NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSPKN Bagian 2
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
Name
Class
Date
1.
SPKN berlaku bagi:________________
a)
Inspektorat Itama dalam melakukan Review atas LK BPK sebelum dilakukan pemeriksaan KAP
b)
Pemeriksa BPK dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari
c)
Pemeriksa KAP yang melakukan pemeriksaan atas LK BPK
d)
BPK Negara lain yang melakukan peer Review terhadap pengendalian mutu pemeriksaan BPK
e)
Tenaga ahli BPK yang memberikan pertimbangan terhadap fungsi kelembagaan BPK
2.
SPKN terdiri atas________________
a)
Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan Penjelasan Standar
b)
Pasal-pasal peraturan BPK dan Penjelasan standar
c)
Peraturan BPk dan Naskah Standar
d)
Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan Pernyataan Standar Pemeriksaan
e)
Pengantar dan Batang Tubuh
3.
berikut adalah alasan lahirnya SPKN 2017 menggantikan SPKN 2007, KECUALI________________
a)
ISA dan ISSAI disusun dengan menggunakan pendekatan pengaturan standar berdasarkan principle based standars sedangkan SPKN 2007 menggunakan pendekatan pengaturan standar berdasarkan rule based standards
b)
ISA (international Standards on Auditing) dan ISSAI telah berkembang dan mengalami banyak perubahan
c)
SPKN 2007 menggunakan GAGAS 2003 sebagai referensi, dimana GAGAS sudah 2 kali direvisi terakhir tahun 2011
d)
SPKN 2007 dinyatakan sebagai "living document"
e)
Standar pemeriksaan sector privat yang berlaku di Indonesia (SPAP) telah berkembang dan mengalami banyak perubahan
4.
SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan keuangan Negara yang memiliki tingkat keyakinan________________
a)
Negative
b)
Fleksibel
c)
Memadai
d)
Absolut
e)
Positive
5.
akuntan public yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan undang-undang, pemeriksaannya dilaksanakan dengan berdasarkan pada________________
a)
Standar Professional Akuntan Public (SPAP) dan SPKN
b)
Hanya muatan yang sama dalam SPAP dan SPKN
c)
Hanya Standar Professional Akuntan Public (SPAP)
d)
Hanya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
e)
Hanya muatan yang berbeda dari SPAP atas SPKN
6.
Tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah________________
a)
Menilai tingkat kewajaran informasi keuangan berdasarkan kebenaran transaksi keuangan yang terjadi
b)
Menguji kepatuhan penyajian informasi keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan
c)
Menilai kebenaran penyajian dan pengungkapan informasi keuangan atas hal yang material
d)
Memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan
e)
Menilai akurasi dan keberadaan transaksi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan
7.
Jika suatu pemeriksaan ditujukan untuk memberikan kesimpulan serta rekomendasi untuk memperbaiki aspek 3 E (ekonomi, eisiensi, dan efektivitas), maka jenis pemeriksaan yang dimaksud adalah:________________
a)
Pemeriksaan kinerja
b)
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang berbentuk pemeriksaan kepatuhan
c)
Pemeriksaan atas LK terkait
d)
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
e)
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang berbentuk pemeriksaan investigative
8.
suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan yang tidak memihak kepada siapa pun; tidak dipengaruhi oleh siapapun; objektif; dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), merupakan konsepsi dari nilai:________________
a)
profsionalismea
b)
kemandrian
c)
integritas
d)
independesi
e)
pemufakatan
9.
Dalam hal, terdapat permasalahan yang belum diatur dalam standar pemeriksaan, maka patokan yang wajib digunakan oleh pihak yang menjadi pengguna SPKN adalah________________
a)
Naskah akademis lahirnya peraturan tentang SPKN
b)
Kerangka konseptual SPKN
c)
System dan prosedur pemeriksaan yang berlaku di BPK
d)
Peraturan perundang-undangan yang menjadi concern
e)
Pendapat dan masukan para ahli di bidang pemeriksaan keuangan Negara
10.
berikut bentuk independensi yang harus dipertahankan pemeriksa secara terus menerus________________
a)
menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran sebagaimana kondisi sesungguhnya terhadap suatu masalah yang telah disidik oleh penyidik Instansi penegak hukum
b)
menolak masukan/ pendapat ahli konstruksi yang tidak sejalan dengan temuan penyimpangan di bidang konstruksi yang telah disusun pemeriks
c)
mempengaruhi keputusan SK penempatan dengan membuat temuan sebanyakbanyaknya di tempat penempatan yang tidak disukai
d)
mengabaikan tanggapan pihak terperiksa atas temuan yang telah dirumuskan pemeriksa
e)
tidak mempertimbangkan hasil koreksi supervisor yang mempertanyakan kelengkapan dan kompetensi bukti pemeriksaan yang dipergunakan untuk membuat temuan
11.
