriteria, bukti, dan laporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
e)
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness
33.
Berikut adalah perlakuan yang tepat terkait Hasil pemeriksaan akuntan public yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan undang-undang________________
a)
Laporan akuntan public akan dievaluasi BPK sebelum diterbitkan BPK
b)
Laporan akuntan public dan laporan evaluasi BPK disampaikan BPK ke lembaga perwakilan
c)
Laporan akuntan public yang telah dievaluasi BPK dapat disampaikan ke lembaga perwakilan
d)
Laporan akuntan public Disampaikan oleh akuntan public setelah mendapat hasil evaluasi BPK
e)
Laporan akuntan public Wajib disampaikan kepada BPK untuk dievaluasi
34.
yang BUKAN merupakan sumber dari kriteria pemeriksaan, adalh________________
a)
kontrak pihak terperiksa dengan pihak III
b)
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa
c)
standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi tertentu
d)
kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa dengan pihak yang meminta dilakukan pemeriksaan
e)
kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa kepada pihak yang bertanggung jawab
35.
yang merupakan karakteristik kriteria "yang sesuai" adalah________________
a)
diakui, ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan, dan dapat diterapkan
b)
relevan, lengkap, andal, netral, dan dapat dipahami
c)
dapat digunakan, massif, akuntabel, dan transparan
d)
dapat digunakan, dapat dipahami, dapat diterapkan, lengkap dan akuntabel
e)
mudah dipahami, akuntabel, massif, transaparan, dan keterterapan
36.
berikut bentuk independensi yang harus dipertahankan pemeriksa secara terus menerus, KECUALI________________
a)
berusaha menemukan pelanggaran terhadap suatu masalah yang telah disidik oleh penyidik Instansi penegak hukum
b)
tidak terpengaruh pola penempatan pemeriksa terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa
c)
menganalisis tanggapan pihak terperiksa sebelum melakukan finalisasi rumusan atas temuan pemeriksaan
d)
mempertimbangkan pendapat ahli konstruksi yang tidak sejalan dengan temuan penyimpangan di bidang konstruksi yang telah disusun pemeriksa
e)
menindaklanjuti hasil koreksi supervisor yang mempertanyakan kelengkapan dan kompetensi bukti pemeriksaan untuk meyakini keakuratan temuan pemeriksaan
37.
cakupan kegiatan pengembangan kapasitas pemeriksa BPK adalah meliputi:________________
a)
pelaksanaan penugasan pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan pada lembaga internasional
b)
pertukaran ide dan pengalaman pemeriksaan dengan komunitas pemeriksa internasional
c)
penggunaan standar pemeriksaan internasional
d)
pelaksanaan penugasan peer review pengendalian mutu BPK negara lain anggota INTOSAI
e)
kunjungan kerja pemeriksa BPK ke BPK Negara lain
38.
Hasil evaluasi atau hasil pengukuran hal pokok terhadap kriteria, disebut dengan:________________
a)
materi pemeriksaan
b)
Temuan pemeriksaan
c)
Kondisi pemeriksaan
d)
Informasi hal pokok (subject matter information)
e)
posisi pemeriksaan
39.
Yang TIDAK menjadi muatan dalam lingkup pemeriksaan keuangan negara;________________
a)
Semua kekayaan pihak lain yang dikuasai dan diperoleh pihak tersebut dengan menggunakan pembiayaan public
b)
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang
c)
Seluruh kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara
d)
Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara
e)
Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan negara, yaitu perencanaan, pelaksnaaan, pengawasan dan pertanggungjawaban
40.
yang BUKAN merupakan ragam karakteristik atas suatu hal pokok, adalah mencakup sampai sejauh mana informasi atas hal pokok tersebut bersifat:________________
a)
satu waktu tertentu atau dalam periode waktu tertentu
b)
objektif atau subjektif
c)
kualitatif atau kuantitatif
d)
progresif atau degresif
e)
historis atau prospektif
41.
penentuan hal pokok dapat dikatakan tepat, jika memenuhi syarat berikut, KECUALI________________
a)
mendukung kesimpulan guna memberikan keyakinan yang memadai
b)
ditetapkan oleh pemeriksa keuangan negara
c)
dapat diidentifkasi secara jelas
d)
memungkinkan untuk diterapkan prosedur dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat
e)
memungkinkan dilakukan evaluasi dan pengukuran yang konsisten
42.
Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tercermin dalam laporan keuangan, dikategorikan sebagai:________________
a)
materi/ substansi
b)
karakteristik
c)
Hal pokok
d)
Informasi hal pokok
e)
Posisi
43.
yang BUKAN menjadi alasan pemeriksa dapat menggunakan hasil pekerjaan APIP dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara, adalah:________________
a)
penggunaan hasil pekerjaan APIP dapat untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara BPK dan APIP
b)
lingkup keuangan negara yang menjadi cakupan pemeriksaan BPK sangat luas
c)
APIP menggunakan SPKN dalam melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu
d)
secara prinsip, keberadaan BPK dan APIP adalah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik
e)
penggunaan hasil pekerjaan APIP dapat mengurangi kemungkinan duplikasi pekerjaan antara BPK dan APIP
44.
syarat seorang pemeriksa dapat membuat pertimbangan professional (professional judgement) adalah________________
a)
pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan atas hal pokok yang sama lebih dari 5 kali pemeriksaan
b)
pemeriksa yang mendapat kewenangan dari BPK untuk membuat pertimbangan
c)
pemeriksa yang telah menduduki peran tertinggi dalam oraganisasi pemeriksaan
d)
pemeriksa yang mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk membuat pertimbangan yang wajar
e)
pemeriksa yang telah mengikuti diklat peran pemeriksa dan telah lulus diklat tersebut
45.
terkait risiko pemeriksaan, yang BUKAN merupakan kewajiban pemeriksa adalah________________
a)
menetapkan tingkat risiko pemeriksaan yang dapat diterima
b)
mewaspadai keberadaan risiko pemeriksaan untuk menentukan pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan
c)
mengelola risiko pemeriksaan
d)
menyadari adanya risiko pemeriksaan
e)
mempertimbangkan apakah perlu dikembangkan prosedur pemeriksaan yang dapat mengurangi risiko pemeriksaan
46.
Adanya perilaku yang kurang atau tidak layak di lakukan bila di bidandingkan dengan perilaku orang yang bijaksana dan menggunakan akal sehat dengan mempertimbangkan praktik tata kelola keuangan public yang baik disebut :________________
a)
Ketidak patutan
b)
Ketidak patuhan
c)
Ketidak teraturan
d)
Kecurangan
e)
Error
47.
untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan, BPK harus menetapkan:________________
a)
prosedur dan kebijakan pemerolehan keyakinan mutu
b)
system pengendalian mutu
c)
standar pemeriksaan keuangan Negara
d)
standar pengendalian mutu
e)
peer Reviewer tetap
48.
Suatu sikap dan prilaku yang menunjukan kesedianaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentua dan norma yang berlaku dalm suatu organisasi________________
a)
Etika
b)
Kode etik
c)
Norma
d)
Etiket
e)
Nilai
49.
Yang dapat dikategorikan sebagai risiko kecurangan yang berpengaruh langsung ke penyajian LK dan mengharuskan pmeriksa untuk melakukan pemahaman atas pengendalian intern-nya adalah________________
a)
risiko pembelian mobil jabatan atas beban anggaran belanja modal pembelian mobil yang dimaksudkan untuk membeli mobil sampah
b)
risiko hilangnya boarding pass sebagai dokumen pertanggungjawaban pos belanja perjalanan dinas
c)
risiko tidak ter-koreksinya laporan keuangan atas transaksi pengembalian pendapatan pada tahun berjalan
d)
risiko tidak dilakukannya dokumentasi pemeriksaan atas temuan yang tidak dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan
e)
Risiko tidak dapat dipertanggungjawabkannya semua pengeluaran parker di jalanan
50.
Berikut adalah hal-hal terkait proses pemeriksaan yang TIDAK dapat dikomunikasikan oleh pemeriksa:________________
a)
temuan pemeriksaan investigative yang disampaikan dalam pemberian keterangan ahli di pengadilan
b)
tujuan, lingkup, dan waktu pemeriksaan yang akan dilakukan pada pemeriksaan investigative
c)
kesulitan dan batasan yang ditemui saat pemeriksaan kinerja dilasakanakan
d)
kriteria pemeriksaan yang digunakan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja
e)
tujuan dan kriteria pemerikasaan yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan
51.
Suatu dokumentasi pemeriksaan dapat dikatakan memadai apabila memenuhi kriteria berikut, KECUALI________________
a)
dibuat hanya oleh pemeriksa andal yang telah berpengalaman
b)
mencakup seluruh tahapan pemeriksaan
c)
dapat memberikan pemahaman atas prosedue pemeriksaan yang dilakukan
d)
dapat menggambarkan pertimbangan professional yang digunakan
e)
dihasilkan secara tepat waktu
52.