yang tidak termasuk sebagai kelompok yang wajib melaksanakan kode etik BPK selama menjalankan tugas pemeriksaan keuangan negara, adalah:________________
a)
kantor akuntan public yang bekerja bekerja untuk dan atas nama BPK
b)
pemeriksa pada instansi pengawas internal pemerintah yang bekerja untuk dan atas nama BPK
c)
tenaga ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK
d)
pemeriksa BPK yang mendapatkan penugasan pemeriksaan keuangan negara
e)
anggota BPK
12.
Jenis pemeriksaan BPK yang diatur dalam SPKN ditentukan berdasarkan:________________
a)
Objek pemeriksaan
b)
Tujuan pemeriksaan
c)
Cakupan pemeriksaan
d)
Sifat pemeriksaan
e)
Pengguna hasil pemeriksaan
13.
pengertian kriteria pemeriksaan adalah:________________
a)
tolok ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok
b)
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal pokok
c)
kondisi yang terjadi terhadap hal pokok
d)
standar dan sistem pemeriksaan yang wajib dilaksanakan pemeriksa
e)
harapan pemangku kepentingan
14.
hasil pemeriksaan BPK dapat diperoleh dengan________________
a)
menggunakan hasil pekerjaan APIP yang disampaikan kepada BPK secara periodik
b)
menggunakan pendapat ahli yang digunakan pihak terperiksa
c)
menggunakan hasil pekerjaan tenaga pemeriksa di luar BPK yang ditugaskan oleh pihak terperiksa
d)
menggunakan hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan seluruhnya oleh pemeriksa BPK
e)
menggunakan hasil pekerjaan tenaga ahli di luar BPK yang sifatnya telah terpublikasi kepada umum
15.
Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tercermin dalam laporan keuangan, dikategorikan sebagai:________________
a)
karakteristik
b)
Informasi hal pokok
c)
materi/ substansi
d)
Hal pokok
e)
Posisi
16.
Kemandirian BPK dalam melaksanaan pemeriksaan keuangan Negara mencakup ketersediaan:________________
a)
Standar, system, dan kriteria pemeriksaa
b)
Mandate, sifat pekerjaan, dan lingkup pemeriksaan
c)
Perangkat hukum, kewenangan dan kode etik
d)
sumber daya manusia, anggaran dan sarana pendukung lainnya
e)
Waktu, tujuan, dan jenis pemeriksaan yang cuku
17.
yang dapat dikategorikan sebagai bentuk bukti pemeriksaan berupa catatan transaksi elekronis adalah________________
a)
rekam komunikasi atas transaksi pihak terperiksa melalui media elekronis
b)
rekam komunikasi via email antara pihak terperiksa dengan pihak III pelaksana kegiatan di entitas terperiksa
c)
rekam historis file komputer atas dokumen transaksi pihak terperiksa
d)
keluaran dari system aplikasi yang digunakan pihak terperiksa
e)
hasil scan dokumen transaksi pihak terperiksa
18.
penentuan hal pokok dapat dikatakan tepat, jika memenuhi syarat berikut, KECUALI________________
a)
dapat diidentifkasi secara jelas
b)
memungkinkan untuk diterapkan prosedur dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat
c)
mendukung kesimpulan guna memberikan keyakinan yang memadai
d)
ditetapkan oleh pemeriksa keuangan negara
e)
memungkinkan dilakukan evaluasi dan pengukuran yang konsisten
19.
Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai kewenangannya merupakan salah satu:________________
a)
kedudukan pemeriksa keuangan Negara
b)
kewenangan pemeriksa keuangan keuangan Negara
c)
prosedur pemeriksaan keuangan Negara
d)
mandate pemeriksaan keuangan Negara
e)
unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara
20.
Pihak yang tidak terlibat dalam pemeriksaan keuangan negara, adalah________________
a)
pemerintah negara lain
b)
pemeriksa keuangan negara
c)
pihak yang bertanggung jawab
d)
instansi penegak hokum
e)
pengguna LHP
21.
yang TIDAK dapat menjadi pemeriksa keuangan negara________________
a)
tenaga ahli perseorangan dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK
b)
pemeriksa APIP yang bekerja untuk dan atas nama BPK
c)
pemeriksa KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK
d)
pelaksana BPK yang telah memenuhi 40 Jam Pembelajaran di bidang pemeriksaan
e)
tenaga ahli lembaga dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK
22.
kode etik merupakan________________
a)
sekumpulan system pengendalian internal yang membatasi setiap individu untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak selama menjalankan tugas pemeriksaannya
b)
patokan bersikap, bertindak, dan berperilaku di lingkungan BPK untuk mebangun citra BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara
c)
nilai-nilai yang diakui dan dijunjung tinggi anggota BPK dan Pemeriksa keuangan negara dalam menjalankan tugas pemeriksaannya
d)
norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap ANggota BPK dan pemeriksa keuangan negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK
e)
sekumpulan sikap dan perilaku yang diterima anggota BPK dan pemeriksa keuangan negara untuk dilaksanakan selama menjalankan tugas pemeriksaan
23.
yang merupakan sumber dari kriteria pemeriksaan, adalah________________
a)
kontrak pihak terperiksa dengan pihak III yang muatan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa dengan pihak yang meminta dilakukan pemeriksaan
c)
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa
d)
pendapat ahli dan jurnal-jurnal ilmiah yang digunakan di lingkungan akademisi
e)
kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa kepada pihak penegak hukum
24.
karakteristik atas hal pokok, akan mempengaruhi hal-hal dibawah ini, kecuali________________
a)
tingkat ketepatan dalam mengevaluasi hal pokok berdasarkan kriteria
b)
tingkat ketepatan dalam mengukur hal pokok berdasarkan kriteria
c)
tingkat kemampuan bukti yang tersedia untuk memberikan keyakinan
d)
tingkat ketepatan penggunaan kriteria atas kondisi yang ditemukan dalam pemeriksaan
e)
tingkat ketepatan dalam mengukur dan mengevaluasi hal pokok berdasarkan kriteria
25.
Yang TIDAK menjadi muatan dalam lingkup pemeriksaan keuangan negara;________________
a)
Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara
b)
Seluruh kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara
c)
Semua kekayaan pihak lain yang dikuasai dan diperoleh pihak tersebut dengan menggunakan pembiayaan public
d)
Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan negara, yaitu perencanaan, pelaksnaaan, pengawasan dan pertanggungjawaban
e)
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang
26.
ukuran kuantitas bukti pemeriksaan dipengaruhi penilaian pemeriksa atas:________________
a)
waktu pemeriksaan dan kompetensi pemeriksa
b)
risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan
c)
biaya pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan
d)
lingkup pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan
e)
kemudahan akses dan bentuk bukti pemeriksaan
27.
Berikut bentuk dokumentasi pemeriksaan yang diatur dalam standar, KECUALI;________________
a)
Dokumen elektronis
b)
Kertas kerja pemeriksa berupa analisis atas hal pokok
c)
Laporan atau print out dari system aplikasi transaksi
d)
Fisik berupa barang/ sample
e)
Dokumen fisik transaksi entitas terperiksa
28.
bentuk independensi yang harus dipertahankan pemeriksa secara terus menerus meliputi:________________
a)
independesi secara individu dan independensi secara kelembagaan
b)
independensi dalam pemikiran (independence of mind) dan independensi dalam penampilan (independence in appearance)
c)
independesi secara subjektif dan independensi secara objektif
d)
independensi materiil dan independensi formal (independence by law)
e)
independesi totalitas dan independensi partial
29.
Pemeriksaan BPK yang mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, diwujudkan melalui upaya berikut, kecuali:________________
a)
Penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana ke instansi yang berwenang menindaklanjuti
b)
Rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif
c)
penulisan laporan hasil pemeriksaan yang memenuhi kelengkapan unsure-unsur temuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
d)
Penyediaan hasil pemeriksaan yang didalamnya memuat simpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan berdasarkan bukti yang cukup dan tepat
e)
Penggunaan hasil pengawasan APIP dan pemeriksa APIP dalam pemeriksaan untuk dan atas nama BPK
30.
standar pengendalian mutu diperlukan________________
a)
sebagai instrument uji sikap dan perilaku pemeriksa keunagan negara secara berjenjang
b)
agar system supervise dan review berjenjang dalam satu siklus pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik
c)
untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap hasil pemeriksaan BPK
d)
untuk meningkatkan transparansi kinerja BPK di mata para stakholders BPK
e)
agar hasil peer review BPK Negara lain memuaskan dengan kriteria standar pengendalian mutu tersebut
31.
karakteristik atas hal pokok, akan mempengaruhi________________
a)
tingkat akurasi kondisi yang dimuat dalam temuan pemeriksaan
b)
tingkat ketepatan penggunaan kriteria atas kondisi yang ditemukan dalam pemeriksaan
c)
tingkat ketepatan identifkasi sebab dan akibat atas informasi hal pokok
d)
tingkat ketepatan dalam mengukur hal pokok berdasarkan kriteria
e)
tingkat keterterapan rekomendasi yang diberikan atas hal pokok yang diperiksa
32.