Ketentuan bahwa BPK harus menetapkan suatu standart pengendalian mutu untuk memastikan kualitas pemeriksaan dengan mengembangkan system pengendalian mutu untuk memastikan pemeriksaan dilaksanakan sesuai SPKN dan ketentuan per undangundangan di muat dalam :________________
a)
Pernyataan standart umum pemeriksaan
b)
Kerangka konseptual
c)
Ketentuan dalam peraturan no.1 tahun 2017
d)
Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan
e)
Pernyataan standart laporan pemeriksaan
53.
Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi adanya ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap LK. berikut contoh pengaruh langsung tersebut, KECUALI________________
a)
hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan kinerja
b)
hal yang mengakibatkan adanya pengungkapan informasi keuangan
c)
hal yang menyebabkan adanya potensi kerugian negara
d)
hal yang mengakibatkan salah saji material
e)
hal yang menyebabkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan adminitrasi
54.
Jika pemeriksa telah melaksanakan prosedur pemeriksaan atas risiko kecurangan yang telah diidentifikasinya, maka________________
a)
pemeriksa dapat menyatakan bahwa kecurangan telah terjadi dan menjadikan pertimbangan dalam simpulan pemeriksaannya
b)
pemeriksa tidak dapat menyatakan bahwa indikasi awal kecurangan telah terjadi dan menimbulkan dampak material terhadap simpulan pemeriksaannya
c)
pemeriksa hanya berkepentingan bahwa prosedur pemeriksaan atas risiko kecurangan tersebut telah dilaksanakan
d)
pemeriksa hanya berkepentingan terhadap indikasi awal kecurangan yang menimbulkan dampak material terhadap simpulan pemeriksaannya
e)
pemeriksa harus membuktikan dampak kecurangan terhadap simpulan pemeriksa benar-benar telah terjadi
55.
tujuan pemeriksa menerapkan system pengendalian mutu pada saat penugasan pemeriksaan adalah sebagai berikut, KECUALI________________
a)
agar memberikan keyakinan yang memadai bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai SPKN
b)
agar apa yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan dapat diyakini telah tepat sesuai dengan kondisi senyatanya
c)
agar hasil pemeriksaan tidak lagi memuat informasu yang mengandung kesalahan aritmatik
d)
agar pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan LHP dapat diselesaikan tepat waktu
e)
agar ketentuan-ketentuan dalam SPKN diterapkan secara tepat oleh pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukannya
56.
Yang termasuk dalam lingkup perencanaan strategis yang menjadi pedoman penyusunan rencana tahunan pemriksaan adalah:________________
a)
penentuan waktu dan lokus pemeriksaan termasuk alokasi satker penanggung jawab untuk semua jenis pemeriksaan
b)
penetapan objek pemeriksaan pada pemeriksaan keuangan dalam rencana pemeriksaan tahunan
c)
penentuan hal pokok yang harus diperiksa termasuk pertimbangannya dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT
d)
penentuan entitas pemeriksaan yang akan diperiksa termasuk pertimbangannya untuk semua jenis pemeriksaan
e)
penentuan alokasi sumber daya dan pertimbangannya untuk semua jenis pemeriksaan
57.
Pemeriksa dapat memperoleh data dan informasi dengan melakukan hal-hal berikut, KECUALI:________________
a)
tanya jawab, cek fisik, konfirmasi, observasi
b)
tanya jawab, wawancara, survey dan sensus
c)
pengamatan, cek fisik, stock opname, cash opname
d)
pengamatan, wawancara, survey, dan pengukuran
e)
analisis data, kajian, ikhtisar, dan pengelompokkan data
58.
Berikut adalah cakupan dari supervise, KECUALI________________
a)
memperimbngkan kompetnasi setiap anggota tim pemeriksa
b)
memonitor pembiayaan pemeriksaan
c)
memantau kemajuan pemeriksaan
d)
mengarahkan pemeriksa untuk focus ke hal yang bersifat significant
e)
mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikonsutasikan
59.
Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigative adalah________________
a)
untuk mencari unsur pidana dalam suatu temuan pemeriksaan yang telah dimuat dalam LHP sebelumnya
b)
untuk menyakinkan bahwa risiko kecurangan benar-benar telah terjadi
c)
untuk memperoleh keyakinan bahwa predikasi pemeriksaan telah tepat
d)
untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/ atau unsur pidana
e)
untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
60.
Pemeriksa harus memastikan kejelasan setiap penugasan pemeriksaan yang dilakukannyoleh karenanya, pemeriksa harus memahami hal-hal sebagai berikut, KECUALI________________
a)
lingkup dan tujuan pemeriksaan
b)
sumber daya pemeriksaan yang dialokasi untuk pemeriksaan
c)
akses terhadap data yang dibutuhkan
d)
hal pokok/ informasi pokok yang akan diperiksa
e)
laporan yang akan dihasilkan
61.