Suatu dokumentasi pemeriksaan dapat dikatakan memadai apabila memenuhi kriteria berikut, KECUALI________________
a)
dihasilkan secara tepat waktu
b)
dibuat hanya oleh pemeriksa andal yang telah berpengalaman
c)
dapat memberikan pemahaman atas prosedue pemeriksaan yang dilakukan
d)
dapat menggambarkan pertimbangan professional yang digunakan
e)
mencakup seluruh tahapan pemeriksaan
33.
Berikut adalah syarat suatu dokumentasi pemeriksaan dapat dikatakan memadai, KECUALI________________
a)
dapat menggambarkan kesimpulan yang dibuat
b)
dapat menggambarkan pertimbangan professional yang digunakan
c)
dapat memberikan pemahaman atas prosedue pemeriksaan yang dilakukan
d)
dapat menggambarkan kompetensi pemeriksa yang ditugaskan
e)
dapat memuat semua bukti yang diperoleh
34.
Anggota BPK dan pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang merupakan nila-nilai BPK kecuali :________________
a)
Adanya sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadao bukti pemeriksaan atau ha-hal lain selama pemeriksaan
b)
Adanya pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan pembatasan lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuk
c)
Adanya upaya untuk mengubah temua pemeriksaan opini kesimpulan dan rekomendasi dengan mencari bukti atai data tambahan
d)
Adanya upaya untuk menunda pelaporan agar dapat dipenuhinya maksut pencapaian terkait hal terperiksa
e)
Adanya keterlibatan pemeriksa terhadap kegiatan objek pemeriksaan baik secara langsung baik tidak langsung
35.
Jika pemeriksa mengidentifikasi adanya risiko kecurangan, dan menilai adanya risiko yang disebabkan ketidapatuhan peraturan perundang-undnagan, maka pemeriksa harus________________
a)
membangun komunikasi dengan pihak terperiksa untuk menyusun langkah antisipasi untuk meminimalisasi dampak risiko
b)
memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang terkait dengan risiko yang ter-identifikasi
c)
menghentikan pemeriksaan dan merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan investigative atas risiko yang ter-identifikasi
d)
mengungkapkan risiko dan penilaian pemeriksa atas risiko tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan
e)
mendokumentasikan risiko dan penilaian risiko yang ter-identifikasi dilengkapi bukti yang cukup
36.
SPAP yang ditetapkan IAPI, diberlakukan oleh SPKN 2017, dengan ketentuan sebagai berikut, KECUALI________________
a)
diberlakukan untuk semua jenis pemeriksaan
b)
pemberlakuannya termasuk interpretasi dan bultek yang diterbitkan
c)
diberlakukan sepanjnag tidak diatur dalam SPKN
d)
diberlakukan hanya untuk pemeriksaan atas LK
e)
berlaku sejak SPKN 2017 diundangkan
37.
Berikut adalah hal yang harus dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan________________
a)
semua risiko pemeriksaan yang dapat didokumentasikan pemeriksa dalam KKPnya
b)
semua kondisi yang ditemukan berbeda dengan kriteria yang digunakan pemeriksa
c)
semua bentuk komunikasi pemeriksa dengan pihak terperiksa selama proses pemeriksaan berlangsung
d)
alasan penghentian pemeriksaan, jika pemeriksa memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan
e)
semua temuan yang dapat diterima oleh pihak terperiksa
38.
Pertimbangan pemeriksa terhadap ketidak patuhan , kecurangan, dan ketidak patutan dalam perancangan prosedur pemeriksaan di muat dalam :________________
a)
Kerangka konseptual
b)
Pernyataan standart laporan pemeriksaan
c)
Pernyataan standart umum pemeriksaan
d)
Ketentuan dalam peraturan no.1 tahun 2017
e)
Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan
39.