Tanggung jawab untuk membentuk hubungan logis antara topik pemeriksaan yang akan dilakukan dengan perencanaan strategis BPK, merupakan________________
a)
tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan tahap perencanaan pemeriksaan
b)
tanggung jawab pemeriksa dalam tahap operasionalisasi perencanaan strategis pemeriksaan
c)
tanggung jawab organisasi pemeriksaan pada tahap perencanaan strategis pemeriksaan
d)
tanggung jawab structural pemeriksaan yang memiliki fungsi pelaksanaan pemeriksaan
e)
tanggung jawab manajemen dalam organisasi pemeriksaan yang membidangi perencanaan strtategis pemeriksaan
62.
pemeriksa harus menentukan hal pokok yang akan diperiksa dalam rencana pemeriksaan tahunan dengan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini, KECUALI________________
a)
harapan masyarakat dan tingkat materialitas suatu hal pokok tersebut
b)
auditabilitas dan ketersediaan sumber daya untuk melakukan pemeriksaan atas hal pokok tersebut
c)
harapan penugasan dan tingkat keterterapan prosedur pemeriksaan atas suatu hal pokok tersebut
d)
risiko, dampak (impact), auditabilitas, dan signifikansi suatu hal pokok tersebut
e)
RPJMN, perhatian public, dan auditabilitas suatu hal pokok tersebut
63.
pemahaman atas renstra yang ditetapkan diperlukan agar memberikan arahan strategis dalam:________________
a)
penentuan sifat, lingkup, dan jenis pemeriksaan serta alokasi sumber daya yang dapat dikelola
b)
penetapan penanggung jawab pemeriksaan dan harapan pemangku kepantingan atas hasil pemeriksaan
c)
penyusunan rencana pemeriksaan tahunan, penetapan entitas pemeriksaan, waktu dan jenis pemeriksaan
d)
penyusnan rencana pemeriksaan tahunan, penentuan harapan penugasan, dan tujuan pemeriksaan
e)
penetapan harapan pemangku kepentingan, lokus dan jenis pemeriksaan, serta waktu pemeriksaan
64.
Tujuan utama penyusunan perencanaan strategis yang mnjadi pedoman rencana tahunan pemeriksaan adalah:________________
a)
untuk harmonisasi program pemerintah dan pemenuhan kewajiban keberadaan lembaga
b)
untuk eksistensi keberadaan lembaga dan penggunaan alokasi anggaran pemerintah
c)
untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku kepentingan
d)
untuk memenuhi kewajiban tugas pemeriksaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
e)
untuk memenuhi amanat konstitusi dan permintaan pemeriksaan dari masyarakat
65.
Pemahaman pemeriksa atas entitas/ hal pokok/ informasi hal pokok yang akan diperiksa dapat diperoleh dari:________________
a)
kertas kerja pemeriksaan sebelumnya, dan informasi yang tersebar di berbagai media
b)
literature pustaka dan publikasian terkait entitas/ hal pokok/ informasi hal pokok yang akan diperiksa
c)
hasil kajian pemeriksa yang telah diklarifikasi pihak terperiksa
d)
Pengetahuan yang telah dimiliki pemeriksa dan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan selama pemeriksaan
e)
hasil penelitian akademis dan publikasian yang tersebar di berbagai media
66.
Manfaat dokumentasi pemeriksaan bagi pemeriksa yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atas pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut, KECUALI________________
a)
dapat memperoleh gambaran mengenai bukti yang diperoleh pemeriksa untuk mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan
b)
dapat memperoleh gambaran entitas terperiksa, makna dan pemahaman atas kriteria pemeriksaan, serta tanggapan dan rencana aksi pihak terperiksa atas temuan pemeriksaan
c)
dapat memahami sifat, waktu, lingkup, dan hasil dari prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan
d)
dapat memperoleh gambaran mengenai hubungan logis antara bukti yang diperoleh, pertimbangan yang digunakan dan simpulan yang diambil
e)
dapat memperoleh gambaran alasan dibalik hak signifikan yang dibutuhkan dalam mengambil pertimbangan profesionall dan kesimpulan terkait
67.