Pemahaman pemeriksa atas entitas/ hal pokok/ informasi hal pokok yang akan diperiksa dapat diperoleh dari:________________
a)
kertas kerja pemeriksaan sebelumnya, dan informasi yang tersebar di berbagai media
b)
hasil penelitian akademis dan publikasian yang tersebar di berbagai media
c)
Pengetahuan yang telah dimiliki pemeriksa dan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan selama pemeriksaan
d)
literature pustaka dan publikasian terkait entitas/ hal pokok/ informasi hal pokok yang akan diperiksa
e)
hasil kajian pemeriksa yang telah diklarifikasi pihak terperiksa
40.
Unsur temuan pemeriksaan dikatakan lengkap apabila:________________
a)
semua unsur yang disajikan dapat menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan
b)
semua unsur temuan pemeriksaan, berupa kondisi, kriteria, akibat, sebab telah diungkapkan
c)
unsur temuan berhasil mengungkapkan adanya indikasi awal kecurangan
d)
semua informasi yang diperoleh telah diungkapkan dengan baik
e)
semua prosedur pemeriksaan telah dilakukan
41.
Berikut merupakan ketentuan standar mengenai kriteria pemeriksaan, KECUALI________________
a)
atas dasar pertimbangan professional, pemeriksa dapat memilih menggunakan satu kriteria yang bertentangan dengan kriteria lain dan diungkapkan
b)
apabila terjadi pertentangan antara beberapa kriteria dalam pemeriksaan PDTT, pemeriksa dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas hal pokok tersebut
c)
pemeriksa dapat mengembangkan kriteria pemeriksaan dalam pemeriksaankinerja berdasarkan sumber tertentu dan diungkapkan secara transparan
d)
Pemeriksa tidak dapat menggunakan kriteria berupa kesepakatan antara pemeriksa dan pihak terperiksa dalam pemeriksaan kinerja
e)
kriteria dalam pemeriksaan atas LK merupakan kriteria formal berupa standar akuntansi pemerintahan
42.
Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigative adalah________________
a)
untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/ atau unsur pidana
b)
untuk mencari unsur pidana dalam suatu temuan pemeriksaan yang telah dimuat dalam LHP sebelumnya
c)
untuk menyakinkan bahwa risiko kecurangan benar-benar telah terjadi
d)
untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
e)
untuk memperoleh keyakinan bahwa predikasi pemeriksaan telah tepat
43.
Tujuan utama penyusunan perencanaan strategis yang mnjadi pedoman rencana tahunan pemeriksaan adalah:________________
a)
untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku kepentingan
b)
untuk memenuhi kewajiban tugas pemeriksaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
c)
untuk eksistensi keberadaan lembaga dan penggunaan alokasi anggaran pemerintah
d)
untuk memenuhi amanat konstitusi dan permintaan pemeriksaan dari masyarakat
e)
untuk harmonisasi program pemerintah dan pemenuhan kewajiban keberadaan lembaga
44.
Hubungan antar pernyataan dalam SPKN adalah :________________
a)
Standart umum, standart pelaksanaan, standart pelaporan merupakan penjabaran dari kerangka konseptual
b)
Standartr Pemeriksaan merupakan pengganti / pelengkap ketentuan peraturan per undang-undangan dibidang pemeriksaan
c)
Standart umum merupakan dasar untuk dapat menerapkan standart pelaksanaan dan standart pelaporan secara efektif
d)
Kerangka konseptual merupakan ikhtisar dari seluruh peraturan per undangundangan di bidang Pemeriksaan Keuangan Negara
e)
Kerangka konseptual merupakan ketentuan umum yang akan dirinci dalam standart umum, standart pelaksanaan dan standart pelaporan
45.
Manfaat dokumentasi pemeriksaan bagi pemeriksa yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atas pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut, KECUALI________________
a)
dapat memperoleh gambaran mengenai bukti yang diperoleh pemeriksa untuk mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan
b)
dapat memahami sifat, waktu, lingkup, dan hasil dari prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan
c)
dapat memperoleh gambaran mengenai hubungan logis antara bukti yang diperoleh, pertimbangan yang digunakan dan simpulan yang diambil
d)
dapat memperoleh gambaran entitas terperiksa, makna dan pemahaman atas kriteria pemeriksaan, serta tanggapan dan rencana aksi pihak terperiksa atas temuan pemeriksaan
e)
dapat memperoleh gambaran alasan dibalik hak signifikan yang dibutuhkan dalam mengambil pertimbangan profesionall dan kesimpulan terkait
46.
SPKN ini berlaku bagi________________
a)
APIP yang melakukan review atas LK
b)
pemeriksa BPK yang melakukan evaluasi atas LHP akuntan Publik
c)
APIP yang melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja
d)
akuntan public yang melakukan pemeriksaan keuangan negara
e)
BPK negara lain yang akan melakukan peer review di BPK
47.
Berikut adalah unsur-unsur yang harus ada dalam semua jenis pemeriksaan, KECUALI________________
a)
pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan
b)
temuan dan simpulan pemeriksaan
c)
pernyataan bahwa pemeriksa tidak menemukan adanya penyimpangan atas kriteria pemeriksaan
d)
rekomendasi pemeriksaan
e)
tanggapan pihak yang bertanggung jawab
48.
Yang TIDAK termasuk dalam kategori informasi rahasia dalam pemeriksaan keuangan Negara berdasarkan SPKN 2017 adalah;________________
a)
bukti-bukti adanya transaksi yang merugikan keuanan Negara yang dijadikan dasar simpulan dalam pemeriksaan investigasi
b)
informasi yang diperoleh melalui PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigasi
c)
informasi yang apabila diungkap akan menganggu pertahanan dan keamanan Negara
d)
predikasi yang akan diuji dalam pemeriksaan investigasi
e)
informasi yang pengungkapannya dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
49.
Berikut adalah hal-hal yang perlu mendapatkan tanggapan dari pejabat pemerintah selaku pihak penanggung jawab atas hal yang diperiksa, KECUALI:________________
a)
Opini BPK atas LK
b)
simpulan pemeriksaan
c)
kondisi dalam temuan pemeriksaan
d)
rekomendasi pemeriksa
e)
temuan pemeriksaan
50.
wujud kegiatan pengembangan kapasitas pemeriksa BPK, adalah________________
a)
kongres, pelatihan, seminar, dan kelompok kerja internasional
b)
adopsi standar pemeriksaan internasional
c)
kegiatan magang di BPK negara lain
d)
pelaksanaan pemeriksaan pada lembaga internasional
e)
kunjungan kerja ke BPK Negara lain
51.
Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, BPK mempublikasikan________________
a)
profil pemeriksa
b)
hasil pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c)
rencana pemeriksaan
d)
dokumentasi pemeriksaan
e)
prosedur pemeriksaan
52.
Terkait penyelesaian kerugian negara yang terjadi dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK memiliki kewenanganberikut, kecuali________________
a)
Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara
b)
Menetapkan pengenaan ganti kerugian negara terhadap semua pegawai negeri terkait
c)
Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negaa yang ditetapkan oleh pemerintah
d)
Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara kepada bendahara, pengelola BUMN/ BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan BPK
e)
Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
53.
karakteristik yang digambarkan dari kriteria pemeriksaan "yang sesuai" adalah sebagai berikut, KECUALI________________
a)
lengkap, mempertimbangkan semua factor relevan yang dapat mempengaruhi kesimpulan
b)
relevan, memberikan kontribusi kepada kesimpulan pemeriksaan
c)
akuntabel, digunakan oleh pihak yang mengelola dan bertanggung jawab atas hal pokok
d)
andal, memberikan hasil yang sama jika kriteria digunakan oleh pemeriksa lain yang berkualifikasi sama
e)
netral, memberikan konstribusi kepada kesimpulan yang bebas dari keberpihakan
54.
Komunikasi pemeriksaan adalah komunikasi yang dilakukan pemeriksa dalam proses;________________
a)
Penelaahan atas informasi pengaduan yang dapat menjadi dasar dilaksanakannya pemeriksaan
b)
Pemberian keterangan kepada instansi penegak hokum atas materi dalam LHP
c)
Pemerolehan data dan informasi dalam rangka pengumpulan bukti
d)
Permintaan tanggapan dan rencana aksi atas konsep LHP
e)
Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pihak terperiksa
55.
pelaksana BPK yang dapat melaksanakan tugas pemeriksaan, harus memenuhi syarat________________
a)
tidak memiliki hubungan dengan entitas terperiksa
b)
sudah mengikuti 80 JP pembelajaran
c)
telah diangkat menjadi pemeriksa
d)
memiliki kompetensi pada bidang yang akan diperiksa
e)
berada pada unit penanggungjawab entitas pemeriksaan
56.
Yang tidak dikategorikan, sebagai pengguna LHP adalah________________
a)
Pihak yang diperiksa
b)
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
c)
Lembaga yang mempunyai kepentingan terhadap LHP
d)
Lembaga perwakilan
e)
Instansi penegak hukum
57.
sikap skeptisme professional selama proses pemeriksaan, dapat diwujudkan dalam bentuk...________________
a)
sikap dimana pemeriksa berpegangan bahwa semua manusia pada prinsipnya ingin berbuat kebaikan
b)
sikap dimana pemeriksa mengangkap bahwa pihak terperiksa pasti menyembunyikan kecurangannya
c)
sikap dimana pemeriksa harus melakukan analisis perilaku pejabat dalam organisasi pihak terperiksa
d)
sikap dimana pemeriksa tidak menganggap auditee telah jujur dan tidak pula sebaliknya
e)
sikap dimana pemeriksa tidak boleh mengambil keputusan terkait pihak terperiksa
58.