Standart umum pada SPKN 2017 memuat :________________
a)
Etika pengendalian mutu, Kompetensi, pertimbangan ketidak patuhan, komunikasi, dokumentasi, hubungan dengan standart profesi, dan kewajiban pemeriksa diluar BPK dalam pemeriksaan Keuangan Negara
b)
Kewajiban Pemeriksa dalam menyusun LHP, mengkomunikasikan LHP, memantau tindak lanjut atas LHP
c)
Gambaran umum Pemeriksaan, Unsur-unsur Pemeriksaan, Pronsip-prinsi Pemeriksaan, Pengembangan standart Pemeriksaan
d)
Tanggung jawab pemeriksa , Lembaga Pemeriksa, Pemerencanaan Pemeriksaan, Pengumpulan bukti, pegembangan temuan, dan supervise
e)
Mandat pemeriksaan lingkup dan sifat pemeriksaan, manfaat dan Jenis Pemeriksaan
68.
prosedur dan kebijakan yang memastikan bahwa pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan peraturan perundang-undnagan, dimuat dalam________________
a)
standar pengendalian mutu
b)
kriteria pemeriksaan keuangan negara
c)
system pengendalian mutu
d)
sistem pemeriksaan keuangan Negara
e)
kebijakan umum pemerolehan keyakinan mutu
69.
Jika pemeriksa mengidentifikasi adanya risiko kecurangan, dan menilai adanya risiko yang disebabkan ketidapatuhan peraturan perundang-undnagan, maka pemeriksa harus________________
a)
mendokumentasikan risiko dan penilaian risiko yang ter-identifikasi dilengkapi bukti yang cukup
b)
mengungkapkan risiko dan penilaian pemeriksa atas risiko tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan
c)
memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang terkait dengan risiko yang ter-identifikasi
d)
menghentikan pemeriksaan dan merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan investigative atas risiko yang ter-identifikasi
e)
membangun komunikasi dengan pihak terperiksa untuk menyusun langkah antisipasi untuk meminimalisasi dampak risiko
70.
Domkumentasi Pemeriksaan dalam pelakdanaan dan pelaporan hasil pemerikaan di atur dalam :________________
a)
Kerangka konseptual
b)
Pernyataan standart umum pemeriksaan
c)
Ketentuan dalam peraturan no.1 tahun 2017
d)
Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan
e)
Pernyataan standart laporan pemeriksaan
71.
Tujuan adanya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, adalah________________
a)
meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dan membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola
b)
memberikan dampak lanjutan atas temuan pemeriksaan
c)
menghindari terjadinya pengulangan temuan pemeriksaan pada pemeriksaan selanjutnya
d)
melaksanakan amanat ketentuan UU dimana BPK harus melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
e)
meningkatkan nilai proses pemeriksaan yang komprehensif termasuk kewajiban pemantauan tindak lanjut
72.
unsur-unsur yang harus diungkapkan dalam LHP adalah sebagai berikut, KECUALI________________
a)
pembatasan lingkup karena pemeriksa tidak dapat melaksanakan standar pemeriksaan
b)
ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria pemeriksaan yang digunakan
c)
tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa pada LHP
d)
kondisi dimana pemeriksa hanya dapat melakukan prosedur alternative untuk pengujian atas hal pokok yang diperiksa
e)
jawaban atas tujuan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa
73.
berikut adalah syarat kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diharuskan pernyataan SPKN 2017, KECUALI________________
a)
lengkap, jelas, ringkas, dan tepat waktu
b)
meyakinkan, jelas, dan ringkas, dan netral
c)
tepat waktu, lengkap, akurat, dan objektif
d)
berguna, relevan, ekonomis, efisien, dan efektif
e)
komunikatif, tepat waktu, akurat, dan objektif
74.
Yang termasuk dalam kategori informasi rahasia dalam pemeriksaan keuangan Negara berdasarkan SPKN 2017 adalah________________
a)
penyajian informasi mengenai nilai alutsita TNI dalam LK Kementerian Pertahanan
b)
pengungkapan kondisi likuiditas perbankan yang merosot
c)
pengungkapan informasi bahwa gudang persediaan tidak memiliki pengamanan yang memadai
d)
tanggapan pihak terperiksa atas temuan pemeriksaan LK yang ber-indikasi adanya unsur pidana
e)
bahasa program system aplikasi akuntansi pemerintah
75.
Berikut adalah unsur-unsur yang harus ada dalam semua jenis pemeriksaan, KECUALI________________
a)
temuan dan simpulan pemeriksaan
b)
rekomendasi pemeriksaan
c)
pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan
d)
pernyataan bahwa pemeriksa tidak menemukan adanya penyimpangan atas kriteria pemeriksaan
e)
tanggapan pihak yang bertanggung jawab
Reset