Lingkup kerangka konseptual SPKN mencakup hubungan antara kerangka konseptual dengan________________
a)
prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan Negara
b)
ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan
c)
asas-asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara
d)
jenis dan tujuan pemeriksaan keuangan Negara
e)
referensi dan landasan teoritis di bidang pemeriksaan
59.
dalam managemen tim pemeriksa, BPK memiliki kewajiban berikut, KECUALI:________________
a)
menugaskan pemeriksa yang dapat memenuhi persyaratan keahlian sebagai tim pemeriksa
b)
menyiapkan standard an pedoman pemeriksaan
c)
merekruit SDM dengan kualifikasi yang sesuai kebutuhan organisasi
d)
menyediakan sumber daya pemeriksaan yang cukup
e)
memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas
60.
setiap pemeriksaan menggunakan kriteria pemeriksaan yang sesuai dengan:________________
a)
standar dan sistem pemeriksaan
b)
konteks pemeriksaan
c)
tujuan dan sasaran pemeriksaan
d)
tema dan focus pemeriksaan
e)
sifat dan cakupan pemeriksaan
61.
yang menjadi alasan pemeriksa dapat menggunakan hasil pekerjaan APIP dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara, adalah:________________
a)
fungsi BPK dan APIP adalah sama-sama melaksanakan pemeriksaan keuangan negara
b)
kualitas hasil pekerjaan APIP dapat dipercaya dan mudah dipahami
c)
APIP bekerja dalam lingkup instansinya untuk dan atas nama BPK
d)
APIP adalah unit kerja fungsional dimana pemeriksanya berada dibawah pembinaan BPK
e)
lingkup keuangan negara yang menjadi cakupan pemeriksaan BPK sangat luas
62.
Manfaat dokumentasi pemeriksaan bagi pemeriksa yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atas pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut, KECUALI________________
a)
dapat memperoleh gambaran alasan dibalik hak signifikan yang dibutuhkan dalam mengambil pertimbangan profesionall dan kesimpulan terkait
b)
dapat memperoleh gambaran mengenai hubungan logis antara bukti yang diperoleh, pertimbangan yang digunakan dan simpulan yang diambi
c)
dapat memahami sifat, waktu, lingkup, dan hasil dari prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan
d)
dapat memperoleh gambaran entitas terperiksa, makna dan pemahaman atas kriteria pemeriksaan, serta tanggapan dan rencana aksi pihak terperiksa atas temuan pemeriksaan
e)
dapat memperoleh gambaran mengenai bukti yang diperoleh pemeriksa untuk mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan
63.
Adanya perilaku yang kurang atau tidak layak di lakukan bila di bidandingkan dengan perilaku orang yang bijaksana dan menggunakan akal sehat dengan mempertimbangkan praktik tata kelola keuangan public yang baik disebut :________________
a)
Ketidak patuhan
b)
Ketidak teraturan
c)
Kecurangan
d)
Ketidak patutan
e)
Error
64.
Dasar untuk memulai pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam pemeriksaan investigative adalah:________________
a)
Adanya sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadao bukti pemeriksaan atau ha-hal lain selama pemeriksaan
b)
Adanya gejala-gejala yang menunjukan kemungkinan terjadinya kecurangan pada keseluruhan peristiwa, keadaan peristiwa dan segala hal yang terkait
c)
Adanya peristiwa atau kondisi yang mengindikasikan tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan kecurangan
d)
Adanya keselurahan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwDan segala hal yang terkait atau berkaitan yang dapat membawa seseorang yang memiliki akal sehat, professional dan memiliki tingkat ke hati-hatian, untuk yakin bahwa Froud, telah, sedang atau sedang terjadi
e)
Adanya perilaku yang kurang atau tidak layak di lakukan bila di bidandingkan dengan perilaku orang yang bijaksana dan menggunakan akan sehat dengan mempertimbangkan praktik tata kelola keuangan public yang baik
65.
Pemeriksa harus memberikan rekomendasi jika,________________
a)
diperlukan penegasan aksi yang disarankan kepada APH dalam pemeriksaan investigasi
b)
pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kinerja
c)
pemeriksa tidak dapat mengembangkan temuan secara memadai
d)
terdapat kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan
e)
pemeriksa dapat merancang saran yang konstruktif
66.
berikut adalah syarat kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diharuskan pernyataan SPKN 2017, KECUALI________________
a)
tepat waktu, lengkap, akurat, dan objektif
b)
lengkap, jelas, ringkas, dan tepat waktu
c)
meyakinkan, jelas, dan ringkas, dan netral
d)
berguna, relevan, ekonomis, efisien, dan efektif
e)
komunikatif, tepat waktu, akurat, dan objektif
67.
Selain BPK, SPKN berlaku bagi, kecuali:________________
a)
Akuntan public yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK
b)
Aparat pengawasan intern pemerintaha yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu
c)
Tenaga ahli yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan Negara sesuai keahliannya
d)
Satuan pengawas intern Perusahanan Negara yang melakukan review LK perusahaan Negara
e)
Akuntan public yang melaksanakan pemeriksaan keuangan Negara berdasarkan ketentuan UU
68.
SPKN adalah________________
a)
Pedoman dalam penyusunan system pengendalian mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
b)
Panduan bagi penerapan akuntabilitas dan transaparansi pengelolaa dan tanggung jawab keuangan negara
c)
Patokan yang wajib dipedomani dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
d)
Acuan penyusunan juklak dan juknis pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
e)
Petunjuk pelaksanaan kegiatan dukungan kelembagaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
69.
Yang tidak dikategorikan sebagai pihak yang bertanggungjawab/ pihak yang diperiksa adalah________________
a)
Pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok pemeriksaan
b)
Pihak yang bertanggungjawab menindaklanjuti
c)
Pihak yang bertanggungjawab mengelola hal pokok pemeriksaan
d)
Pihak yang bertanggung jawab atas pemeriksaan
e)
Pihak yang bertanggung jawab atas kondisi hal pokok pemeriksaan
70.
Yang tidak dikelompokkan sebagai Komunikasi pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah________________
a)
Entitas terperiksa dalam kerangka pelaksanaan pemeriksaan
b)
APIP dalam kerangka perencanaan pemeriksaan
c)
Instnasi penegak hokum sebagai pihak yang berkepentingan terhadap LHP
d)
Lembaga perwakilan dalam kerangka penyampaian LHP
e)
Pihak III rekanan entitas terperiksa dalam kerangka pelaksanaan pemeriksaan
71.
mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai; merupakan konsepsi dari nilai:________________
a)
profesionalisme
b)
integritas
c)
pemufakatan
d)
independesi
e)
kemandrian
72.
syarat sesuatu hal dikatakan material dalam pemeriksaan, adalah________________
a)
jika informasi atas hal tersebut diminta untuk disajikan oleh penguna LHP
b)
jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP
c)
jika hal tersebut merupakan transaksi yang tidak diharapkan terjadi dan memiliki nilai transaksi yang besar
d)
jika hal tersebut merupakan transaksi yang tidak diharapkan terjadi dan memiliki nilai transaksi yang besar
e)
jika hal tersebut merupakan transaksi lazim pada bisnis entitas terperiksa
73.
Yang dikategorikan sebagai pengguna LHP atas kinerja operasional BUMN, adalah________________
a)
DPR, Pemerintah Pusat, Manajemen BUMN
b)
DPR, DPD, Pemerintah Pusat, Pihak Lain yang berkepentingan
c)
DPR, DPD, Manajemen BUMN, Pihak Lain yang berkepentingan
d)
DPR, Manajemen BUMN, Pihak Lain yang berkepentingan
e)
DPR, Pemerintah Pusat, Pihak Lain yang berkepentingan
74.
Keberadaan kerangka koseptual adalah________________
a)
Sebagai prinsip-prinsip dasar pembangunan akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara
b)
Sebagai bagian dari standar yang memuat pengaturan yang bersifat konseptual
c)
Sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan
d)
Sebagai ikhtisar atas semua pengaturan pemeriksaan keuangan Negara dari berbagai sumber
e)
Sebagai prosedur pemeriksaan dasar yang digunakan pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan
75.
yang merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan________________
a)
relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan
b)
substansi dan waktu keterjadian terkait simpulan pemeriksaan
c)
lengkap, netral, dan dari sumber informasi yang kompeten
d)
cara pemerolehan dan keterkaitan bukti dengan simpulan pemeriksaan
e)
dapat dipahami dan relevan dengan hal pokok yang diperiksa
Reset
